KAA Dahulu, Kini dan Tugas Gerakan Rakyat Asia Afrika Hari ini, BAGIAN (2)

Asia-Afrika 1955KAA Dahulu, Kini dan Tugas Gerakan Rakyat Asia Afrika Hari ini, BAGIAN (2)

Sejarah dan pupusnya semangat KAA, seiring perkembangan ekspansi dominasi Imperialisme AS; historis dan perkembangan KAA 1955-sekarang.

A. Usainya perang dunia kedua dan ketegangan Perang Dingin

Meletusnya Bom atom di Nagasaki dan Hiroshima di Jepang, sebagai puncak kekalahan blok fasis, sekaligus telah menjadi penanda usainya PD II pada quarter ketiga tahun 1945. Dengan demikian, hanya ada Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet yang kemudian muncul sebagai adikuasa pada saat itu. AS dan Uni Soviet sama-sama memiliki aspirasi untuk mendominasi dunia, namun keduanya memiliki pandangan dunia (ideologi) yang berbeda dan saling bertentangan. AS menganut ideologi Kapitalisme yang khas dengan demokrasi liberalnya dan identik dengan watak eksploitatif, akumulatif, dan ekspansif. Sementara, Uni Soviet tegak dengan ideologi Sosialisnya, yang identik dengan kesetaraan, kebersamaan dan kedaulatan bagi semua bangsa.

Kedua kekuatan tersebut terus bersitegang dan berkompetisi secara politik, ideologi dan militer. AS membentuk blok barat yang anggotanya sebagian besar adalah Negara-negara Eropa Barat, sedangkan uni Soviet membentuk blok timur beranggotakan Negara-negara Eropa Timur dan Negara-negara sosialis lainnya seperti China dan Kuba. Hingga tahun 1991, kedua blok raksasa tersebut terus menggencarkan perang ideologi dan berlomba-lomba membangun senjata modern, sehingga situasi dunia terus dicekam kecemasan akan terjadinya perang nuklir dan atau senjata pemusnah massal.

Berkembang dan meluasnya pengaruh Uni Soviet di daratan Eropa hingga Asia yang dilaporkan George Kennan (Diplomat AS untuk Uni Soviet) kepada pemerintah AS, kian memupuk kekhawatiran bagi AS. Berdasarkan laporan tersebut, AS kemudian melakukan kebijakan counter (Containment Policy), yakni politik luar negeri AS yang disebar ke berbagai negeri untuk membangun isu anti komunis dan melakukan counter terhadap setiap uapaya politik luar negeri Uni Soviet. Untuk itu, AS terus membentuk sekutu pertahanannya seperti pembentukan NATO (North Atlantic Treaty Organization) pada tahun 1949, sebagai Pakta Pertahanan Atlantik Utara/Wilayah Eropa Barat dan Utara, SEATO di Asia Tenggara, METO di Timur Tengah, CENTO untuk sejumlah Negara dunia ketiga lainnya dan, ANZUS di Australia dan New Zealand. Untuk membiayai keseluruhan program anti-komunisme-nya tersebut (Containment Policy), AS bahkan mengucurkan dana yang sangat besar dari kas Negara. Sedangkan sebagai tandingannya, Uni Soviet dan sekutunya membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955.

Meskipun oleh kedua blok tersebut disadari bahwa “Perang Agresi” adalah cara yang paling efektif dalam melakukan penaklukan, namun kedua blok tersebut juga tidak bisa menutup mata atas kenyataan bangkitnya gerakan pembebasan nasional yang meluas di berbagai negeri, sebagai ancaman bagi mereka jika kembali memaksakan perang-perang agresi. Di samping itu, keduanya sadar betul akan pelajaran yang diberikan oleh PD II yang telah mengakibatkan kerugian besar secara ekonomi maupun militer. Karenanya, selain untuk meng-Counter gerakan Uni Soviet, juga untuk membendung gerakan perjuangan pembebasan nasional yang sedang bangkit diberbagai Negeri, melalui sekutu-sekutu pertahanan yang dibentuknya, AS lebih memilih untuk menyebarkan militernya dan membangun pangkalan-pangkalan sekaligus menebar provokasi dan menciptakan perang di berbagai negeri, seperti Perang Korea dan Perang Vietnam, serta melakukan pengiriman pasukan baret hijau (The Green Barret) untuk memberikan pelatihan militer di Negara-negara yang sudah berada dibawah dominasinya.

