Pernyataan Sikap JBMI Menyongsong Peringatan Hari Hak Asasi Manusia dan Hari Migran Internasional

10858386_10203418828615971_7352373784281951877_nPernyataan Sikap Jaringan Buruh Migran Indonesia ( JBMI ) Hong Kong- Macau Dalam Menyongsong Peringatan Hari Hak Asasi Manusia dan Hari Migran Internasional.

Keadilan untuk Erwiana dan Seluruh Buruh Migran
Lepaskan PRT Migran dari Cengkraman PPTKIS/Agensi
Hentikan Diskriminasi dan Pengucilan Sosial
Akhiri Praktek Perbudakan Modern Dan Ratifikasi C189

Hari Hak Asasi Manusia (10 Desember) ke-66 dan Hari Migran Internasional (18 Desember) ke-24. Kedua hari bersejarah yang mengingatkan kita semua tentang ketidakadilan yang dialami rakyat, termasuk buruh migran. Peringatan tahun ini sangat penting untuk kita ramaikan karena bersamaan dengan kejadian penting di tingkatan buruh migran, di tanah air dan di internasional. Bulan ini, kasus penganiayaan terhadap Erwiana disidangkan selama sebulan dari tanggal 8 Desember 2014 hingga 6 Januari 2015.

Tahun ini pula, Indonesia berganti pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Namun di tengah harapan besar untuk perubahan di pemerintahan yang baru, rakyat Indonesia justru dikejutkan dengan keputusan penaikan harga BBM, pembebasan bersyarat pembunuh aktifis HAM Munir oleh Mahkamah Agung, perampasan lahan petani Kendeng untuk pembangunan pabrik semen dan semakin brutalnya aparat kepada rakyat yang berusaha melawan.

Hingga sekarang, pelanggaran dan kekerasan tetap menjadi realitas sehari-hari rakyat miskin dan buruh migran di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Kasus-kasus kekerasan yang terpublikasi seperti yang dialami Erwiana, Kartika, Anis, Siti Hajar, Nirmala Bonat, Muntik Hani, Sumiyati, Ruyati, Kikim Kolamasari, Isti Komariyah bukti kongkret kisah kekerasan terhadap buruh migran yang tidak ada akhirnya.

Perbudakan Modern Yang Dipertahankan

Kasus Erwiana, PRT migran di Hong Kong, yang luka-luka parah akibat disiksa, disekap, tidak diupah, diberi libur dan makanan, tidur di lantai telah mengejutkan masyarakat dunia. Tidak ada yang menyangka kota tujuan yang terkenal aman bagi PRT migran ternyata menyimpan praktek perbudakan. Apalagi muncul kasus-kasus kekerasan lain yang kian memperkuat fakta ini.

Jika dulu seseorang harus dirantai agar tunduk jadi budak, namun di jaman sekarang rantai itu cukup berupa aturan-aturan yang mengikat dan memaksa buruh migran agar patuh pada kemauan majikan, PPTKIS/agen dan pemerintah.

Pemiskinan, pemaksaan masuk PPTKIS dan agensi, potongan agen yang tinggi (overcharging), penahanan paspor dan kontrak kerja, pemaksaan serumah dengan majikan, pelarangan libur, upah rendah, pemotongan gaji, tidak diberi makanan dan akomodasi layak, kekerasan fisik/seksual/verbal dan berbagai perlakuan lain adalah bentuk peraturan dan perlakuan perbudakan di masa modern.
Padahal 70% dari 8 juta buruh migran bekerja sebagai PRT dan tersebar di berbagai negara tujuan.

Pada perkembangannya, keterpaksaan ini kemudian dimanfaatkan negara untuk menciptakan Program Pengiriman TKI. Negara diuntungkan karena pengangguran berkurang dan pemasukan bertambah. Devisa TKI bahkan terbesar kedua setelah minyak dan gas sampai-sampai diberi julukan pahlawan devisa. Namun sungguhkah buruh migran diperlakukan layaknya pahlawan? Tentu tidak!

UUPPTKILN No. 39/2004 khusus bagi buruh migran diciptakan bukan dalam semangat melindungi tapi justru alat untuk memperdagangkan manusia keluar negeri. Pemerintah juga menyerahkan tanggungjawabnya untuk menempatkan dan melindungi kepada PPTKIS/agensi. Hidup kita diserahkan begitu saja kepada aturan negara penerima.

