BMI Hongkong Sengketakan KJRI ke Komisi Informasi dan Menagih Janji Jokowi “Segera Realisasikan Janji Perlindungan dan Bebaskan BMI dari Jeratan Agen”

10846824_10152916995506726_79575394_nHongkong,18/1/2015. Dalam 100 hari pemerintah baru, JBMI masih menunggu realisasi janji-janji perlindungan yang pernah disampaikan Presiden Jokowi di masa kampanye pemilu kemarin. Salah satu janji yang diikrarkan adalah menghadirkan kembali peran negara dalam pengurusan dan perlindungan buruh migran.

Menurut Sringatin, JBMI telah menyampaikan surat terbuka secara langsung kepada Presiden Jokowo dan menuntut penghapusan larangan pindah agen melalui sistem online, pemberlakuan kontrak mandiri, penghapusan KTKLN, pemangkasan biaya penempatan, penyediaan layanan dan kantor KJRI di Macau, menciptakan MoA dan kontrak kerja dengan negara penempatan, mengakui dan melindungi Anak Buah Kapal (ABK) dan BMI tidak berdokumen (overstay) di dalam undang-undang, serta tuntutan-tuntutan mendesak lainnya.

Sampai detik ini, pemerintah belum mampu menghapus KTKLN dan KJRI Hong Kong gagal menghadiri persidangan sengketa informasi publik yang dilayangkan 5 orang BMI kepada KJRI karena telah mengabaikan permintaan informasi yang diminta BMI sejak 10 Maret 2013. Ini bukti ketidaktransparan birokrasi KJRI dan sengaja ditutupi. Padahal di dalam sistem negara demokratis, negara mengakui bahwa perlindungan, pelayanan dan informasi adalah hak setiap warga negaranya tanpa terkecuali.

Sedihnya lagi, di tengah status Macau yang tidak jelas dan tidak adanya layanan perlindungan disana, sudah ada pembahasan bisnis pengiriman tenaga kerja antara sejumlah agen dan BNP2TKI.

Upaya pemerintah untuk menyindak PPTKIS-PPTKIS dan oknum-oknum jahat memang penting dilakukan, tetapi tetap tidak akan mampu menghentikan penindasan demi penindasan yang terus menimpa BMI dan keluarganya. Kami meyakini langkah kongkret yang harus ditempuh pemerintah dan membawa faedah besar adalah dengan secepat mungkin merubah aturan-aturan yang selama ini terbukti merugikan. Selama hal ini tidak dipenuhi maka kondisi BMI akan tetap terkungkung, diperas dan ditindas.

Untuk itu kami dari JBMI Hong Kong menuntut untuk segera hentikan kekerasan dan perbudakan terhadap Buruh Migran Indonesia agar tidak terus berjatuhan korban seperti Erwiana Sulistianingsih dan korban-korban lain! Segera cabut aturan yang mencekik dan membelenggu dan bebaskan kami dari jeratan PJTKI/Agen! tegas Sring. (EL-2015)#

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s