Migrant Day, JBMI Tuntut Akhiri Perbudakan Buruh Mihran & Cabut UUPPTKILN NO. 39/2004

photo 2Massa buruh migran dari Indonesia, Filipina, Thailand dan Nepal kembali turun ke jalan memperingati hari hak asasi manusia dan hari migran internasional. Seribu orang yang tergabung di aliansi JBMI dan Badan Koordinasi Migran Asia (AMCB) melakukan unjuk rasa di depan kantor Konsulat RI dan Imigrasi di Hong Kong pada hari Minggu (14/12).

“Pemerintah Indonesia dan Hong Kong harus segera mencabut aturan-aturan diskriminatif dan perbudakan terhadap PRT migran” ujar Eni Lestari, selaku koordinator kedua aliansi.

JBMI menuntut Jokowi untuk segera mencabut Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI diluar negeri (UUPPTKILN) No. 39/2004 yang dinilai melegalisasikan pemerasan dan praktek perbudakan terhadap buruh migran diluar negeri.

Untuk undang-undang penggantinya, JBMI menekankan agar pemerintah mendasarkan pada isi Konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan buruh migran dan keluarga yang telah diratifikasi pemerintah di tahun 2012.

“Cabut kuasa PPTKIS untuk pengurusan buruh migran dari undang-undang. Kami ingin diurus pemerintah bukan swasta. Sudah terlalu banyak penyalahgunaan dan pelanggaran. Waktunya negara bertanggungjawab” tegas Eni dalam orasinya.

Eni menjabarkan undang-undang kedepan harus mencakup hak-hak dasar termasuk melakukan kontrak mandiri, menciptakan mekanisme pengaduan dan penuntutan kompensasi ketika hak buruh migran dan keluarganya dilanggar. Para pendemo memakai kaos hitam dengan design wajah Erwiana Sulistianingsih dan bertuliskan keadilan bagi seluruh buruh migran.

“Dunia telah mengecam namun pemerintah Hong Kong menolak untuk megubah aturan diskriminatif. Aturan pembatasan visa, pemaksaan serumah dengan majikan (live-in) dan pembiaran praktek penarikan komisi agen lebih dari 10% tetap dipertahankan. Karena ini, banyak PRT tidak berani mengadu“ jelas Eni.

photo 4Kasus Erwiana, PRT migran yang disiksa parah oleh majikan Law Wan Tung diawal tahun 2014, menguak kondisi perbudakan yang menimpa PRT migran di Hong Kong dan juga di seluruh dunia. Jam kerja panjang, pelarangan libur, akomodasi tidak layak, penahanan paspor dan kontrak kerja, tidak diupah dan tidak diberi makan, penyiksaan, kekerasan verbal hingga seksual menjadi fakta umum pahlawan devisa yang bekerja di sektor rumah tangga ini.

Di awal persidangan Erwiana, JBMI telah melaunching kampanye hastag #Justice4Erwiana, #Justice4AllMigrants, #JokowiAkhiriPerbudakanModern, #JokowiRatifikasiC189.

“Segera ratifikasi Konvensi ILO C189 agar PRT migran punya payung hukum. Kami buruh dan kami bukan budak. Hormati kami sebagai manusia, buruh dan perempuan” tutup Eni di akhir pidatonya di depan kantor Imigrasi Hong Kong. ###

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s