Bahas Konflik Tanah Lanud Atang Sanjaya, Staf Khusus Seskab Terima Warga Rumpin

Warga-Rumpin

Staf Khusus Seskab Jaleswari Pramodhawardani menerima dokumen dari wakil warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Parung, Bogor, Jawa Barat, di kantornya, Rabu (21/1)

JAKARTA. Staf Khusus Sekretaris Kabinet (Seskab) Jaleswari Pramodhawardani menerima warga Desa Sukamulya, Kecamatan Rumpin, Parung, Bogor, Jawa Barat, di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (21/1).

Warga yang didampingi tim advokasi dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto untuk memfalitasi pertemuan dengan Panglima TNI dalam upaya menyelesaikan sengketa lahan serta konflik dengan Lapangan Udara (Lanud) Atang Sanjaya milik TNI AU.

Kepada Jaleswari Pramodhawardani, warga menyerahkan berkas penanganan kasus sejak masalah agaria Desa Sukamulya muncul pada 2006, saat AURI Lanud Atang Sendjaya masuk memperbaiki bandara peninggalan Jepang, dan membangun perumahan untuk AURI. AURI mengklaim memiliki tanah 1000 HA yang meliputi Desa Sukamulya yang didalamnya terdapat 16 kampung.

Jaleswari Pramodhawardani menilai berkas dokumen penanganan sengketa ini sangat penting. “Dengan begitu kita tidak harus memulai penyelesaian kasus dari nol. Kita bisa langsung melanjutkan proses yang sudah pernah ditempuh,” kata Jaleswari Pramodhawardani.

Lebih lanjut Jaleswari Pramodhawardani menilai penetapan status penguasaan berikut peruntukannya bagi instansi pemerintah sangat penting, terutama guna mengetahui peruntukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Banyak kasus di lapangan, penguasaan serta tugas pokok dan fungsi berbeda dengan peruntukannya.

Warga juga meminta dipertemukan dengan phak-pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Keuangan.

Jaleswari Pramodhawardani mengatakan dia akan menyampaikan keinginan warga Sukamulya kepada Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, yang saat ini tengah mendampingi Presiden JokoWidodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke kawasan perbatasan kalimantan Barat.

Menurut Jaleswari Pramodhawardani, BPN dan Kementerian Keuangan dianggap kompeten menyelesaikan persoalan rumit ini. (WID/Humas Setkab/ES)

Sumber: website Sekretariat Kabinet RI

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s