Usainya PD-II hingga masa perang dingin 1947-1991, rakyat dunia memang masih belum sepenuhnya bebas dari penjajahan, kemiskinan dan, ancaman perang, terutama di Negara-negara yang baru merdeka maupun yang masih terjajah di Kawasan Asia dan Afrika. Meskipun demikian, negara-negara dunia ketiga menjadi bangkit dan semakin meningkatkan perjuangannya untuk memperoleh kemerdekaan dengan mengusir penjajah yang bercokol di negerinya. Atas situasi, serta dorongan aspirasi dan semangat untuk mewujudkan “Kemerdekan dan Kedaulatan, kesejahteraan, keadilan dan demokrasi” semua bangsa, negara-negara di kawasan Asia dan Afrika, terus berupaya menggalang persatuan dan mencari jalan keluar untuk mewujudkan perdamaian dunia.

 B. Bangkitnya gerakan pembebasan Nasional dan lahirnya KAA

Sebelum perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955, sebelumnya telah diselenggarakan pertemuan antar perdana menteri di kawasan Asia, yakni: Burma, India, Pakistan, Indonesia dan Srilanka. Pertemuan pertama (Konferensi Colombo) diselenggarakan di Colombo, Srilanka, tahun 1954. Konferensi tersebut menyepakati penyelenggaraan konferensi yang lebih luas, sebagai konsolidasi negara-negara berkembang, baru merdeka dan bahkan yang masih terjajah di Asia dan Afrika.

Menindaklanjuti kesepakatan Konferensi Colombo, pada tanggal 28-31 Desember 1954, diselenggarakan Konferensi Bogor yang juga dikenal dengan Konferensi Panca Negara. Pertemuan tersebut membahas finalisasi rencana dan persiapan penyelenggaraan konferensi yang lebih luas, dihadiri oleh Perdana Menteri lima Negara peserta Konferensi Colombo. Pertemuan tersebut menyepakati poin-poin pokok tujuan penyelengggaraan KAA antara lain: 1). Mewujudkan Kepentingan bersama negara-negara Asia Afrika, 2). Meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, 3). Kedaulatan negara, imperialisme, dan masalah-masalah rasialisme, 4). Kedudukan negara-negara Asia Afrika dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia.

Setelah melalui berbagai tahapan, Konferensi Asia Afrika (KAA) akhirnya dilaksanakan di Bandung 18-25 April 1955, dihadiri oleh 29 negara, perwakilan Asia dan Afrika. Melalui sidang yang berlansung selama sepekan, KAA berhasil merangkum penilaian dan menyusun sepuluh asas (Dasa Sila Bandung) yang mencerminkan semangat dan persatuan seluruh Negara dalam menegakkan hak asasi manusia, kedaulatan semua bangsa, dan perdamaian dunia.

Penyelenggaraan KAA telah membakar semangat dan menambah kekuatan moral para pejuang bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Capaian politik penting lainnya adalah, KAA berhasil memberi pengaruh politik yang bahkan cukup sebagai peringatan bagi Negara-negara Imperialis yang sedang berseteru, khususnya bagi Imperialisme AS dan sekutunya. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap pemerintah AS melalui rencana jahat yang hendak dilancarkan melalui dewan pertahanannya dan CIA.

Pemerintah AS yang pada saat itu dipimpin oleh Eisenhower, menilai KAA sebagai cermin keinginan pemerintah Indonesia untuk bisa lebih berperan di panggung internasional, terutama diantara bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pemerintah AS juga memandang bahwa, KAA “Membahayakan keseimbangan internasional yang sedang terpolarisasi oleh Perang Dingin, dan menguntungkan blok Soviet. Atas berbagai kekhawatirannya, pada tahun 1954, AS segera menyusun sebuah rencana untuk mempengaruhi persiapan KAA melalui dewan koordinasi dan operasi khusus yang dibentuknya.

Selain itu, AS juga menjalankan misi tersebut melalui boneka-bonekanya yang menjadi delegasi KAA seperti Filipina, Thailand, Pakistan, dan Turki untuk dapat memonitor dinamika dan mempengaruhi jalannya KAA agar sejalan dengan berbagai kebijakan dan kepentingan A.S. Melalui negara-negara tersebut, Dewan Koordinasi dan Operasi khusus tersebut juga berencana menyebarkan black propaganda untuk “Menciptakan pesan moral dan psikologis yang tidak baik, utamanya bagi pihak sosialis China dan Uni Soviet” untuk menghalangi upaya-upaya Blok Timur dan KAA mengecam AS. Selanjutnya, berdasarkan usulan rencana para pejabat CIA, AS bahkan berencana melakukan pembunuhan Soekarno dan Chu En Lai (PM. RRC) untuk menggagalkan KAA. AS bahkan telah memberikan persenjataan kepada kelompok-kelompok anti pemerintah di Indonesia.

