FPR Mengecam Sikap Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno yang “Kekanak-kanakan”.

IMG_20150123_145116Jakarta, 24/1/2014. Pasca penagguhan wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, berbagai jajaran instansi kementerian Jokowi-JK memberikan pernyataan atas konflik Polri VS KPK. Salah-satu pernyataan yang sangat disayangkan datang dari menteri Kordinator Politik Hukum dan HAM (Menkopolhukam), Tedjo Edhy Purdijatno yang menuding bahwa adanya upaya untuk melakukan provokasi massa. Sehingga muncul gerakan rakyat yang mendukung lembaga anti korupsi KPK. Menkopolhukam juga menyampaikan agar tidak mendengar dukungan rakyat yang gak jelas. Pernyataan Menkopolhukam ini disampaikan setelah pertemuan dengan Jokowi-JK di Istana Kepresidenan, Sabtu (24/01/2015).

Sikap Menkopolhukam Tedjo Edhy yang menilai KPK kekanak-kanakan dan pendukung KPK adalah rakyat yang gak jelas telah melengkapi preseden buruk atas usaha rakyat yang berjuang untuk memberantas korupsi dan upaya-upaya kriminalisasi yang menghambat penyelesaian kasus korupsi di Indonesia.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) menilai bahwa dukungan atas KPK bukan sebatas mendukung instansi lembaga anti korupsi semata, akan tetapi dukungan tersebut adalah bentuk perjuangan rakyat dalam melawan korupsi di Indonesia, serta melawan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Polri untuk melemahkan usaha-usaha pemberantasan korupsi, salah satunya dengan mengkriminalisasi para pimpinan KPK. Seharusnya pemerintah memberikan apresiasi atas kepedulian masyarakat yang sangat aktif mendukung gerakan pemberantasan korupsi dan upaya-upaya pembungkaman atau tindakan-tindakan kriminalisasi demi memuluskan langkah BG menjadi Kapolri yang notabenenya adalah tersangka kasus suap.

FPR melalui Koordinatornya Rudi HB Daman menyatakan,  bahwa FPR mengecam keras pernyataan Menkopolhukam dan menyayangkan sikapnya yang kekanak-kanakan justru berusaha membatasi ruang gerak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi ataupun dukungan dalam memberantas koruptor di Indonesia. Sikap Menkopolhukam tersebut, sekaligus telah mendiskreditkan atau melecehkan partisipasi rakyat dalam memberantas koruptor di Indonesia.

Untuk itu FPR mendesak Jokowi sebagai presiden/kepala negara untuk bertanggung jawab atas pernyataan Menkopolhukam yang telah menyakiti hati rakyat, dengan memberikan peringatan keras. (FPR-24red2015)#

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s