Seruan Umum FPR Untuk Kampanye Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2015

paripurna-dprd-badung-disisipi-orasi-pilpres“HENTIKAN PENINDASAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN” – Pemerintahan Baru Jokowi-JK Belum Mampu Berikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Rakyat Indonesia. TURUNKAN KENAIKAN HARGA BERAS.

Kepada Yth.
1.    Seluruh Koordinator FPR Kota/Daerah dan Luar Negeri
2.    Seluruh  Ketua/Pimpinan  Organisasi  yang tergabung  dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR)
3.    Individu dan Simpatisan Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Di Tempat

Salam Demokrasi!
Setiap tanggal 8 Maret, jutaan rakyat diseluruh dunia melakukan peringatan Hari Perempuan Internasional. Agenda ini dilakukan sebagai penghargaan atas perjuangan kaum perempuan yang tidak kenal lelah untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak nya. Peringatan atas perjuangan kaum peremuan untuk mendapatkan persamaan atas hak politik, ekonomi dan kebudayaan.

Sejarah telah menuliskan betapa besar apa yang telah dilakukan kaum perempuan untuk kemerdekaannya. Pada bulan Februari 1908, ratusan perempuan di Amerika Serikat menyelenggarakan aksi massa besar-besaran menuntut hak-hak ekonomi dan politik bagi kaum perempuan. Setahun kemudian, sekitar 20.000-30.000 perempuan buruh garmen di Amerika Serikat menggelar aksi massa menuntut kenaikan upah dan 8 jam kerja dalam sehari. Aksi massa ini digelar selama 13 minggu berturut-turut. Aksi kali ini memberikan pengaruh yang cukup luas terhadap kebangkitan pekerja perempuan dan bahkan meluas hingga ke Eropa yang pada akhirnya berhasil dengan dipenuhinya tuntutan-tuntutan mereka.

Pada tahun 1910, dalam Kongres Internasional Perempuan Kelas Buruh di Copenhagen-Denmark, disepakati bahwa momentum tersebut diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional (IWD). Meskipun pada saat itu belum disepakati tanggal-nya. Adalah Clara Zetkin, seorang perempuan Jerman, yang mengusulkan bahwa kaum perempuan di seluruh dunia harus memiliki momentum tertentu dalam setiap tahun dimana mereka dapat memperingatinya sebagai bentuk penghormatan atas kebangkitan kaum perempuan dalam perjuangan menuntut hak-hak ekonomi dan politiknya. Proses penetapan waktu tersebut berjalan selama 7 tahun berikutnya. Minggu terakhir Februari 1913, kaum perempuan di Rusia menyelenggarakan demontrasi untuk menentang Perang Dunia I. Setahun kemudian demonstrasi ini meluas ke seluruh Eropa, jatuh pada minggu pertama bulan Maret.

Tahun 1917, lagi-lagi kaum perempuan di Rusia melakukan demonstrasi besar pada minggu terakhir Februari dengan mengusung tuntutan “Bread and Peace!” (Roti dan Perdamaian). Empat hari kemudian, tepat tanggal 8 Maret dalam kalender Masehi, kekuasaan Tsar Rusia jatuh. Kemudian kaum perempuan mendapatkan hak pilih mereka. Sejak saat itu 8 Maret ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional (IWD) sebagai penghargaan atas kebangkitan kaum perempuan dalam memperjuangkan hak ekonomi, kebudayaan dan politiknya.

Pun demikian dengan kaum perempuan di Indonesia, perjuangan kaum perempuan Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Cukup banyak catatan perjuangan yang dilakukan oleh kaum perempuan Indonesia. Salah satu di antara aksi-aksinya yang pertama dan paling penting adalah demonstrasi pada tahun 1926 di Semarang, ketika berdemonstrasi dengan mengenakan “caping kropak” atau topi bambu menuntut perbaikan kondisi kerja buruh perempuan. Dalam dasawarsa 1930-an kaum perempuan Indonesia mengorganisasikan demonstrasi-demonstrasi politik perempuan buruh, menuntut peningkatan upah, dan lain-lain. Ketika terjadi pemberontakan kaum tani tahun 1926 banyak perempuan ditahan, bukan sekadar karena membantu suami, tetapi juga disebabkan kegiatan mereka sendiri yang terlibat secara aktif dalam pemberontakan tersebut. Bersama dengan kaum laki-laki, mereka dibuang ke Boven Digul, sebuah kamp konsentrasi Belanda yang terletak di Irian Jaya sekarang. Di antara para perempuan ini ialah Sukaesih dari Jawa Barat dan Munasiah dari Jawa Tengah.

Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, perempuan merupakan unsur yang juga tidak henti melakukan perjuangan kemerdekaan dengan berbagai bentuknya, baik dalam tingkat lokal maupun ditingkat nasional. Namun nama-nama perempuan bersejarah dan patut dijadikan contoh perjuangan ini tidak banyak ditemukan di dalam diktat sejarah Indonesia, seperti Sukaesih dan Munasih. Selain aksi demonstrasi, organisasi perempuan Indonesia juga aktif melakukan pelayanan-pelayanan sosial seperti pendidikan, konsultasi rumah tangga, peningkatan ketrampilan dan lain-lain. Namun, sejak tahun 1965, ketika Rezim Orde Baru berkuasa, organisasi perempuan yang memiliki perspektif maju dihancurkan dan digantikan dengan organisasi-organisasi perempuan yang semakin mempertahankan budaya patriarki dan mempertahankan penindasan terhadap perempuan seperti PKK dan Dharma Wanita. Karena itu, muncul stigma bahwa perempuan hanya mengurusi dapur, sumur dan kasur atau sebagai konco wingking suami.

Sejak saat itu, perempuan Indonesia dijauhkan dari persoalan-persoalan politik dan sosial. Perempuan “dikembalikan” ke ranah domestik sebagai pelayan suami dan keluarga serta tidak berhak mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan. Perempuan pun kehilangan akses dan kontrol atas alat produksi dan hasil produksi, meskipun perempuan terlibat aktif dalam proses produksi.

Sejak masa pemberangusan gerakan perempuan di Indonesia, rezim yang berkuasa terus menerus mempertahankan penindasan dan penghisapan terhadap perempuan. Perempuan dipertahankan untuk tetap memiliki budaya pasif pada satu sisi dan menjadi obyek komoditas pada pihak yang lain. Inilah percampuran penindasan imperialisme dan feodalisme yang mempertahankan patriarki. Perempuan dibiarkan dan dipertahankan untuk menjadi masyarakat kelas dua sehingga sanggup menerima berbagai macam bentuk kekerasan yang berbasiskan gender, ekonomi, sosial dan politik.

Penindasan dan penghisapan oleh imperialisme dan feodalisme terhadap kaum perempuan hingga kini di rezim Jokowi-JK masih tetap di pertahankan dan semakin mempertahankan eksistensi patriarki dan mengaburkan pandangan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan hal yang biasa dan semua itu terjadi dikarenakan perkembangan masyarakat tanpa mampu melihat bahwa ini merupakan akibat dari dipertahankannya budaya patriarki dan berkuasanya rezim anti rakyat.

Pemerintahan Baru Jokowi-JK Belum Mampu Berikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Rakyat Indonesia.

Kenaikan harga, menjadi persoalan serius dalam perkembangan situasi nasional saat ini. Beras yang merupakan konsumsi utama bagi rakyat Indonesia mengalami kenaikan harga dalam tiga minggu terakhir. Diberbagai daerah, kenaikan harga beras mencapai 20-30 persen dari harga biasa. Tak pelak, kenaikan harga beras ini membuat rakyat Indonesia, termasuk kaum buruh, utamanya perempuan yang selama ini paling banyak mengambil peranan dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari semakin terbebani untuk mengatur pengeluaran agar dapat bertahan hidup. Mahalnya harga beras di Indonesia adalah kenyataan ironis mengingat keadaan alam negeri ini cukup memiliki syarat untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya.

Selain beras, kenaikan harga juga terjadi untuk bahan bakar minyak (BBM). Harga premium (bensin) telah dinaikkan pada bulan November 2014, dari Rp. 6.500/liter menjadi Rp. 8.500/liter. Kenaikan harga premium diakhir tahun tersebut telah membuat harga kebutuhan pokok melambung, sementara disaat yang sama kaum buruh belum mendapatkan kepastian soal kenaikan upah minimumnya. Meskipun pada bulan Januari 2015 pemerintah kembali menurunkan harga premium menjadi Rp. 7.600/liter, namun hal ini tidak dapat mengembalikan kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya yang sudah terlanjur naik ke harga semula. Bahkan pada 1 Maret 2015, pemerintah kembali menaikkan harga BBM Rp. 200/liter ditengah kenaikan harga beras yang belum teratasi. Kenaikan harga juga akan terjadi untuk LPG ukuran 12Kg sebesar Rp. 5,000. Pada bulan April, pemerintah juga telah menyiapkan rencana kenaikan tarif kereta api untuk jarak menengah dan jarak jauh 8-10 persen.

