Pernyataan Sikap FPR: HARI HAM SEDUNIA 10 Desember 2015

12369082_1010255025682994_7787063950336240954_nPernyataan Sikap FPR: HARI HAM SEDUNIA 10 Desember 2015

Perkuat Persatuan Rakyat Indonesia Melawan Rejim Boneka AS Jokowi-JK yang Anti HAM dan Anti Demokrasi

Tegakkan Hak Asasi Manusia, tolak TPP dan setiap bentuk skema licik imperialis bersama kaki tangannya!

Salam Demokrasi !!

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) hingga 67 (enam puluh tujuh) tahun deklarasi universal HAM (DUHAM) hari ini, Pelanggaran HAM masih menjadi persoalan yang tidak pernah usai dalam penghidupan rakyat diseluruh dunia. Berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dialami rakyat, secara lansung melekat dalam setiap bentuk penghisapan dan penindasan yang dilakukan oleh kapitalisme monopoli (Imperialis) bersama borjuasi komprador dan pemerintah bonekanya (kaki tangan) diseluruh negeri. Sistem Imperialis yang semakin mengeropos akibat krisis yang terus menggerogotinya saat ini, setiap usahanya untuk menyembuhkan deritanya atas krisis dan atau untuk keluar untuk membendung gelombang-gelombang krisis yang menghantamnya, terus melahirkan penderitaan yang semakin hebat bagi rakyat yang hakekatnya adalah pelanggaran terhadap HAM.

Amerikat serikat sebagai kekuatan tunggal Imperialisme, diatas kerakusan penghisapan dan penindasannya yang kejam, Imperialisme terus melakukan provokasi-provokasi dan agresi ke berbagai Negeri, bahkan penciptaan berbagai kelompok teroris, telah menyebabkan lenyapnya jutaan nyawa rakyat diseluruh dunia, guna menancapkan semakin dalam intervensi dan dominasinya diberbagai Negeri. Dibalik seluruh kepentingannya tersebut, Atas nama “perdamaian dunia dan penegakan HAM”, bersama pemerintah bonekanya diberbagai Negeri, Imperialisme terus melakukan penyiksaan, penangkapan dan, kriminalisasi terhadap rakyat, sehingga peningkatan angka tahanan-tahanan politik dari para pimpinan gerakan rakyat yang terus berlawan diberbagai Negeri terus meningkat.

Bahkan atas nama perang melawan teroris, AS telah menyebabkan jutaan anak menjadi yatim piatu dan tidak terhitung jumlah perempuan dan ibu-ibu yang terpaksa menjanda akibat serangan-serangan senjata pemusnah massal dan agresi yang dilakukannya seperti di daratan afrika dan timur tengah selama ini. Seperti yang dilakukannya terhadap rakyat di Irak, Iran, Libiya, bangsa Kurdi dan yang terburuk terhadap rakyat Palestina melalui Negeri bonekanya “Zionist Israel” yang tidak pernah berujung hingga saat ini.

Disamping itu, dilapangan Ekonomi Imperialisme AS terus memaksakan berbagai skema penghisapan jahatnya. Dengan berbagai instrument dan forum-forum kerjasamanya seperti Bank Dunia, IMF, WTO, ASEAN, G-20, APEC dan berbagai lembaga dan kerjasama serupa, Imperialisme AS terus memaksa pemerintah di berbagai Negeri untuk meningkatkan derajat penghisapan dan penindasannya terhadap Rakyat. Dengan Ilusi “Perdagangan bebas (FTA)” Imperialisme AS terus mempromosikan liberalisasi, privatisasi dan deregulasi untuk terus meraup keuntungan berlipat dari penghisapan terhadap rakyat.

