KAA Dahulu, Kini dan Tugas Gerakan Rakyat Asia Afrika Hari ini

konferensi asia afrikaDalam rangka merespon penyelenggaraan pertemuan Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 19 – 24 April 2015 di Jakarta dan Bandung yang di selenggarakan oleh pemerintah Indonesia, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyusun tulisan yang didasarkan atas kajian dan diskusi yang dilakukan beberapa kali. Tulisan ini di maksudkan untuk memantafkan pandangan dan sikap FPR dalam menyelenggarakan kegiatan untuk merespon pertemuan 60thn KAA dan 10thn NAASP pada 19-24 April 2015 yang di berinama Kampanye Rakyat Anti Imperialisme dengan tema; Perkuat persatuan rakyat Asia-Afrika melawan neo-kolonialisme pimpinan AS: Berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Asia-Afrika!”.

Tulisan yang di sebut oleh FPR bahan propaganda Kampanye Massa Rakyat Anti Imperialis akan di sajikan secara bersambung.

Bagian satu (1) :

Imperialisme dan krisis multidimensi, serta tegaknya Indonesia sebagai kaki-tangan Imperialisme [1]

A.  Imperialisme dan krisis multidimensi di negara-negara dunia ketiga.

Krisis internal dalam sistem kapitalisme monopoli adalah keniscayaan! Pertentangan dan laju kompetisi diantara sesamanya telah menghantarkan dunia masuk kedalam periode perang agresi, dominasi ekonomi-politik dan krisis multidimensi yang berkepanjangan, sebagai imperatif dalam hukum besi akumulasi kapital, yang merupakan core dari sistem kapitalisme. Segalanya untuk super profit!

Krisis yang berlangsung sejak tahun 2008 di Amerika Serikat (AS) dan menyebar luas di regional Eropa Barat, sampai saat ini masih terus berlangsung. Tidak ada satupun jalan penyelesaian atas krisis tersebut yang tidak menciptakan penderitaan yang lebih parah dan luas bagi klas buruh dan rakyat di negeri imperialis sendiri, serta bangsa dan rakyat di negeri jajahan, dan negeri setengah jajahan dan setengah feodal (SJSF) di dunia.

Krisis over produksi dan penumpukan kapital sejak tahun 1970, yang terjadi karena rivalitas antar kekuatan imperialis paska Perang Dunia Kedua (PD II) yang dipimpin oleh Amerika Serikat, terutama setelah selesainya pembangunan kembali ekonomi Eropa Barat dan Jepang, serta kegagalan “kebijakan Keynesian” telah menjadi basis kelahiran kebijakan Neo Liberal yang segera melahirkan beberapa krisis turunan yang meluas ke seluruh dunia. Ironisnya, pada saat negeri imperialis mengalami krisis over produksi, rakyat di negeri-negeri setengah jajahan dan setengah feodal di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mengalami kemiskinan, kelaparan dan hidup dalam keterbelakangan akibat dari “kekurangan produksi.”

Konsentrasi produksi dan kapital telah berkembang sedemikian rupa ke tingkatan tertingginya, yang menciptakan monopoli dan menjadi penentu dalam kehidupan ekonomi; Kerjasama antara kapitalis bank dengan kapitalis industri hingga membentuk “oligarki finans”. Berbasis pada “kapital finans”; Ekspor kapital memiliki kedudukan lebih penting dibandingkan dengan ekspor barang dagangan biasa (produk manufaktur); Pembentukan organisasi atau aliansi monopoli kapitalis internasional (Kartel, Sindikat, Trust, dan Concern) yang membagi dunia secara ekonomi antara mereka sendiri, dan; Pembagian dunia secara teritorial (negeri jajahan dan setengah jajahan) diantara kekuatan kapitalis terbesar telah selesai.

Bersamaan dengan kelima perkembangan ini, Kapitalisme telah masuk kedalam tahap akhirnya, yaitu kapitalisme monopoli atau imperialisme, dimana ilusi perdagangan bebas yang selama ini digembar-gemborkan oleh kebijakan Neo-Liberal hanyalah mimpi, “Persaingan bebas kapitalisme telah selesai!

