Bencana Asap tak reda, Rakyat semakin menderita, tapi pemerintah masih angggap biasa saja!

12144766_10156179757870434_8122677937398781851_n

Poto: BBC Indonesia

Kepulan asap didaerah Kalimantan dan Sumatera hingga saat ini tak kunjung mereda. Kondisi ini justeru dalam perkembangannya semakin buruk. Hingga saat ini, Warga masih terperangkap kepulan asap yang kian menebal.

Di Palangka Raya, Kalimantan tengah misalnya, Sejak pagi hingga sore, pada hari Rabu kemarin (20/10/2015) dinyatakan sudah tidak lagi layak huni. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) Stasiun Tjilik Riwut Palangka Raya, konsentrasi partikulat PM10 di Palangka Raya telah berada di atas 3.400 mikrogram per-meter kubik. Kabut asap yang semakin tebal menyebabkan keadaan semakin gelap dengan jarak pandang hanya mencapai 10-30 meter saja.

Tebal dan pekatnya kabut asap ini juga disertai dengan bau yang menyengat. Akibatnya, selain menyebabkan sulitnya untuk bernafas atau untuk bisa menghirup udara segar, tebalnya asap tersebut juga menyebabkan mata perih, meskipun jika menggunakan pelindung mata sekalipun.

Hal serupa jugua sama dengan keadaan di Kalimantan Barat. Di Kota Pontianak saja, Ibu Kota provinsi tersebut, jarak pandang hanya mencapai 50 meter. Bahkan BMG Pontianak juga menyebutkan bahwa sepanjang hari kemarin, merupakan keadaan yang terburuk selama terjadinya bencana asap. Keadaan yang sama juga terjadi di daerah lainnya, seperti Jambi, Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Kabut asap tak jua mereda atau sejenak saja memberikan jeda, hingga warga dapat menghirup segarnya udara. Status Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) diseluruh daerah tersebut sudah berada pada level berbahaya.

Seperti kenyataan pada ahari-hari sebelumnya, tumbangnya warga dengan berbagai penyakit yang menyerangnya, bahkan hilangnya nyawa-pun tak terhindarkan akibat bencana asap ini. Jelas saja, asap tersebut telah menyebabkan pencemaran udara, mengganggu pernafasan dan penglihatan serta berbagai penyakit lainnya. Artinya bahwa, Jika ratusan ribu jumlah korban jiwa hari ini (sakit dan meninggal dunia) masih dipandang sedikit, atau tidak cukup sebagai dasar pemerintah untuk menetapkan status bencana ini sebagai bencana Nasional, sehingga bisa mendapatkan penanganan ekstra seperti bencana nasional lainnya, maka Pemerintah harusnya dapat memperhitungkan keadaan puluhan juta rakyat lainnya yang sama-sama terperangkap asap didaerah-daerah tersebut. Sebab kenyataannya, hanya persoalan “siapa yang bisa bertahan lebih lama”, namun pada intinya, semua adalah korban yang sama-sama tidak bisa menghindari dampak asap yang demikian berbahaya.

Sementara itu, ditengah kenyataan rakyat yang terus diserang berbagai penyakit akibat asap yang tidak kunjung reda, pemerintah tidak sama sekali memiliki tindakan yang jauh lebih kongkrit dalam menangani bencana asap ini dan, atau tindakan-tindakan penyelamatan terhadap warga dan korban yang terus berjatuhan. Sejatinya, selain usaha-usaha jangka panjang untuk menghentikan akar bencana asap akibat kerakusan para tuan tanah (para pemilik perkebunan skala luas) yang melakukan pembakaran lahan dan hutan untuk terus memenuhi nafsu serakahnya memperluas lahan perkebunannya, Pemerintah harusnya segera memberikan penanganan cepat dan tepat kepada warga, hingga tidak terjadi jatuhnya korban yang terus bertambah.

Saat ini Warga butuh segera diselamatkan, mulai dengan pemberian alat perlindungan pernafasan, pelindung mata, bahkan kulit hingga tindakan evakuasi ke daerah yang terbebaskan dari asap. Sementara itu, Warga yang telah jatuh sakit, harus segera mendapatkan perawatan dan pengobatan yang intensif, tentu saja dengan perawatan dan pengobatan yang gratis tanpa syarat. Sebab, sepanjang bencana ini terjadi, hampir sepenuhnya, warga tidak bisa menjalankan aktifitas ekonomi dan produksinya secara normal.

Kenyataannya, sebagian besar warga hanya mendapatkan pertolongan dan berbagai bentuk bantuan dari sesama warga yang mengambil inisiatif untuk membangun posko-posko bantuan, meskipun baru hanya bisa memberikan bantuan masker, membantu pengurusan perawatan dan penegobatan dirumah sakit serta pembelaan terhadap warga yang bahkan masih ada yang mendapatkan intimidasi ditengah sakitnya.
Meskipun ada tempat pelayanan kesehatan yang dibangun oleh Pemerintah, namun kenyataannya untuk mengakses perawatan dan pengobatannya, warga masih kesulitan dan harus membayar dan mengurus administrasi yang sedemikian rumitnya. Padahal, warga telah mengalami banyak kerugian dan terpaksa harus bertahan melawan tingginya resiko akibat bencana yang menimpanya. Sementara kebutuhannya, sedikitpun juga tidak berkurang. Dihitung dari kebutuhan masker saja, jika satu masker hanya bisa dipakai sehari, maka dalam seminggu tiap-tiap warga membutuhkan tujuh masker.