Melalui WTO, imperialism terus memaksakan liberalisasi pasar dan perdagangan untuk menyelamatkan barang-barang hasil produksinya yang telah lama dan terus menumpuk. Baru-baru ini, meskipun telah lama dirahasiakan dan tetap mendapatkan tentangan yang keras, Imperialisme telah merumuskan skema baru yang jauh lebih komplit dan cepat, yakni kerjasama perdagangan dan Investasi lintas benua (Trans Pacific Partnerships-TPP) sebagai ancaman baru yang pastinya jauh lebih licik dan kejam dibandingkan dengan kerjasama yang lain. TPP jauh lebih sempurna dan komprehensif “terutama”dengan kuatnya control atas hak kekayaan Intelektual (HAKI) dan adanya skema penyelesaian sengketa “dagang dan investasi” yang disebut Investment-State Dispute Settlement (ISDS) yang mengatur, dimana Perusahaan atau investor berhak menuntut pemerintahan suatu Negara, jika kebijakan di Negeri tersebut dianggap menghambat investasi dan merugikan perusahaan.

Dibalik kerjasama ini, AS sangat berkepentingan untuk mempermudah eksport kapitalnya melalui utang dan investasi serta mendapatkan jaminan akan tersedianya pasar yang luas untuk penjualan barang dan setiap hasil produksinya, tanpa harus memikirkan beban biaya eksport-import dan pajak. Secara praktis, sesungguhnya skema-skema kebijakan ini telah diterapkan dibanyak negeri, termasuk di Indonesia.

Pemerintahan Culas Boneka Imperialsi Jokowi-JK dan Massifnya Pelanggaran HAM di Indonesia

Di gadang sebagai Negara Demokratis ketiga di dunia, namun diatas kekuasaan pemerintah boneka yang sepenuhnya menghamba, Indonesia kenyataannya tidak pernah sanggup menegakkan HAM. Rakyat Indonesia yang telah lama terjerat kemiskinan, penderitaan dan terkurung dalam segala keterbelakangan, terus dihadapkan dengan Pelanggaran HAM yang bahkan semakin massif. Ironisnya, janji tiga layak Jokowi (Kerja layak, upah layak dan, hidup layak) di masa kampanye Pilpres dahulu, serta program prioritas dalam Nawacita-nya untuk Penegakan HAM di Indonesia, masih menjadi isapan jempol belaka hingga empat belas bulan (Setahun dua bulan) kepemimpinannya saat ini.

Seperti halnya pemerintah-pemerintah boneka pendahulunya, Jokowi dengan segenap jajaran dan instrument Negara yang dikuasainya, terus menghujani rakyat dengan berbagi bentuk pelanggaran HAM, baik melalui perlakukan tidak adil, penerapan kebijakan-kebijakan anti rakyat, perampasan hak-hak dasar hingga dalam bentuk tindasan-tindasan kejam secara lansung. Pemerintah terus melakukan perampasan Upah-tanah-kerja, Komersialisasi pendidikan dan kesehatan, pencabutan subsidi publik, yang sejatinya adalah hak-hak dasar rakyat sebagai syarat untuk mendapatkan kesejahteraannya.

Disisi yang lain, demi melayani kepentingan tuan Imperialis beserta tuan tanah dan borjuasi komprador didalam Negeri, atas nama pembangunan nasional pemerintah Indonesia terus bersandarkan pada investasi asing dan utang luar negeri (ULN). Disamping itu, Pemerintah terus menyerahkan hampir seluruh kekayaan alam dan sumberdaya manusia sebagai tenaga kerja murah dipabrik-pabrik dan perusahaan milik Imperialis dan borjuasi kompradornya.

Sementara dilain sisi, dalam menghadapi tuntutan dan resistensi rakyat, Jokowi tidak samasekali ragu melakukan tindasan fasis yang kejam menggunakan alat pemaksanya seperti Tentara, Polisi bahkan sipil yang dibayarnya. Menguatnya militerisme dan kekerasan, penerbitan surat edaran tentang penyebar kebencian (SE Hate Speech), dan sebagainya, menjadi cerminan semakin meningkatnya pelanggaran HAM dan sekaligus perampasan demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi-JK saat ini.

