Pernyataan Sikap FPR: Memperingati Hari Tani Nasional (2015) Ke-55 Tahun

12019847_974689805906183_6741837854855928101_nPernyataan Sikap FPR:
Memperingati Hari Tani Nasional Ke-55 Tahun.
“Perkuat Persatuan Rakyat Indonesia, Lawan Monopoli dan Perampasan Tanah, serta Tindakan Kekerasan Jokowi-JK Rejim anti Rakyat dan Anti Demokrasi. Wujudkan Land Reform Sejati dan Industri Nasiona!”

Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengucapkan selamat Hari Tani Nasional ke-55 kepada seluruh kaum tani dan rakyat Indonesia. Hari Tani Nasional yang diperingati semenjak diterbitkannya UUPA No.5 Tahun 1960 pada 24 September, merupakan hasil dari perjuangan kaum tani dan rakyat Indonesia untuk mewujudkan reforma agraria sejati, sebagai syarat utama kemajuan ekonomi bagi seluruh rakyat khususnya kaum tani. Tanpa mewujudkan reforma agraria sejati yang berprinsipkan tanah untuk rakyat (Landreform), maka tidak ada penghidupan yang layak bagi kaum tani dan rakyat Indonesia. Tidak berjalannya reforma agraria sejati di Indonesia menyebabkan tidak terbangunnya industri nasional sebagai syarat pokok Indonesia yang kuat, mandiri dan berdaulat sepenuhnya tanpa penjajahan asing (Imperialisme). Reforma agraria sejati dan industry nasional menjadi agenda mendesak saat ini bagi kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia. Karena untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemerdekaan sejati bagi kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia hanya dengan menjalankan reforma agraria sejati dan membangun industri nasional.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) berpandangan bahwa 55 tahun semenjak diperingatinya Hari Tani Nasional, hingga saat ini reforma agraria sejati tidak pernah di jalankan. Praktek monopoli dan perampasan tanah oleh tuan tanah besar, borjuasi besar komprador, borjuasi asing dan Negara, masih saja dipertahankan hingga saat ini. Alhasil, kaum tani sebagai mayoritas masyarakat Indonesia, sebagian besar menjadi buruh tani dan tani miskin yang setiap saat bisa kehilangan tanahnya karena di rampas oleh perkebunan-perkebunan besar milik borjuasi besar komperador dan tuan tanah. Atas keadaan tersebut, kaum tani semakin miskin dan menderita akibat segala bentuk penindasan dan penghisapan oleh tuan tanah, borjuasi besar komprador dan borjuasi asing yang menguasai tanah dan kekayaan alam melalui skema perkebunan-perkebunan besar dan pertambangan yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan komoditas internasional, dan bukan kebutuhan di dalam negeri. berlangsungnya sistem ekonomi ini terus memaksa jutaan anak-anak kaum tani harus pergi ke kota menjadi buruh murah dan ke luar negeri menjadi BMI tanpa masa depan.

Pemerintahan Jokowi-JK yang telah memerintah hampir 1 tahun, namun belum menunjukkan tekad menjalankan reforma agraria sejati bagi kaum tani. Sementara Jokowi-JK terbukti hanya mempunyai program reforma agraria palsu yang bertujuan menipu rakyat khususnya kaum tani. Reforma agraria Jokowi_-JK baik dalam bentuk pencatatan tanah kaum tani dan pendistribusian tanah melalui program transmigran, bukanlah sejatinya program reforma agraria yang dibutuhkan rakyat. Karena semacam pembukaan lahan melalui transmigran, adalah praktek kolonial Belanda dan zaman Soeharto untuk memobilisasi kaum tani menjadi tenaga kerja murah yang bekerja di lahan-lahan perkebunan besar milik tuan tanah. Transmigran dan pemberian lahan baru hanyalah kedok, untuk mengilusi rakyat yang hakekatnya kaum tani hanya akan menjadi tani miskin dan buruh tani secara turun-temurun di sekitaran perkebunan.

Program reforma agraria Jokowi-JK tidaklah bertujuan mewujudkan kemajuan ekonomi bagi kaum tani dan rakyat Indonesia. Jokowi-JK akan menjadikan program reforma agrarianya menjadi pemanis untuk senantiasa melanggengkan monopoli dan perampasan tanah yang dijalankan perkebunan dan pertambangan di Indonesia. Bahkan di bawah 1 Tahun Pemerintah Jokowi-JK kehidupan kaum tani semakin sulit akibat berbagai regulasi yang semakin menindas kaum tani. Mulai dari pengambilan lahan atas nama pembangunan infrastuktur, pencabutan subsidi petani, kenaikan harga sarana produksi pertanian di tengah merosotnya harga komoditas hasil produksi pertanian, gagal panen karena kekeringan, masalah asap yang bersumber pada monopoli tanah, TNI masuk desa, hingga meningkatnya kekerasan maupun kriminalisasi yang dihadapi kaum tani Indonesia.

Oleh karena itu, Kami aliansi FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) dalam aksi puncak peringatan HTN ke-55 Tahun menyatakan sikap; “Perkuat Persatuan Rakyat Indonesia, Lawan Monopoli dan Perampasan Tanah, serta Tindakan Kekerasan Rezim Jokowi-JK yang anti Rakyat dan anti Demokrasi. Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Induistri Nasional”. Adapun yang menjadi tuntutan kami adalah;
1. Hentikan monopoli dan perampasan tanah serta penggusuran
2. Turunkan harga biaya produksi pertanian dan lindungi harga – harga hasil produksi petani
3. Hentikan kekerasan terhadap kaum tani
4. Menuntut pemerintah melakukan tanggap darurat tangani bagi rakyat korban asap di Sumatra dan Kalimantan dengan memberikan kompensasi bagi korban dan mendeklarasikan bencana asap sebagai bencana nasional, mencabut izin perkebunan lama dan tidak memberikan izin perkebunan baru, black-list bank-bank yang telah memberikan kredit, tangkap dan dan adili pemilik perkebunan.
5. Berikan subsidi langsung kepada kaum tani yang gagal panen akibat kekeringan.
6. Tolak pembangunan mega proyek insfraktruktur melalui skema pembiayaan investasi asing dan hutang luar negeri.
7. Turunkaan harga kebutuhan pokok rakyat.
8. Tolak Perpres no. 61, 2015 (CPO Fund) yang menghisap kaum tani
9. Naikan upah buruh dan buruh tani serta hentikan PHK, sediakan lapangan pekerjaan layak.
10. Laksanakan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional.
11. Tingkatkan akses pendidikan bagi anak-anak kaum tani.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Rakyat Bersatu Wujudkan Reforma Agraria Sejati dan Industri Nasional di Indonesia.

Jayalah Perjuangan Kaum Tani,
Jayalah Perjuangan Klas buruh!
Jayalah Persatuan Rakyat Indonesia!

Jakarta, 28 September 2015

Rudi HB Daman
(Kordinator FPR)

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)
(AGRA, GSBI, KABAR BUMI, SPJ, SERUNI, YLBHI, INDIES, BEM FH UI, LPM MARHAEN UBK, JAPI, PKBI, PETANI PENGALENGAN, PETANI RUMPIN, MASYARAKAT JATIGEDE, FMN)\\\\\

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s