Problem umum diatas berjalan seiring dengan persoalan bagi kaum perempuan. Dalam perkembangan saat ini, kaum perempuan masih mengalami berbagai bentuk penindasan dalam aspek politik, ekonomi maupun budaya. Secara politik, kaum perempuan masih belum secara bebas dapat menyampaikan aspirasi mereka, memiliki hak yang setara untuk menentukan pilihannya. Bahkan didalam lingkungan yang kecil, keluarga misalnya, perempuan belum mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengajukan ide ataupun gagasannya. Dalam aspek ekonomi, kaum perempuan masih terlampau sering mendapatkan diskriminasi atas hak ekonomi mereka. Perbedaan upah, bahkan belum terjaminnya hak-hak reproduksi atas perempuan. Dalam hal kebudayaan, sistem feodalisme yang melanggengkan budaya patrialkal telah menempatkan perempuan menjadi “kanca wingking”, menganggap sebagai manusia yang lemah dan tidak akan pernah setara atau lebih tinggi kedudukannya dibandingkan laki-laki. Bahkan didalam sebuah keluarga, masih banyak di temukan apabila seorang perempuan (istri) harus mengikuti apapun ucapan dan perintah laki-laki (suami), meskipun ucapan atau perintahnya tidak benar sekalipun.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan kekerasan terhadap hak-hak perempuan, tidak hanya berbasiskan gender namun juga memiliki keterkaitan dengan situasi objektif yang ada. Kekerasan terhadap perempuan Indonesia memiliki sejarah yang panjang, sejak masa penjajahan Belanda, Jepang hingga penjajahan Imperialis AS saat ini yang terus menempatkan perempuan di kelas yang lebih rendah dan menjadikan perempuan sebagai komoditas dan sekaligus pasar untuk produk-produk mereka. Sangat nyata sekali pada saat sekarang ini di masa feodalisme dan imperialisme saling mendukung dalam melakukan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat Indonesia, perempuan merupakan unsur yang paling rentan atas segala tindakan kekerasan.

Pemerintahan Jokowi-JK, sejauh ini juga belum menunjukkan dan mampu untuk melakukan kontrol atas harga-harga kebutuhan pokok, memastikan agar ketersediaannya selalu cukup dengan harga yang terjangkau. Lonjakan kenaikan harga, mulai dari harga pangan hingga transportasi tentu memberikan beban penderitaan ditengah minimnya upah kaum buruh dan rendahnya daya beli kaum tani dipedesaan. Dalam kasus kenaikan harga beras saat ini, tindakan pemerintah Jokowi dengan melakukan operasi pasar semata tentu tidak akan memecahkan persoalan, pemerintah harus berani melakukan kontrol harga dan pengawasan terhadap harga beras dipasaran. Lebih dari itu, pemerintahan Jokowi-JK harus mewujudkan kedaulatan pangan bagi rakyat, dengan jalan menghentikan berbagai bentuk monopoli atas sumber-sumber agraria di Indonesia.

Kemiskinan dan angka pengangguran, juga masih menjadi persoalan besar yang belum sanggup diselesaikan oleh pemerintahan baru Jokowi-JK. Kemiskinan telah kita tahu menjadi akar dari berbagai tindakan kriminalitas yang dalam beberapa pekan terakhir diekspos berlebihan oleh media tanah air. Hal ini juga memberikan sebuah kekhawatiran tersendiri bagi kaum buruh, mengingat banyak kaum buruh di Indonesia yang harus bekerja dalam sistem shift yang kadang mengharuskan mereka pergi atau pulang tengah malam yang mengancam terhadap keselamatan kerja. Hal demikian karena perusahaan-perusahaan juga tidak memberikan fasilitas transportasi yang layak bagi buruhnya, bagi buruh perempuan keadaan yang demikian semakin menambah beban kehidupannya.

Berbagai kebijakan, baik yang baru dicipatkan oleh pemerintahan Jokowi maupun kebijakan lama yang anti rakyat dan tetap dipertahankan oleh pemerintah telah menempatkan perempuan menjadi golongan yang paling menderita.  Bagi kaum perempuan, tidak ada pilihan lain selain mengakhiri berbagai bentuk penindasan dan kekerasan yang dihadapinya dengan terlibat aktif dalam perjuangan. Mengorganisasikan diri dalam organisasi-organisasi massa yang aktif dalam perjuangan untuk hak-hak kaum perempuan dan hak rakyat Indonesia.

Maka, berdasarkan uraian di atas dalam momentum Peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women Day) 2015  pada hari MINGGU, Tangal 8 MARET Tahun 2015, kami dari Komite Kerja Harian Nasional Front Perjuangan Rakyat (FPR) MENYERUKAN Kepada seluruh organisasi yang tergabung  dalam  FPR  serta  Komite  Kerja  FPR di setiap daerah, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri untuk  dapat menjalankan kampanye Peringatan Hari Perempuan Internasional 2015, dengan Tema “HENTIKAN PENINDASAN DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN” – Pemerintahan Baru Jokowi-JK Belum Mampu Berikan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Rakyat Indonesia.

Dimana seluruh komite kerja dan organisasi anggota FPR di setiap daerah dan luar negeri agar menyelenggarakan AKSI SERENTAK pada tanggal 8 Maret 2015 secara militan, aktraktif dan simpatik mulai pukul 09.00 wib dengan mengangkat tema diatas dan tuntutan-tuntutan yang mengakomodir seluruh isu nasional, lokal dan sektoral.

Demikian seruan ini disampaikan untuk dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan kampanye secara Nasional. Atas perhatian dan Kerjasama Kawan-kawan, Kami sampaikan banyak terimakasih.

Perempuan Indonesia, Bangkit Berjuang Melawan Penindasan !
Jayalah Perjuangan Rakyat !

Jakarta, 04 Maret 2015

Hormat kami
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

RUDI HB. DAMAN
Koordinator Umum

CP:
Rudi HB Daman     : +6281213172878
Rachmat Panjaitan     : +6281382294299

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s