Sejak krisis 2008 lalu, berbagai macam skema kerjasama bilateral, regional dan multilateral telah dipromosikan tanpa henti oleh negeri pimpinan blok kapitalisme monopoli ini. Sebut saja Trans Pacific Partneship Agreement (TPPA)[2], sebuah pakta perdagangan terbesar lintas pasifik setelah North America Free Trade Agreement (NAFTA)[3], Comprehensive Partnership (bilateral context) antar US dan negeri-negeri dunia ketiga di Asia dan Afrika, dan KTT Asia Timur.

Pergeseran target ini bertujuan untuk mengakumulasikan sumber bahan mentah, tenaga kerja murah dan pasar yang luas bagi komoditas over produksi industri AS. Tentu saja ekspor kapital AS juga berbarengan dengan perluasan area militerisasi mereka di dunia, pembangunan dan deployment kekuatan militer AS telah kembali masuk kedalam wilayah Asia yang dikomandoi oleh US Pacific Command dalam skema Counter Insurgency (COIN)[4]. Masih dibawah skema COIN, melalui United State Africa Command (U.S.AFRICOM)[5], Amerika melakukan intervensi pertahanan dan militer terhadap Negara-negara di kawasan Afrika, yang tentu saja untuk menjaga dan mengamankan kepentingannya di benua Afrika.

Dalam menjalankan dan sebagai usaha untuk mensukseskan seluruh program U.S.-AFRICOM, mulai dari penciptaan suatu kondisi tertentu, melakukan control dan monitoring, bersama pemerintahan negara-negara bonekanya di Afrika, AS juga membentuk sejumlah pakta kesatuan militer dan pertahanan sebagai subordinat U.S.-AFRICOM, yang dikontrol secara lansung dan melalui lembaga dan departemen setiap Negara, seperti: 1). Komando pertahanan dan kemanan Angkatan Darat Amerika Serikat-Afrika (US Army Africa-USARAF), 2). Pasukan Angkatan Laut Afrika (NAVAF), 3). Angkatan Udara US-Afrika (AFAFRICA), 4). Korps Marinir Angkatan Laut AS-Afrika (MARFORAF), 5). Gabungan Satuan Tugas Bersama-Horn of Africa (CJTF-HOA), 6). Komando operasi khusus AS-Africa (U.S. Special Operations Command Africa-SOCAFRICA).

B. Peranan Indonesia sebagai Kaki-Tangan Imperialisme didalam negeri dan Kawasan

Indonesia yang senantiasa digadang-gadang oleh AS sebagai proyek demokratisasi tersukses mereka, dibawah pimpinan Jokowi-Kalla semakin melaju kedalam berbagai skema AS yang telah dikerangkakan dalam kemitraan komprehensif Amerika Serikat-Indonesia (US-Indonesia Comprehensive Partnership)[6], dimana melalui perjanjian bilateral ini Indonesia diperlakukan sebagai sumber bahan mentah, tenaga kerja murah, pasar serta pion politik AS dalam politik regional Asia dan negara dunia ketiga.

Di dalam negerinya sendiri, Indonesia mengalami degradasi serius sebagai akibat masih berlangsungnya sistem setengah jajahan dan setengah feodal, dominasi pengusaha besar kaki tangan modal asing dan tuan tanah besar yang memenuhi struktur pemerintahan, telah menggunakan kekuasaannya untuk terus menumpuk modalnya melalui berbagai macam tindakan korupsi dan pembuatan peraturan yang melawan aspirasi mayoritas rakyat Indonesia. Namun, ditengah kenyataan demikian, rejim Jokowi-Kalla tetap mengusahakan diri senantiasa menjadi pemerintahan yang baik bagi modal asing.

Seperti yang telah disampaikan oleh Jokowi sendiri dalam forum internasional di Beijing (Forum APEC) 2014 lalu, secara vulgar Jokowi menyatakan bahwa Indonesia mengundang Foreign Direct Investment untuk pembiayaan pembangunannya. Program pembangunan Jokowi-Kalla sudah dapat dipastikan akan lebih pro bisnis, ketimbang rakyat sebagai kredo pembangunan yang seharusnya.

Seperti rejim sebelumnya, Jokowi-kalla menyandarkan program pembangunannya dalam skema Public-Private Partnership (PPP)[7]. Sementara PPP sendiri adalah penerapan kebijakan neoliberal dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Ironisnya, pembiayaan pemerintah dalam program infrastruktur diadakan melalui pemotongan subsidi sosial, dimana salah satunya adalah subsisdi bahan bakar minyak.

