FPR Akan Laksanakan Aksi Serentak Secara Nasional Pada Peringatan Hari HAM 10 Desember 2014

ef0638bdc449601fe26cd90f311e04f6_fpr1_nPada peringatan hari HAM 10 Desember 2014 besok Front Perjuangan Rakyat (FPR) selaku aliansi luas dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan Individu di Indonesia akan melakukan aksi peringatan hari HAM secara serentak di 12 Propinsi dan 21 kota/kabupaten mulai dari pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat dan Timur.

Hal tersebut di sampaikan oleh Rudi HB Daman, selaku Kordinator FPR Nasional pada Selasa, 9 Desember 2014 di selasa-sela rapat kordinasi FPR di Jakarta.

Menurut Rudi HB Daman, aksi Peringatan HAM yang di jalankan oleh FPR untuk menyatakan sikap bahwa “Rejim Jokowi-JK Telah Khianati Penegakan HAM di Indonesia, dan FPR menyampaikan tuntutan :
1. Hentikan Perampasan Upah, Tanah, Kerja dan Penuhi serta Laksanakan HAM Seluruh Rakyat
2. Naikkan upah buruh tahun 2015 sesuai dengan kebutuhan hidup riil buruh dan keluarganya.
3. Cabut berbagai peraturan yang melanggengkan politik upah murah dan perampasan upah, yaitu : Permenakertrans No. 231 Tahun 2003, Permenakertrans No. 13 Tahun 2012, Inpres No. 9 Tahun 2013, Permenaker No. 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan lain-lain.
4. Revisi UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.
5. Cabut dan Batalkan RPP Pengupahan, RPP Pesangon dan Pensiun.
6. Hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek (PKWT) dan outsourcing.
7. Laksanakan Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sepenuhnya di tanggung oleh Negara (cabut UU no 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU tentang BPJS).
8. Batalkan Penaikan harga BBM.
9. Kontrol penuh dan Turunkan harga kebutuhan pokok rakyat.
10. Cabut UU Migas No. 22 thn 2001, UU No. 11 thn 1967 dan UU Penanaman Modal No. 25 thn 2007 yang mengabdi pada Imperialis.
11. Stop Monompoli Migas Oleh Kapitalis Monopoli Asing, Tolak Investasi yang akan merampok dan mengeruk kekayaan alam Indonesia dan Tolak Hutang Luar Negeri.
12. Tegakkan HAM dan Demokrasi, wujudkan serta Jamin Kebebasan Berserikat bagi Rakyat dan Pilkada Langsung.
13. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industri Nasional.

Lebih lanjut Rudi menjelaskan, bahwa hingga peringatan hari HAM 2014 ini, pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia masih saja dilanggengkan oleh pemerintahan RI. Pemenuhan hak dasar rakyat atas akses mendapatkan upah layak, tanah, kerja serta jaminan publik lainnya (hak politik dan ekosob), masih sangat rendah yang membuat kehidupan rakyat semakin hari semakin merosot. Selain itu, di bawah pemerintahan baru Jokowi-JK, tindak-tindak kekerasaan masih saja digunakan untuk mengekang aspirasi dan tuntutan rakyat khususnya dalam perjuangan buruh menuntut kenaikan upah, petani dalam mempertahankan tanah serta menyikapi protes rakyat dalam hal menolak penaikan harga BBM. Mulai dari penangkapan, pemukulan, hingga jatuhnya korban di makassar (Muhammad Arif) sebagai cerminan pemerintahan Jokowi-JK yang tak ada ubahnya dengan pemerintahan masa lalu yang anti demokrasi dan HAM. Bahkan, perjuangan klas buruh untuk menunutut upah layak sebagai salah-satu Hak asasi buruh, tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Jokowi-JK. Rezim Jokowi-JK tetap menjalankan politik upah murah dan perampasan upah. (rd-2014).

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s