Release FPR: Mengecam Pembubaran Aksi dan Penangkapan Buruh dalam Aksi Menolak PP Pengupahan 78 tahun 2015

12188922_989774794399462_6721626161646512733_nPress Release : FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

Bebaskan Buruh dan Pimpinan Serikat Buruh serta 2 Orang Pengabdi Hukum yang di Tangkap Paksa oleh Aparat Kepolisian Polda Metro Jaya Dalam Aksi Damai Buruh di Depan Istana, 30 Oktober 2015 !
PPR Mengecam tindakan kekerasan aparat Kepolisian dalam membubarkan paksa aksi damai ribuan buruh di depan Istana dan penangkapan terhadap buruh dan pimpinan Serikat Buruh serta 2 orang Pengabdi Hukum!!

Salam Demorkasi !!
Tiada putusnya, Rakyat terus digempur dengan berbagai kebijakan anti rakyat oleh pemerintah. di tengah nama besar Indonesia yang terus digadang-gadang sebagai salah satu Negara demokratis di dunia, dilain sisi pemerintah kenyataannya terus menghujani rakyat dengan berbagai kebijakan yang sarat penghisapan dan penindasan.

Baru-baru ini, setelah pemerintah pusat (Jokowi-JK) menetapkan RPP Pengupahan menjadi PP. Pengupahan No. 78 tahun 2015 pada tanggal 23 lalu, tepat sehari sebelum Jokowi berangkat ke Washington, Amerika Serikat guna bertemu dengan Presiden Obama dan 40 pengusaha multinasional. Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015, ditetapkan sebagai satu formulasi baru dalam penghitungan upah buruh dalam satu system pengupahan di Indonesia untuk kenaikan upah setiap tahun yang dihitung dengan rumus: Jumlah kenaikan upah = UMK berjalan + (Inflasi+pertumbuhan Ekonomi). Artinya, jika UMK DKI Tahun 2015 Rp. 2.700.000, maka UMK tahun 2016 = Rp. 2.700.000 + (Inflasi 7%+Pertumbuhan Ekonomi 3%) = 10% = 270.000. Jadi upah buruh pad ajtahun 2016 mendatang hanya akan naik 10% (Rp. 270.000), sehingga total upah DKI tahun 2016 ialah Rp. 2.9970.000.

Sementara, naik atau turunnya harga barang (Inflasi) adalah ketentuan dari pemerintah semata. Demikian pula dengan pertumbuhan Ekonomi yang tidak pernah sama-sekali dihitung berdasarakn pendapatan real rakyat dan Negara, melainkan Akumulasi perputaran capital yang ada didalam negeri dalam satu tahun. Bahkan, jika terjadi deflasi (turunnya harga barang) sekalipun, faktanya bukanlah karena meningkatnya daya beli masyarakat, melainkan sebaliknya (Rakyat sudah tidak mampu beli), sehingga para pedang retai terpaksa harus banting harga untuk memastikan produknya habis terjual. Ntinya bahwa, formula baru penghitungan upah saat ini, bukanlah cermin kebijakan adil ataupun pro rakyat, melainkan kebijakan jahat yang coba digunakan untuk menipu dan membodohi rakyat dan tetap pada prinsip uatamanya, yaitu “melakukan perampasan upah, untuk keuntungan sebesar-besarnya”.