Bagaimana rezim Jokowi-JK menjalankan skema dan kebijakan yang mengabdi untuk kepentingan Imperilisme dan Tuan tanah besar?

Program revitalisasi pertanian yang sudah di-launching oleh rezim SBY-Budiono melaui program MP3EI yang mendapat penolakan dari rakyat, dilanjutkan oleh rezim Jokowi-JK dengan melakukan pemolesan dan hanya merubah namanya yakni “program infrastruktur yang berkedok kedaulatan pangan”. Hakekat progam ini, baik ditangan SBY-Budiono ataupun ditangan Jokowi-JK saat ini, tetap saja rakus atas tanah. Dari data yang berhasil dihimpun oleh FPR dari berbagai sumber, untuk program ini akan merampas tanah mencapai sekitar 34 juta hektar.

Proyek pembangunan infrastruktur yang didanai dari investasi asing dan utang ini, telah menjadi jualan rezim Jokowi-JK di berbagai forum internasional. Walaupun dalam jangka pendek program seperti ini dapat menyelamatkan pemerintahan Jokowi-JK, terutama dalam soal lapangan kerja dan aktivitas ekonomi, namun pola pembangunan seperti ini, sudah pasti tidak akan menguntungkan rakyat dalam jangka panjang. Dalam tataran ekonomi makro, pola ini bisa saja akan mengalami pertumbuhan, meskipun dalam keadaan krisis yang semakin parah di dalam negeri akibat masih bercokolnya sistem setengah jajahan dan setengan feodal.

Penyediaan lahan bagi perkebunan dan pertanian pangan milik tuan tanah, borjuasi komprador dan perusahaan milik imperialis adalah bagian dari program ekonomi yang terpenting bagi pemerintah dalam pola pembangunan ini. Kemudahan bagi para investor untuk memperoleh tanah dijamin oleh negara. Peningkatan konsesi perkebunan baru, terutama sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) terus meningkat selama pemerintahan Jokowi-JK, bahkan pemerintah mempersiapkan secara khusus sistem pengadaan tanah dan pembiayaan untuk mempercepat perluasan perkebunan di Indonesia dengan mulai membangun konsep tentang bank tanah dan bank infrasrtuktur.

Tidak terelakkan, seluruh kebijakan tersebut mendatangkan reaksi dari rakyat secara luas, bahkan dari klik klas reaksioner lainnya. Kedua jenis pertentangan tersebut dihadapi dengan cara yang berbeda. Terhadap rakyat, rezim boneka ini mendahulukan tindakan represifnya, terutama di pedesaan yang ditunjukkan dalam 6 bulan berkuasa, rezim jokowi-JK telah menyebabkan 3 orang kaum tani meninggal dan 77 kaum tani dipenjara. Sementara, terhadap klik klas yang berkuasa, mereka menempuh jalan persuasi dengan menawarkan kedudukan politik dan sumber finansial.

Rezim jokowi-JK semakin massif dan barbar melakukan penghisapan dengan jalan perampasan upah buruh melalui kebijakannya atas kenaikan harga beras sebagai makanan pokok rakyat, kenaikan harga BBM berkali-kali, kenaikan harga Gas elpiji 100%, kenaikan tarif angkutan massal seperti kereta api yang mencapai 150%, kenaikan tarif dasar listrik dan PDAM secara bersamaan, serta kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Sementara itu, kenaikan upah buruh tidak lebih dari 10%. Sedangkan upah buruh tani dan buruh kebun lebih rendah lagi, sehingga kehidupan kaum tani di pedesaan semakin terpuruk akibat kenaikan harga beras, Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas dan, Tarif Dasar Listrik (TDL) secara bersamaan. Penindasan yang kejam dan barbar dimanifestasikan dalam bentuk sistem kerja kontrak, pelarangan berorganisasi dan mogok.

Secara fundamental, tidak mudah bagi buruh Indonesia untuk memperbaiki upah dan keadaan kerjanya, ditengah perampasan dan monopoli tanah terus berlangsung di pedesaan. Perampasan tanah ini telah menjadi sumber utama tenaga kerja atau cadangan kaum buruh yang sengaja diciptakan untuk mendominasi pasar kerja. Namun, disisi yang lain, masih terbatasnya jumlah kaum buruh yang terpropaganda dan terdidik dalam garis demokratis nasional, mengakibatkan lemahnya hubungan antara perjuangan kaum buruh dengan kaum tani secara umum, serta lemahnya kepemimpinan dan dukungan kaum buruh terhadap gerakan tani di pedesaan.