Dengan seluruh upaya intervensi licik dan rencana jahatnya, pemerintah AS tentu mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Selain tidak terbitnya satu kecaman bersama terhadap imperialisme Barat atau campur tangan AS atas Irian Barat dan Negara-negara lainnya di Asia dan Afrika, hasil gemilang lainnya menunjukkan bahwa, Dasa Sila Bandung hanya secara tidak langsung mengkritik dua negara adidaya dalam perang dingin. Pada saat yang sama, konferensi ini memberi peluang bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk bergabung dengan persekutuan militer manapun. Penilaian tersebut selaras dengan ketakutan AS akan terkonsilidirnya anggota KAA mendukung blok timur, juga selaras dengan kepentingan industri dan bisnis persenjataan AS.

C. Artikulasi, perkembangan, dan pupusnya semangat KAA

  1. Gerakan Non-Blok, KTT I 1961-KTT XII 2012

Didasari semangat pembebasan nasional dan anti kolonialisme yang tinggi, setahun paska Konferensi Bandung, pada tahun 1956 para pimpinan Negara yang terdiri dari Yugoslavia, Indonesia dan India melakukan pertemuan terbatas di Pulau Brioni (Yugoslavia), dan bersama-sama mencetuskan ide pembentukan Gerakan Non Block (Non Aligned Movement).

Atas semangat dan berbagai usaha yang dilakukan oleh ketiga para pimpinan Negara tersebut, dibantu dengan (menyusul) Presiden Ghana dan Mesir, Gerakan Non Blok (GNB/Non-Aligned Movement) berhasil didirikan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB, yang diselenggarakan di Beograd, Yugoslavia, 1-6 September 1961[1]. KTT I GNB, dihadiri 26 negara yakni semua peserta KAA (Minus: Filipina, Thailand, Pakistan dan, Turki), tiga Negara lainnya: Bolivia, Brazil dan, Ecuador, sebagai peserta peninjau (Observer).

Gerakan Non Blok tidak diartikan sebagai netralisme, tetapi aktif ikut berperan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa internasional. Selain itu, ditegaskan juga bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk memformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya[2]. KTT I ini kemudian berhasil merumuskan 27 (dua puluh tujuh) kesepakatan sebagai prinsip utama hubungan dan kerjasama antar Negara dalam lingkup wilayah Asia dan Afrika khususnya, maupun antar Negara secara global[3].

Dengan berbagai upaya intervensi dan perluasan pengaruh Imperialisme AS saat itu, muncul berbagai perdebatan antar anggota GNB akan relevansi KAA dan GNB, untuk tetap dijadikan sebagai garis politik Negara-negara Asia dan Afrika dalam membangun hubungan kerjasama Internasional. Akibatnya, sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Bersama Kelompok 77 (Group of 77/G-77), GNB telah mengadakan serangkaian pertemuan dan menyepakati pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (New International Economic Order)[4].

Dalam perkembangannya, GNB semakin terbuka bagi Negara-negara yang bahkan diluar kawasan Asia dan Afrika. Hingga 54 (lima puluh empat) tahun GNB, KTT telah berhasil diselenggarakan enam belas kali, serta diikuti dengan penambahan jumlah anggota yang cukup signifikan dan disertai pergeseran-pergeseran semangat dan orientasi yang semakin liberal dari KTT ke KTT berikutnya. Pertambahan gerakan ini dapat dilihat dari peserta setiap konferensi tingkat tinggi yang diselenggarakan paska KTT I, hingga KTT terakhir (KTT GNB XVI) yang digelar di Teheran, Agustus 2012[5], dihadiri oleh 120 negara anggota dan sejumlah negara peninjau, serta Sekjen PBB (Ban Ki-moon).

  1. Perekembangan KAA 2005-2012

Paska konferensi Bandung 1955, dengan berbagai dinamika dan perkembangan situasi umum dunia dan situasi khusus setiap Negara dikedua benua tersebut, praktis 50 (Lima puluh) tahun berikutnya, KAA kedua baru dapat diselenggarakan kembali pada tanggal 19-24 April 2005, di Indonesia, dengan thema “Reinvigorating the Bandung Spirit: Working Towards a New Asian-African Strategic Partnership (Mengembalikan Semangat Bandung: Bekerja Menuju Kerjasama Strategis Asia-Afrika yang Baru)”.

