Peringati Hari HAM, FPR dan AGRA Sulawesi Tengah Dorong Pansus Penyelesaian Kasus Konflik Agraria

DSC_0376Palu, 10/12/2014. Meski diguyur hujan sejak pagi, massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulawesi Tengah terus saja melakukan kampanye peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) tepatnya hari Rabu 10 Desember 2014. Massa yang terdiri dari Aliansi Reforma Agraria (AGRA), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) Serikat Perempuan Lembah Palu (SPLP), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) serta beberapa NGO lainnya di kota Palu.

Dibawah pengawalan polisi lengkap menggunakan senjata gas air mata dan senjata lainnya, massa merangsek masuk ke halaman kantor DPRD Provinsi pukul 10.45 Wita, sempat terjadi dialog bersama 2 orang anggota dewan yang keluar dari dalam gedung disituasi massa aksi memaksa terobos masuk gedung DPRD, beberapa perwakilan massa menegosiasikan pada ke 2 orang anggota dewan tersebut dan akhirnya semua massa diterima masuk untuk berdialog.

Dialog yang dipimpin langsung Wakil Ketua II Bapak H. Akram Kamarudin dan Wakil Ketua III Bapak Muharam Nurdin serta seorang anggota komisi III Bidang Sarana dan Infrastruktur Bapak Edmon Leonardo Siahaan. Dialog berlangsung alot, semua yang turut hadir menyampaikan berbagai permasalahnnya, ada 26 kasus yang diadukan dalam kesempatan tersebut mulai dari persoalan kaum tani, buruh, mahasiswa, perempuan serta persoalan umum yang mempengaruhi kehidupan rakyat seperti kenaikan harga BBM untuk dibatalkan.

Dalam kesempatan tersebut, Alim selaku Ketua AGRA Sulawesi Tengah menyampaikan “ kami dari AGRA saat ini punya 3 masalah yaitu, masalah Buol, Taman Nasional dan masalah PTPN XIV di Morowali Utara, untuk masalah Buol sendiri sejak tahun 1993 bersengketa dengan PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang merampas tanah petani, dimana padi sedang menguning, kelapa sedang panen dan tanaman-tanaman lain digusur oleh PT. HIP yang kemudian ditanami sawit. Akibatnya petani terus berjuang sampai hari ini belum mendapatkan tanah dan lahannya kembali, berbagai upaya telah dilakukan, blokade di kantor Bupati, blokade di CCM tetapi tidak pernah ditindaklanjuti dan kemudian membuat perjanjian kesepakatan dimana setelah diukur 4500 Ha akan diberikan kepada masyarakat tetapi tidak diberikan, perkembangan 2014 hari ini bahwa telah terjadi kesalahan diluar Hak Guna Usaha (HGU) PT.HIP seluas 5091 Ha atas SK Dirjen Kehutanan, yang jadi masalah vonis korupsinya ditangkap tetapi vonis pengembalian lahan kepada masyarakat itu tidak diberikan, kesalahan Undang-Undang Perkebunan 2014 dan kesalahan Undang-Undang Pidana Kehutanan itu juga tidak dilangsungkan, ada hal apa dibalik ini, tetapi vonis perusahaan kesalahan diluar HGU tidak diproses, yang pertama pengembalian lahan dan proses pidanya, kenapa karena ia mengelola lahan diluar HGUnya, ia melanggar Undang-Undang Perkebunan dan kemudian ia mengambil lahan hutan sebesar 1100 Ha hutan lindung dan 3000 Ha hutan produksi yang belum dilepas kawasannya, secara Undang-Undang sudah melanggar pidana kehutanan dan Undang-Undang pidana perkebunan, tetapi kenapa sampai hari ini tidak diproses“ tegasnya.