Kaum tani Indonesia adalah korban utama dari politik pemerintah boneka dalam menjalankan skema imperialisme di negeri ini. Monopoli tanah oleh segelintir tuan tanah tetap menjadi masalah utama kaum tani di Indonesia, karena pemerintah Jokowi-JK adalah penyokong monopoli tanah yang luar biasa ganasnya. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah tanah yang sudah dan akan dirampas (utamanya untuk bendungan, pelabuhan, bandara, kawasan industri terpadu dan pangan), dan perampasan tanah baru untuk meningkatkan produktifitas perkebunan dan infrastruktur pendukungnya terus akan mengalami peningkatan.

Hutan lindung dan tanah skala kecil yang dikuasai oleh kaum tani, tidak luput menjadi bagian utama sasaran perampasan oleh tuan tanah. Sementara, kaum tani sendiri semakin terhisap dalam produksi setengah feodal, distribusi hasil pertanian dan oleh peribaan yang mencekik. Hingga saat ini, pemerintah jokowi terus mencari cara yang paling efektif untuk merampas tanah milik kaum tani yang sangat terbatas demi memenuhi kerakusan para tuan tanah dan juga investor. Kepemilikan kaum tani kecil atas tanah terus mengalami penurunan dari 0,5 Ha di Jawa menjadi 0,35 ha. Sedangkan diluar pulau Jawa, dari 2 ha per Kepala Keluarga (KK) menjadi tidak lebih dari 1-1,5 ha rata-rata per KK.

Mereka beranggapan bahwa aturan yang sudah ada belumlah cukup, maka pemerintah mendirikan bank tanah dan bank infrastruktur. Peraturan pemerintah di jaman SBY yang mengharuskan seluruh pabrik olahan sawit, karet, dan berbagai tanaman komoditas lainnya memiliki perkebunan sendiri telah mempercepat perampasan tanah di pedesaan, sekaligus bukti yang tidak dapat disangkal bahwa negara RI bergantung hidup pada sewa tanah, dengan kedok berbagai macam hak yang diberikan kepada tuan tanah dan borjuasi besar komprador. Sedangkan Pemerintah Jokowi–JK yang kini sebagai pemegang kuasa, terus mengkreasi dan memoles kebijakan rejim SBY sebelumnya dengan berbagai cara.

Apa yang mereka sebut sebagai sistem produksi “pengembangan ekspor pertanian berbabasis pengolahan pertanian dalam negeri” dengan jalan meningkatkan akses kaum tani dari 0,3 Ha menjadi 2 Ha per KK, tidak lain hanyalah siasat untuk merampas tanah, dan mendapatkan tenaga kerja murah dari kaum tani kecil perseorangan. Kaum tani hanya diakui sebagai pemilik tanah di atas kertas, selanjutnya demi kepentingan negara dan atas nama kepentingan publik, tanahnya segera menjadi Hak Guna Usaha (HGU).

Pendapatan kaum tani yang jatuh drastis akibat tidak seimbangnya biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh kaum tani dengan hasil produksi yang didapat, menyebabkan kaum tani tidak bisa berproduksi secara bebas, produksi kaum tani semakin tergantung pada sistem peribaan jahat yang sangat mencekik dengan bunga yang sangat tinggi dan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Di lain pihak, hal ini sangat menguntungkan bagi tuan tanah dan borjuasi komprador untuk mengambil tanah secara cepat dengan cara mengkosolidasikan kaum tani dalam sistem kemitraan yang jahat.

Ditengah himpitan ekonomi yang semakin sulit dan nilai produksi yang terus menurun serta akibat jeratan riba yang mencekik, maka untuk tetap dapat bertahan hidup di pedesaan dimana perkebunan besar beroperasi, kaum tani terpaksa menjual murah tenaganya menjadi buruh kebun di perkebunan-perkebunan besar atau dengan secara terpaksa melepas tanahnya melalui sistem kemitraan.