Sesuai dengan temanya, KAA 2005 menyepakati pembentukan Kerjasama Strategis Asia-Afrika Baru (New Asian-African Strategic Partnership-NAASP) dengan sembilan prinsipnya yang dikenal dengan Nawa Sila. Selain NAASP, KAA 2005 juga menerbitkan dokumen pernyataan Bersama Menteri tentang Rencana Aksi NAASP serta Pernyataan Bersama Pemimpin Asia-Afrika tentang Tsunami, Gempa Bumi, dan Bencana Alam Lainnya[6]”. Kesepakatan-kesepakatan KAA 2005, yang mencerminkan peralihan bentuk dan orientasi KAA yang semakin jauh dari prinsip dan semangat pendiriannya, terus berjalan semakin matang hingga peringatan 57 tahun KAA[7], sekaligus peringatan 7 tahun NAASP, pada tahun 2012 di Indonesia, dihadiri 106 Negara, dengan tema “Celebrating Together in Peace”.

Melihat keseluruhan isu deklarasi KAA 2005 beserta Dokumen NAASP, jika dipadukan dengan keadaan umum rakyat di seluruh kawasan Asia dan Afrika saat ini, tentu saja dokumen-dokumen tersebut tak ubahnya jargon kosong dan dokumen yang hanya memberi pelayanan bagi kepentingan utara, dibawah kepemimpinan imperialisme AS. Artinya bahwa, semangat KAA 1955 hingga GNB 1961 dahulu, dengan semangat dan sikap yang tegas sebagai forum persatuan Negara-negara Asia dan Afrika melawan kolonialisme dan untuk menghapuskan penjajahan di Asia dan Afrika, mewujudkan kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya, serta terlibat aktif untuk mewujudkan perdamaian dunia telah banyak diselewengkan.

D. Situasi khusus dan peranan Indonesia dalam setiap perkembangan KAA

Secara khusus mengenai situasi Indonesia sejak PD II, Perang dingin sampai sekarang, terus mendapatkan peranan yang signifikan. Tepat setelah usainya PD II, pada bulan yang sama, Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan (17 Agustus 1945). Namun, disaat rakyat tengah berjuang keras mempertahankan kemerdekaan atas upaya pendudukan yang selanjutnya dilakukan oleh Jepang, pemerintahan Indonesia diwarnai dengan berbagai perselisihan dan pengkhiantan di internal pemerintahan Soekarno.

Berpijak pada historis PD II, AS menawarkan ilusi untuk membantu Indonesia lepas dari cengkraman Jepang. Melalui skema tersebut, AS secara bertahap mulai membentuk bonekanya di Indonesia. AS juga memprovokasi Negara Kincir Angin tersebut untuk menagih pembayaran ganti rugi kepada Indonesia atas kerugiannya akibat revolusi 1945 sebagai utang Indonesia. Di lain pihak, peranan boneka-bonekanya di Indonesia terus dimainkan secara optimal. Sehingga, melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Hag, Belanda berdasarkan inisiasif AS yang sekaligus sebagai Mediator, Hatta dan Syahrir menyepakati kewajiban membayar hutang kepada Belanda, sebesar 4,5 Milyar Gulden setelah ditawar dari 6,5 Milyar Gulden (Permintaan Belanda)[8].

Selanjutnya, pada masa Orde Baru, melalui Intern Goventmen Group on Indonesia (IGGI) yang diketuai oleh Belanda, pemerintah Indonesia dibawah kekuasaan Soeharto dan pemerintah Belanda menjalankan agenda terselubung untuk penyelesaian ganti rugi atas nasionalisasi perusahaan Belanda yang dilakukan oleh pemerintahan Soekarno, senilai US$ 2,4 milyar, yang selanjutnya oleh pemerintah Belanda diklaim sebagai utang Indonesia.

Seperti yang dilakukan terhadap Negara-negara yang baru merdeka lainnya, melalui Program Marshal Plan (Program pendanaan/pinjaman untuk pembangunan Negara-negara paska perang), sejak 1949 AS menawarkan pinjaman kepada Indonesia untuk membayar hutang kepada Belanda dan untuk pembangunan di dalam negeri. Untuk pinjaman tersebut, AS meminta kompensasi berupa pembukaan ijin investasi dan pembangunan industri di Indonesia. Namun, ajuan tersebut baru terealisasi setelah jatuhnya Soekarno dan digantikan oleh Soeharto, berupa penerbitan Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU-PMA) disusul pembangunan Industri tambang asing pertama di Indonesia (paska proklamasi), yakni tambang emas dan tembaga “Freeport Indonesia” milik AS.