Hal yang sama terkait dengan taman nasional, ada sekitar 60-an desa disekitar kawasan taman nasional mempertanyakan hasil revisi tata ruang taman nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan tanggal 22 Agustus 2014 tentang pengurangan areal kawasan taman nasional, massa aksi menanyakan dimana saja arealnya dan luasnya berapa. Senada dengan itu, hasil pengukuran BPN ada sekitar 200 Ha lahan diluar HGU PTPN XIV terdapat di Desa Tabarano dan Desa Lembatonara dan desa-desa lain yang berkonflik di 21 Desa, atas Mori Atas dan Mori Bawah, saat ini petani dan masyarakat sedang berjuang dan telah mendapatkan lahan diluar HGU tersebut, tetapi masih diintimidasi. Ada 14 orang yang akan ditahan polsek dan sampe hari ini masih mendapatkan teror.

Lebih lanjut Alim menegaskan “ agar persoalan kaum tani di Sulawesi Tengah dapat terselesaikan, sebaiknya DPRD segera membentuk pansus penyelesaian konflik-konflik agraria yang terjadi di daerah kita”, pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua II Bapak Hi. Akram Kamarudin, mengatakan, “ saya mencatat ada 10 pembicara dengan berbagai permasalah yang sudah diungkapkan, saya setuju bahwa apa yang disampaikan ini adalah memang perlu untuk diaspirasikan dan dibicarakan, Insya Allah akan sampai pada titik penyelesaian sebagimana diharapkan bersama, “ lebih lanjut ia mengatakan, “ ini kami akan tindaklanjuti dalam satu rapat pimpinan dan menyangkut teknis kami akan serahkan kepada komisi, komisi-komisi mana yang perlu menangani ini, tadi ada saran yang bagus sekali, bahwa perlu dibentuk pansus, pansus itu terdiri dari gabungan komisi “ , uangkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua III Bapak Muharam Nurdin, mengatakan, “ Nanti setelah ini saya akan menyampaikan kepada Ketua DPRD, rekomendasinya adalah beberapa hal yang disampaikan tadi itu kita akan tindaklanjuti, baik yang sudah diagendakan oleh DPRD ataupun yang belum diagendakan, mudah-mudahan itu menjadi pekerjaan kami di bulan Januari ini ”, tegasnya.

Dikesempatan lain anggota Komisi III Bapak Edmon Leonardo Siahaan, menegaskan kembali bahwa “ ada dua pimpinan langsung setuju ada pansus agraria ”, lebih lanjut Edmon menyatakan, “ tadi sudah jelas beliau berdua bahwa beliau setuju ada pansus agraria, ada pansus pengelolaan sumberdaya alam, itu penting saya lobi, saya sendiri sebagai DPRD baru harus mendengar banyak informasi dari dinas terkait kenapa masalah ini tidak pernah selesai bertahun-tahun, kenapa ini sampai begini terus itu saya perlu dengar dan saya perlu datang kelapangan atas nama DPRD bukan atas nama saya pribadi karena itu bukan urusan saya pribadi tapi DPRD memang harus merespon itu dengan cepat, “ tutupnya.

Selain masalah agraria juga ada beberapa permasalahan yang terungkap seperti kesulitan pembelian solar menggunakan jergen di SPBU oleh Petani di Desa Sibowi, bahkan terjadi pungutan, selain itu kelangkaan subsidi benih dan mahalnya pupuk urea ditingkat pengecer sampai seharga Rp. 100.000. Pengalihan subsidi BBM untuk asuransi petani yang tidak bersifat komersil, juga terkait dengan pengelolaan sawit yang berlangsung diluar HGU oleh perusahaan yang tidak dikenai pajak, kasus pembunuhan anak 9 tahun di Penginapan Toratora Palu tanggal 17 September 2013 silam sampai hari ini, setahun lebih pelaku pembunuh belum ditemukan oleh Polresta Palu serta penangkapan dan kriminalisasi mahasiswa yang terjadi di Kampus Unisa Palu, dengan tuduhan pasal membawa senjata tajam yang berada dalam tas ransel.

Setelah puas lebih dari dua jam, tepatnya pukul 13.20 Wita dalam kawalan sejumlah polisi yang berjaga-jaga diluar gedung akhirnya dialog ditutup dalam suasanya aman tertib. (und)***

Sumber Berita : FPR Sulawesi Tengah

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s