Di sektor perikanan laut, menteri perikanan “Susi Pujiastuti” dengan alasan sangat tingginya “pencurian ikan” yang dilakukan oleh nelayan asing, sedang gencar –gencarnya melakukan penangkapan dan penenggelaman kapal dengan “berbasais bendera”. Hal ini hanyalah sebuah cerita untuk pencitraan belaka. Semantara persoalan pokok yang menyebabkan hilangnya potensi perikanan laut Indonesia yang diakibatkan oleh kapal-kapal besar yang berbasis kepemilikan (ownership), yang semuanya itu dilakukan oleh kapal dengan kapasitas diatas 30 gros ton, Pemerintah justru tidak memberikan tindakan tegas apapun untuk menghentikannya.

Persoalan lainnya di Negeri ini yang juga sudah demikian kompleks adalah hak-hak demokratis rakyat miskin di perkotaan, mahasiswa dan lapisan kelas tengah lainya tidak lepas dari sasaran penindasan dari rejim Jokowi–JK. Kebebasan berorganisasi dan menyampaikan pendapat di muka umum untuk mahasiswa mulai dibatasi, seperti apa yang terjadi di Makassar, Rektor UNHAS mengeluarkan aturan pelarangan bagi mahasiswanya melakukan demonstrasi. Hal serupa tidak berbeda di kampus-kampus dan lembaga pendidikan lainnya. Intimidasi, kekerasan, penangkapan, skorsing hingga pencabutan status kemahasiswaan (Drop Out/DO) terhadap mahasiswa, telah menjadi cara-cara utama pemerintah dalam menjawab kritik dan tuntutan-tuntutan mahasiswa.

Hal ini sangat jelas sebagai upaya mengebiri hak-hak demokratis mahasiswa, yang bahkan nyaris tak lagi aneh di dunia pendidikan. Di sisi lain, semakin memperjelas bahwa fungsi institusi pendidikan di Indonesia pada dasarnya bukanlah untuk mendidik dan meningkatkan pengetahuan mahasiswa untuk menjadi intelektuil-intelektuil dan ilmuan yang maju dan tenaga kerja yang ahli dan terlatih, melainkan hanya untuk sedikit mengurangi angka pengangguran terbuka semata. Lebih jauh lagi, akibat kebijakan liberalisasi dan komersialisasi di dunia pendidikan telah menghantarkan pendidikan menjadi salah satu lembaga pencetak kekayaan yang tak ubahnya seperti “Bisnis Waralaba”.

Pedagang kecil dan kaum miskin di perkotaan, setiap saat menghadapi teror penggusuran tempat tinggal dan tempat mencari nafkahnya. Pasar-pasar tradisonal yang menjadi gantungan hidup, serta gubuk tempat bernaung diobrak abrik oleh Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan azas legalitas semata. Karenanya, berbagai kasus penggusuran di berbagai daerah, utamanya di kota-kota besar di Indonesia hampir telah menjadi sajian berita di berbagai media dan tontonan setiap hari.

Dalam kenyataan atas kemiskinan dan berbagai kenyataan kompleks yang semakin pahit dan menyakitkan di Indonesia, juga telah mengakibatkan saat ini lebih dari 8 (delapan) juta rakyat Indonesia yang umumnya (mayoritas) adalah perempuan, bahkan terpaksa menjadi Buruh Migran (BMI) yang tersebar di 76 Negara[8]. Terhitung sejak 2011 – Oktober 2012, sebanyak 467,364 orang BMI bekerja di sektor formal dan sebanyak 524.641 orang lainnya sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT), sedangkan sisanya tersebar di berbagai sektor dan jenis pekerjaan. Jumlah tersebut berdasarkan rata-rata jumlah pengiriman BMI yang dilakukan oleh Pemerintah sebesar 700.000 orang per tahun. Pemerintah bahkan telah menargetkan untuk meningkatkan jumlah tersebut menjadi minimal 1 juta Orang pertahun.

Dengan jumlah sumbangan yang besar untuk devisa Negara, keterpaksaan migrasi dan sumbangsih besar BMI untuk pembangunan Nasional, kenyataannya tidak disertai dengan perlindungan kerja, keselamatan dan jaminan kesejahteraan bagi BMI dan keluarganya. Perkara BMI yang dihadapkan dengan perampasan upah melalui berbagai cara, pemerkosaan, kecelakaan kerja, kriminalisasi dan tindak kekerasan yang bahkan banyak menyebabkan hilangnya nyawa.