Padahal bagi negara penerima seperti Hong Kong, buruh migran cuma sumber tenaga kerja murah yang serba guna. Namun agar tetap patuh, pemerintah penerima sengaja mengecualikan buruh migran dari semua peraturan yang melindungi penduduk lokal seperti upah lebih rendah, visa terbatas, tidak berhak menetap dan pemangkasan hak lain untuk setara. Buruh migran rata-rata diupah jauh lebih rendah atau ⅓ dari upah buruh lokal dan tidak mendapatkan hak-hak lain seperti hak tinggal atau menetap. Kenapa itu, buruh migran selalu berstatus temporari/sementara.

Pemerintah cepat ketika membahas masalah penempatan tetapi sangat lamban bahkan menolak halus ketika harus menjawab persoalan dan kasus kongkret buruh migran. Alasan-alasan birokrasi yang disampaikan hanyalah dalih untuk tidak memenuhi tuntutan buruh migran.

Cabut Aturan Perbudakan Modern dan Tegakkan Keadilan BMI
Solusi hukum bagi buruh migran hanyalah pencabutan undang-undang yang mengijinkan praktek perbudakan modern yaitu UUPPTKILN No. 39/2004 yang mengikat buruh migran kepada PPTKIS/agensi. Selama ini, perlindungan itu harus dicari oleh buruh migran sendiri melalui organisasi maupun pihak-pihak lain.

Melindungi buruh migran adalah tanggungjawab negara. Pemerintah berkewajiban menciptakan undang-undang yang menjamin terpenuhinya hak buruh migran sesuai standar aturan internasional yang tercantum di Konvensi PBB dan juga Konvensi C189 khusus untuk PRT. Negara harus meyakinkan perlindungan dengan memenuhi kewajiban sbb:

  • Informasi yang benar tentang lowongan dan prosedur kerja diluar negeri.
  • Pelatihan pra pemberangkatan yang menjamin pemahaman tentang hak dan hukum negara penempatan serta keselamatan selama bekerja.
  • Kontrak kerja dengan standar hak-hak sesuai konvensi internasional dan hukum perburuhan.
  • Layanan pengaduan dan penuntutan perdata atau pidana atas pelanggaran yang dilakukan PPTKIS/agensi serta hak menuntut ganti rugi.
  • Hak berpindah agensi dan melakukan kontrak mandiri.
  • Biaya keberangkatan yang transparan dan adil

Perlindungan buruh migran jangan lagi diasuransikan dengan memaksa buruh migran membeli asuransi melalui kewajiban KTKLN. Sudah waktunya negara hadir dalam hal penempatan dan perlindungan buruh migran dan mengikis peran PPTKIS/agensi melalui sistem G to G (Government to Government). Dengan negara penemparan, pemerintah juga harus menciptakan Memorandum of Agreement (kesepakatan tertulis) demi menjamin hak-hak buruh migran yang dikirim.

Pemerintah Hong Kong harus peraturan -peraturan yang mendiskriminasikan dan mengucilkan.

Mencabut semua aturan seperti 2 minggu visa, pelarangan pindah ke jenis pekerjaan lain, pengecualian PRT Migran dari UU upah minimum, mempersulit proses jika di-PHK 3 kali sebelum 2 tahun, memaksa untuk tinggal serumah dengan majikan dan mengkriminalkan PRT migran yang melanggar aturan-aturan.

Semua negara berkewajiban meratifikasi Konvensi ILO C189 tentang kerja layak jika sungguh-sungguh ingin melindungi PRT Indonesia di dalam maupun luar negeri.

Namun kami juga menyadari solusi jauh kedepan untuk buruh migran adalah terciptanya lapangan kerja layak dan terpenuhinya kebutuhan rakyat dengan dijalankannya reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional yang memenuhi hajat hidup rakyat. Sehingga kita tidak perlu lagi menghamba kepada asing.

Tuntutan-tuntutan diatas tidak akan diberikan begitu saja oleh pemerintah. Kesejateraan dan perbaikan kondisi hidup tidak bisa kita tunggu atau menunggu kebaikan dari pemerintah namun harus kita perjuangkan secara terus menerus. Sejarah telah membuktikan bahwa setiap kemenangan itu karena adanya usaha yang tanpa kenal lelah dan dilakukan secara berkelanjutan.

Mari kobarkan semangat melawan perbudakan modern. Karena kita buruh dan kita bukan budak!

Selamat memperingati Hari HAM dan HMI Sedunia!
Majulah Persatuan dan Perjuangan Buruh Migran Indonesia!

Hong Kong, 7 Desember 2014

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s