Menjelang Penggenangan Waduk Jatigede Sumedang Jawa Barat, FPR Gelar Aksi di Depan Istana Jokowi

532264_381691831853039_2033768918_nJAKARTA. Senin, 31 Agustus 2015 berbagai organisasi rakyat yang Front Perjuangan Rakyat (FPR) seperti GSBI, AGRA, FMN, SERUNI, SPJ, Kabar Bumi , YLBHI dllnya menggelar aksi di depan Istana Presiden Jakarta menuntut agar pemerintah Jokowi-JK menunda penggenangan Waduk Jatigede sampai dapat dipastikan warga yang terkena dampak dapat kehidupan yang layak serta bisa terus meningkatkan kesejahteraannya seperti sebelumnya, menuntut diberikan ganti rugi yang adil bagi warga waduk Jatigede serta menolak cara-cara kekerasan, intimidasi dan teror untuk mengusir warga dari tanahnya.

“Kami bukan menolak pembangunan Jatigede, tapi kami mendesak pemerintah memperlakukan rakyat dengan baik. Karena yang kami ketahui sampai sekarang, masih banyak persoalan rakyat waduk Jatigede yang belum diselesaikan oleh pemerintah,  Aksi ini kami lakukan sebagai bentuk dukungan kami terhadap perjuangan warga Jatigede.”Ujar Mohamad Ali dari AGRA sekaligus Kordinator Aksi.

Sementara Kordinator FPR dan juga Ketua Umum GSBI, Rudi HB Daman ketika di mintai keterangan, menjelaskan, Terkait penggenangan tanggal 31 Agustus 2015 ini, dari yang di ketahui FPR jika tetap dilakukan warga Jatigede akan mendirikan posko-posko untuk tinggal sampai komplain mereka di penuhi oleh pemerintah. Karena memang mereka belum tau harus pindah kemana. Selain itu, pada prinsipnya pembangunan tidak boleh merugikan sebagian warga negara indonesia karena itu bertentangan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. tutur Rudi.

Bawah Pemerintah Jokowi JK dalam persoalan Jatigede ini tidak mendasarkan penanganan dampak sosial pada standar hak asasi manusia (HAM) serta tidak memperhatikan PP No. 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan. Khususnya Pasal 38 yang mewajibkan dalam konstruksi, pembangunan bendungan harus melakukan kegiatan: Pembersihan lahan genangan, Pemindahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk, Penyelamatan benda bersejarah, dan Pemindahan satwa liar yang dilindungi dari daerah genangan. lanjutnya.

Atas dasar itulah kami dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) berpandangan bahwa Penggenangan Waduk Jatigede adalah Tragedi Kemanusiaan yang dilakukan Jokowi -JK demi mengabdi pada kepentingan Investasi. Oleh karena itu, FPR menuntut pemerintah jokowi untuk : (1). Menunda penggenangan waduk Jatigede sampai seluruh komplain warga korban pembangunan dipenuhi. (2). Berikan penanganan yang adil kepada rakyat yang menjadi korban pembangunan (3). Hentikan cara-cara kekerasan dan penggunaan TNI dalam penanganan masalah sosial ekonomi masyarakat. Selain itu FPR juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bahu membahu membantu meringankan beban rakyat yang jadi korban pembangunan waduk Jatigede di kabupaten Sumedang Jawa Barat. Tegas Rudi.
Aksi ini selan di lakukan di Jakarta yang di pimpinan oleh FPR juga di lakukan di lokasi waduk Jatigede oleh ribuan Warga Jatigede. (red-2015)#

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s