Perlindungan bagi BMI yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara, diserahkan sepenuhnya kepada swasta (Agen/PPTKIS) dari perekrutan, penempatan hingga pemulangan[9]. Akibatnya, overcharging (biaya penempatan yang tinggi) dan berbagai macam permasalahan menimpa buruh migran dikarenakan pihak swasta hanya menjadikan BMI barang dagangan/mesin penghasil uang. Dilain sisi, Pemerintah juga menyerahkan nasib BMI sepenuhnya kepada Agen dan hukum Negara penempatan, tanpa bargaining apapun sebagai salah satu dasar perlindungan bagi rakyatnya.

Sementara itu, berbagai kasus yang menimpa BMI diluar negeri seperti yang dialami oleh Elis Kurniasih, Ruyati dan banyak lagi lainnya yang bahkan pulang hanya tinggal nama, tidak mampu diselematkan. Demikian pula dengan banyaknya kejadian kasus yang semakin lama semakin bertambah, hanya disikapi oleh pemerintah jika mendapatkan tekanan dari masyarakat, seperti organisasi buruh migran baik didalam maupun di luar negeri. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, serta dengan keengganannya meratifikasi konvensi ILO 189 dan mengimplentasikan Konvensi PBB 1990 kedalam UU Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya, semakin jelas menunjukkan abainya pemerintah terhadap BMI dan Keluarganya.

Ditengah perampasan tanah yang semakin massif, sempitnya lapangan kerja dan rendahnya upah buruh di Indonesia, jumlah tersebut dipastikan akan terus meningkat seiring meningkatnya angka kemiskinan yang semakin akut. Sejak tahun 2012[10], tercatat bahwa jumlah rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 100 juta orang dari 230 juta penduduk Indonesia dan angka pengangguran terbuka mencapai 7,4 jiwa[11]. Data jumlah penganggguran dan angka kemiskinan tersebut, tentu saja akan jauh lebih tinggi jika dihitung secara objektif di luar standar pendapatan perkapita yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan kualifikasi pendapatan rata-rata: a). Kategori miskin: Rp. 210.000 – 240.000/kapita/bulan, b). Kategori hampir miskin: Rp. 250.000 – 280.000/kapita/bulan dan, c). untuk pendapatan Rp. 290.000 keatas per kapita/bulan dikategorikan sebagai klas menengah.

Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa pengamen bahkan pengemis sekalipun dapat dikategorikan sebagai klas menengah, atau setidaknya hampir miskin. Dasar penghitungan tersebut, terang adalah standar yang mengada-ada dan tidak manusiawi karena tidak mau mengakui kenyataan akan kemiskinan yang sudah demikian parahnya di Indonesia.

Pada bulan April 2015, Indonesia akan menjadi tuan rumah dari sebuah pertemuan internasional yang bersejarah, yaitu Konfrensi Asia-Afrika (KAA). Namun, sejak KAA yang kedua yaitu pada 2005, pengkhianatan atas semangat anti kolonialisme dan imperilaisme yang menjadi nyawa dari pertemuan tersebut telah semakin matang melalui sebuah traktat kerjasama yang bernama Kemitraan Strategis Asia-Afrika baru (New Asia-Africa Strategic Partnership-NAASP)[12]. Rejim Jokowi-JK sangatlah lihai dalam menggunakan peluang untuk menarik investasai dan utang, tidak terkecuali dari perhelatan peringatan KAA yang akan datang.

BERSAMBUNG,………

Catatan kaki:

[1] Kapitalisme monopoli-Puncak tertinggi, sekaligus Fase Akhir dari sistem Kapitalisme

[2] https://ustr.gov/tpp

[3] https://ustr.gov/trade-agreement/free-trade-agreements/north-american-free-trade-agreements

[4] www.state.gov/documents/…/119629.pdf

[5] United States-Africa Command: http://www.africom.mil/about-the-command

[6] www.thejakartapost.com/news/2014/09/23/us-indonesia-continuing-comprehensive-pertnership.html

[7] pkps.bappenas.go.id/index.php/publikasi/ppp-book

[8] Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)

[9] UUPPTKILN NO.39/2004, tentang penempatan tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri

[10] Kompas

[11] Data BPS per Agustus 2013

[12] www.kemlu.go.id/Documents/…/Hyperlink%201.

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s