Semenjak lengsernya kekuasaan rezim Nasionalis Soekarno, Indonesia terus memegang peranan penting bagi imperialisme. Di berbagai lembaga dan Forum Internasional, Indonesia terus dijadikan Icon sekaligus promotor atas berbagai skema dan kepentingan Imperialisme, terutama dalam rangka mempromosikan “Demokrasi Palsu dan topeng kebaikan sistem kapitalisme”. Dilain sisi, penghidupan rakyat terus merosot tanpa sedikitpun perubahan yang lebih baik. Dibawah kekuasaan dictator fasis Soeharto selama 32 tahun, rakyat diasingkan dari hak politiknya, dimiskinkan secara ekonomi dan dilempar jauh terbelakng secara kebudayaan. Rakyat terus dikerangkeng dalam jeruji otoritarian dan militeristik, kemudian hanya disajikan tontonan praktek culas atas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta Liberalisasi dan Deregulisasi sebagai khas dari pemerintahannya.

Dalam waktu yang bersamaan, penguasaan tanah secara monopoli oleh segelintir golongan (Swasta dan Negara) terus meluas. Demikian pula dengan pembukaan tambang-tambang besar, pembangunan industri-industri manufaktur, rakitan dan semi processing milik imperialis terus tumbuh dan tersentral di sejumlah daerah saja. Tidak terelakkan, penumpukan utang dan investasi terus memperkuat ketergantungan Indonesia pada modal dan teknologi asing. Sementara kriminalisasi, tindak kekerasan dan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) selalu menempel dalam setiap kebijakannya.

Kenyataan lainnya, kepastian hukum akan bangkitnya gerakan rakyat melawan tirani, akhirnya terbukti dengan gerakan rakyat yang terus bangkit dan meluas secara bergelombang pada tahun 1998, dan berhasil “menumbangkan diktator tangan besi dan-kepala batu, Soeharto”. Namun, cengkraman sistem kolot setengah jajahan dan setengah feudal (SJSF) di Negeri ini, terus diwariskan turun-temurun bak tongkat estafet kepada rezim-rezim berikutnya, terus menyebabkan rakyat terjebak dalam kemiskinan dan penderitaan yang menyakitkan. Pergantian rezim sejak Habibi hingga Jokowi, tidak sedikitpun membawa perubahan yang lebih baik bagi penghidupan ataupun harapan masa depan rakyat.

Kesimpulannya bahwa semenjak 1965, pemerintahan di Indonesia telah menjelma menjadi rejim kaki tangan imperialisme dan berwatak anti rakyat. Dibawah sistem SJSF yang diwariskan pengkhianatan KMB, Rejim boneka bekerja untuk memperkaya diri dan kelompoknya, serta mengabdi pada imperialis. Kekuasaan rejim boneka di Indonesia berjalan, bahkan telah semakin matang hingga sekarang. Rejim Jokowi-JK yang bahkan belum genap setahun berkuasa saat ini, seperti rejim boneka sebelum-sebelumnya, tanpa sedikitpun keraguan terus menghisap ekonomi dan menindas kehidupan politik rakyat.

BERSAMBUNG KE BAGIAN TIGA (3),…………………….

[1] Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1-6 September 1961: http://pustakahpi.kemlu.go.id/dir_file/file.detailbook.php?email=useradmin@localhost.com&book=107&kat=003

[2] Gerakan Non Blok (GNB), Terakhir dimutakhirkan: 28 Januari 2014, Kenterian luar negeri republic Indonesia:http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=3&P=Multilateral&l=id

[3] 01st Summit of the Non-Aligned Movement – Final Document (Belgrade_Declaration)

[4] http://www.chicagobooth.edu/~/media/0ABF9E91CCDB42C4BBA92737DCE91EEA.pdf

[5] IRIB Indonesia

[6] Deklarasi Kemitraan Strategis Asia-Afrika Baru (New Asian-African Strategic Partnership- NAASP): http://www.bsd-kadin.org/document/bulletin/KADIN-Indonesia%E2%80%99s-Role-in-The-60th-Asia-Africa-Conference-Anniversary-and-The-10th-New-Asian-African-9.pdf

[7] Didit Putra Erlangga Rahardjo, 57 Tahun Konferensi Asia Afrika diperingati di Bandung: BANDUNG, KOMPAS.com

[8] Gantirugi Penjajahan, HENDRI F. ISNAENI, 13 Agustus 2010,- http://historia.co.id/artikel/2/844

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s