Sejak belum disahkan menjadi PP, kebijakan tersebut jelas memicu kian bangkitnya gerakan rakyat, khususnya kaum buruh yang terus mengalami penghisapan dan perampasan berlipat-lipat atas upahnya, terus melakukan penolakan atas kebijakan tersebut. Dalam waktu yang bersamaan, seiring kian meluasnya gerakan rakyat, baik dari kalangan buru, miskin perkotaan, pemuda, Mahasiswa dan berbagai sector lainnya, seperti kenyataan fasis dan anti kritiknya Pemerintah Pusat (Jokowi), Pemerintah provinsi DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) menyusul telah menetapkan kebijakan barunya yang secara terang “melarang” aktifitas protes dan berbagai bentuk unjuk rasa yang terus dilakukan oleh rakyat, yakni Peraturan Gubernur (PERGUB) No. 228, Tahun 2015 tentang “Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum”.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahok, yang dimuat disalah satu Media pada tanggal 30 Oktober kemarin, bahwa unjuk rasa hanya boleh dilakukan di tiga tempat, yakni di: Parkir Timur Senayan, Alun-alun DPR/MPR RI dan, di Silang Selatan Monas. Demonstrasi harus mendapatkan ijin dari pihak Kepolisian (Bukan lagi bersifat pemberitahuan), dan tidak boleh menggunakan pengeras suara lebih dari 60 disebel. Selain itu, Unjuk rasa juga pelarangan melakukan konvoi dan tidak boleh dilakukan sampai mengganggu perekonomian dan keamanan Negara. Artinya, Aksi-aksi unjuk rasa juga tidak boleh dilakukan sampai pemogokan.

Atas kebijakan tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Menilai, bahwa kebijakan PERGUB Nomor 228 tahun 2015 bukanlah kebijakan yang dibuat semata-mata untuk menjamin ketertiban dan kepentingan umum, melainkan secara terang melakukan pelarangan unjuk rasa dan mempersempit ruang gerak rakyat untuk melakukan protes dan atau untuk menuntut pemenuhan haknya.
Terbukti bahwa, setelah pengesahan kebijakan tersebut, disaat Kaum buruh melakuan aksi protes didepan Istana, Jumat, 30/10/2015, guna mendesak pemerintah untuk mencabut PP pengupahan yang ditetapkan oleh Jokowi, Massa aksi telah dihadapkan dengan tindak kekerasan melalui kebringasan aparat kepolisian. Polisi tidak hanya membubarkan paksa aksi yang dilakukan oleh kaum buruh, tapi juga telah melakukan pemukulan terhadap massa, perusakan atribut-atribut aksi (Soundsystem, spandauk, poster dll.) serta penangkapan 23 orang buruh dan pimpinan serikat buruh serta 2 (dua) Pengabdi Hukum dari LBH-Jakarta), yakni: Tigor Gempita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika.

Rudi HB. Dmana (Koordinator FPR) menyampaikan bahwa, Insiden pembubaran paksa, pemukulan, pengerusakan atribut dan penangkapan terhadap pimpina serikat dan pekerja Hukum tersebut adalah tindakan anti demokrasi dan anti kritik yang ditunjukkan oleh Pemerintah. Selain itu, tindakan pemerintah tersebut mencerminkan ketakutan yang luar biasa ketika menghadapi rakyatnya. pemerintah yang sesungguhnya tidak lagi sanggup membendung gerakan dan perlawanan rakyat yang terus bangkit, lanjut Rudi.

Rudi Menyatakan, bahwa “Atas nama Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang menghimpun organisasi-organisasi rakyat dari berbagai sector, Mengecam keras tindakan brutal aparat kepolisian dalam menertibkan unjuk rasa dan menghadapi tututan rakyat, dan mendesak serta pihak kepolisian untuk segera membebaskan seluruh buruh dan pimpinan serikat serta 2 orang Pengacara Publik dari LBH Jakarta yang telah ditangkap”. Tegas Rudi.
Kami juga menyerukan kepada seluruh kaum buruh, organisasi-organisasi anggota FPR dan rakyat diseluruh daerah untuk terus bangkit, bersatu dan bergandengan tangan berjuang bersama mendesak Pemerintah untuk: “Cabut PP. No. 78 Th. 2015 tentang Pengupahan, Cabut PERGUB No. 228, Tahun 2015 tentang “Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, hentikan tindak kekerasan dan setiap bentuk tindakan anti demokrasi terhadap rakyat”. Seru Rudi.

Jakarta, 30 Oktober 2015
Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Rudi HB Daman
Koordinator

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s