Pernyataan Sikap FPR Dalam Peringatan Hari HAM 10 Desember 2014

10690107_671595132960371_6093353420345959291_nPernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) :
Dalam Peringatan Hari Hak Azasi Manusia (HAM) 10 Desember 2014

“Rejim Jokowi-JK Telah Khianati Penegakan HAM di Indonesia, Hentikan Perampasan Upah, Tanah, Kerja, Penuhi dan Laksanakan HAM Seluruh Rakyat, Batalkan Penaikan Harga BBM dan Naikkan Upah Buruh 2015 Sesuai Kebutuhan Riil Buruh”.

Salam Demokrasi !!
Tanggal 10 Desember 1948 adalah hari bersejarah di dunia dimana sebuah deklarasi universal tentang penghargaan atas HAM berhasil dikumandangkan. Deklarasi Universal HAM ini berisi kewajiban bagi setiap negara di dunia untuk memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negaranya. Di Indonesia DUHAM ini telah diratifikasi dengan diterbitkannya UU No. 39 Tahun 1999 tetang HAM serta UU No. 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic, Sosial and Cultural Right. Maka, Negara melalui pemerintahan RI wajib menghormati, melindungi serta memberikan HAM untuk hidup, merdeka, bebas dan bekerja bagi seluruh rakyat Indonesia.

Akan tetapi, hingga peringatan hari HAM 2014 ini, pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia masih saja dilanggengkan oleh pemerintahan RI. Pemenuhan hak dasar rakyat atas akses mendapatkan upah layak, tanah, kerja serta jaminan publik lainnya (hak politik dan ekosob) , masih sangat rendah yang membuat kehidupan rakyat semakin hari semakin merosot. Selain itu, di bawah pemerintahan baru Jokowi-JK, tindak-tindak kekerasaan masih saja digunakan untuk mengekang aspirasi dan tuntutan rakyat khususnya dalam perjuangan buruh menuntut kenaikan upah, menembak mati petani kalimantan tengah dan rakyat papua yang berjuang mempertahankan tanah, serta puluhan mahasiswa luka dan dua orang tewas dalam aksi menolak penaikan harga BBM. Ini adalah bukti bahwa pemerintahan Jokowi-JK tak ada ubahnya dengan pemerintahan masa lalu yang anti demokrasi dan HAM.

Pembebasan Poly Carpus pembunuh aktifis HAM Munir oleh pemerintah Jokowi-JK adalah bentuk pembelaannya terhadap pelanggar HAM. Bahkan, perjuangan klas buruh untuk menunutut upah layak sebagai salah-satu Hak asasi buruh, tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Jokowi-JK. Rezim Jokowi-JK tetap menjalankan politik upah murah dan perampasan upah.

Oleh karena itu, dalam momentum peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) pada 10 Desember 2014 ini, kami dari FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) yaitu aliansi luas dari organisasi-organisasi masyarakat sipil dan individu di Indonesia menyatakan sikap “Rejim Jokowi-JK Telah Khianati Penegakan HAM di Indonesia, Hentikan Perampasan Upah, Tanah, Kerja, Penuhi dan Laksanakan HAM Seluruh Rakyat, Batalkan Penaikan Harga BBM dan Naikkan Upah Buruh 2015 Sesuai Kebutuhan Riil Buruh”, dan menuntut:

  1. Naikkan upah buruh tahun 2015 sesuai dengan kebutuhan hidup riil buruh dan keluarganya.
  2. Cabut berbagai peraturan yang melanggengkan politik upah murah dan perampasan upah, yaitu : Permenakertrans No. 231 Tahun 2003, Permenakertrans No. 13 Tahun 2012, Inpres No. 9 Tahun 2013, Permenaker No. 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum dan lain-lain.
  3. Revisi UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003.
  4. Cabut dan Batalkan RPP Pengupahan, RPP Pesangon dan Pensiun.
  5. Hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek (PKWT) dan outsourcing.
  6. Laksanakan Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang sepenuhnya di tanggung oleh Negara (cabut UU no 40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU tentang BPJS).
  7. Turukan harga BBM serta kontrol penuh dan turunkan harga kebutuhan pokok rakyat.
  8. Cabut UU Migas No. 22 thn 2001, UU No. 11 thn 1967 dan UU Penanaman Modal No. 25 thn 2007 yang mengabdi pada Imperialis.
  9. Stop Monompoli Migas Oleh Kapitalis Monopoli Asing, Tolak Investasi yang akan merampok dan mengeruk kekayaan alam Indonesia dan Tolak Hutang Luar Negeri.
  10. Berikan perlindungan sejati, hapuskan overcharging dan berikan hak kontrak mandiri bagi BMI.
  11. Tegakkan HAM dan Demokrasi dengan mengusut tuntas dan mengadili pelaku kejahatan HAM, wujudkan serta Jamin Kebebasan Berserikat bagi Rakyat dan Pilkada Langsung.
  12. Laksanakan Reforma Agraria Sejati dan Bangun Industri Nasional.

Demikian pernyataan sikap dari FPR, semoga Pemerintahan Jokowi-JK dapat mengubah watak dan gaya pemerintahannya yang anti demokrasi dan HAM di Indonesia. Dan kami juga menyerukan pada rakyat Indonesia, untuk terus memperkuat persatuan dan memperjuangkan hak-hak dasar rakyat atas upah, tanah, kerja serta jaminan publik (pendidikan, kesehatan) sebagai Hak Asasi Manusia yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Jayalah Perjuangan Rakyat Indonesia, terima kasih.

Jakarta, 10 Desember 2014

Hormat kami
FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)
Rudi HB. Daman
Koordinator Umum
CP:
Rudi HB Daman (Koordinator) : +6281213172878
Harry Sandy Ame (Sekretaris) : +6287885594382

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s