Kemudian jika seluruh penduduk didaerah paparan asap, Kalimantan dan Sumatera berjumlah sekitar 40 (empat puluh) juta jiwa, maka warga membutuhkan 40 juta lembar masker pula dalam sehari, atau samadengan 280 juta masker perminggu. Namun, seberapa lama warga bisa bertahan mengusahakan sendiri masker bagi diri dan keluarganya? Bahkan posko-posko social yang telah dibangun oleh warga berdasarkan inisiatif mandirinya sekalipun, tetap saja memiliki kapasitas yang terbatas, jika dibandingkan dengan sumberdaya yang dimiliki oleh negara.

Artinya, dengan kenyataan ilmiah akan “bahayanya dampak asap mematikan tersebut” dan telah banyaknya korban yang terus bertambah, maka tepat jika Pemerintah segera melakukan penanganan serius, mulai dari penyediaan Masker (Standar layak, masker N95), memberikan layanan perawatan dan pengobatan gratis tanpa syarat, serta pengungsian ketempat yang lebih aman dan terbebaskan dari asap.

Sayangnya, Pemerintah tetap saja berfikir bahwa ini adalah keadaan biasa saja, hingga tindak penangananannya biasa saja atau secukupnya saja. Bahkan berbagai inisiatif warga didaerah terdampak bencana Asap (Sumatera-Kalimantan) untuk saling tolong dan membahu agar bisa bertahan dan mencari pengobatan demi pertahanan diri atas serangan kabut asap dan, survive memenuhi kebutuhan hidup ditengah lumpuhnya sarana produksi diberbagai sector, tidak sanggup diterima sebagai kritik oleh pemerintah.

Demikian pula insiatif-inisiatif rakyat diberbagai daerah yang tiada putusnya memberikan solidaritas, bantuan dan desakan kepada pemerintah agar memberi perhatian terhadap korban bencana asap, bahkan kritik-kritik tajam pun tidak diindahkan oleh Pemerintah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa, sesungguhnya “Pemerintahan JOKOWI-JK yang berkuasa saat ini, adalah Pemerintahan Rezim boneka kepala batu, yakni pemerintah yang anti kritik dan anti rakyat.

Lebih jauh lagi, jika pemerintah tidak melakukan tindakan apapun yang lebih kongkrit dalam penanganan bencana ini dan seluruh korbannya, atau membiarkan warga terus terperangkap dalam kepungan asap hingga korban terus berjatuhan, maka bencana ini pantaslah disebut sebagai “tindak kejahatan terencana, berupa pembunuhan massal atau genocida” yang sengaja dilakukan untuk mengusir rakyat secara paksa, demi mulusnya berbagai proyek pembukaan lahan, baik untuk perluasan perkebunan maupun untuk pembukaan lahan perkebunan baru milik tuan tanah dan borjuasi besar komprador didalam negeri.

Artinya, maka seluruh kebijakan dan skema-skema jahat seperti ini harus dibongkar dan dilawan. Atas dasar berbagai kenyataan tersebut diatas, Front Perjuangan Rakyat (FPR), mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus memperbesar dan memperkuat persatuannya. Kemudian terus bersama-sama melakukan perlawanan atas setiap skema jahat pemerintah bersama tuan tanah dan borjuasi komparador merampas hak-hak rakyat. Dan berjuang bersama-sama:
1. Menuntut kepada Pemerintah agar segera menetapkan bencana asap sebagai bencana Nasional.
2. Menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk tidak hanya melakukan pemadaman api, namun juga menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk menyelamatkan Korban Asap.
3. Menuntut pemerintahan Jokowi-JK untuk melakukan evakuasi korban, memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan secara geratis syrat tanpa syarat.
4. Menuntut pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada rakyat yang sakit, yang tidak bisa bekerja dan, yang tidak bisa sekolah dan lain lain.
5. Menuntut kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk mencabut izin perkebunan mili perusahaan-perusahaan besar yang terbukti membakar lahan dan hutan
6. Mendesak kepada Pemerintahan Jokowi-JK untuk menangkap pemilik perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang melakukan pembakaran hutan dan lahan,
7. Mendesak kepada Pemerintah Jokowi-JK untuk melakukan blacklist terhadap Bank-bank yang menjadi Investor penopang modal perusahaan-perusahaan perkebunan besar yang melakukan pembakaran lahan dan hutan dan, menolak utang dan investasi baru untuk pembiayaan pembukaan lahan dan perluasan perkebunan,
8. Mengajak kepada seluruh rakyat untuk memberikan bantuan dan solidaritas kepada warga terdampak di Kalimantan dan Sumatra untuk segera mendapatkan tindakan-tindakan penyelamatan

#EvakuasiSaudaraKami
#SelamatkanKorbanAsap

#RawatdanBerikanLayananKesehatanBagiKorbanAsap

Jakarta, 21 Oktober 2015

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB. Daman
Koordinator FPR

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s