Dalam setahun pemerintahannya, Jokowi-JK terus meningkatkan jumlah korbannya atas pelanggaran HAM tidak kurang dari 589 orang, yang dihadapkan dengan kriminalisasi, penangkapan, kekerasan dan penembakan, mengalami luka-luka dan tidak kurang dari 10 orang meninggal dunia. Kenyataan-kenyataan tersebut dialami oleh rakyat hampir diseluruh daerah, seperti yang dialami oleh 67 buruh yang ditangkap dan dipukul saat melakukan aksi protes dan pemogokan menolak PP 78/2015, terhadap kaum tani, nelayan, suku bangsa minoritas dipedesaan yang selalu gigih mempertahan haknya atas tanah, hak ulayat dan wilayah tangkapannya.

Jauh lebih buruk lagi, kondisi yang dialami oleh Rakyat di Bumi Cendrawasih. Rakyat papua dhadapkan dengan penindasan berlipat-lipat, dimana hampir setiap hari rakyat dihadapkan dengan kekerasan bahkan pembunuhan. Belum lama ini, aksi damai mahasiswa papua dijakarta dibubarkan paksa dan 306 orang diantaranya ditangkap. Dalam waktu yang bersamaan di Papua sendiri terjadi penembakan yang mengakibatkan setidaknya 3 orang Meninggal dunia.

Pelanggaran HAM dan berbagai bentuk penghisapan dan penindasan terhadap rakyat lainnya, kedepan dipastikan akan semakin buruk, terutama dibalik ancaman paksa atas “Komitmen Pemerintah untuk bergabung dalam TPP, melalui pertemuan Jokowi dan Obama di Washington, AS pada bulan Oktober lalu.” Faktanya, sebelum kebijakan ini diterapkan saja, Jokowi telah menggelontorkan berbagai paket kebijakan ekonomi dan pembangunannya, seperti paket Ekonomi (Jlid I-VII) yang memberikan fasilitas berbagai kemudahan dan pelayanan bagi Imperialis, dan kian membuka semakin lebar jurang penindasan, penghisapan dan penderitaan bagi rakyat pada sisi yang lain. Demikian juga dengan diterbitkannya PP No. 78, Tahun 2015 sebagai skema untuk menekan serendah-rendahnya upah buruh. Tidak terkecuali tekait kebijakan seperti yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI (Pergub) tentang kebebasan berpendapat dimuka umum yang sejatinya kian mempersempit ruang gerak bagi rakyat untuk mendapatkan kesempatan dalam menyampaikan aspirasi dan tntutannya.

Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan tersebut diatas, Kami dari berbagai organisasi rakyat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), pada momentum peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2015 saat ini Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk Perkuat Persatuan Rakyat Indonesia Melawan Rejim Boneka AS Jokowi-JK yang Anti HAM dan Anti Demokrasi”. Adapun yang menjadi tuntutan kami antara lain;

  1. Hentikan Kekerasan dan Pelanggaran HAM terhadap rakyat Indonesia dalam memperjuangkan Hak-hak dasarnya baik meliputi ekonomi, politik, sosial dan budaya.
  2. Cabut PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Hentikan Politik Upah Murah di Indonesia
  3. Berikan Pekerjaan dan Pendidikan, serta kesehatan dan Jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  4. Hentikan Perampasan dan Monopoli tanah oleh Pengusaha dan tuan tanah besar sebagai jalan membangun industri nasional yang mandiri, kuat dan berdaulat tanpa intervensi asing/imperialisme
  5. Menolak seluruh Internvensi imperialis AS di Indonesia baik secara ekonomi, politik, budaya dan militer, serta menolak Trans Pasific Partnership (TPP) dan berbagai skema licik imperialis lainnya.
  6. Hentikan tindakan pelanggaran HAM di Papua dan Kami mendukung Perjuangan bagi Keadilan Rakyat Papua
  7. Hentikan Kontrak Karya PT Freeport Indonesia yang merugikan rakyat yang merupakan pengkhianatan pemerintah menjual kekayaan alam kepada imperialis AS

Demikian pernyataan sikap FPR dalam peringatan Hari Ham Sedunia 10 Desember 2015. Rebut HAM dan Demokrasi sepenuh-penuhnya ke tangan rakyat.

10 Desember 2015

Hormat Kami

 

 

Rudi HB Daman

Kordinator FPR

FRONT PERJUANGAN RAKYAT : (GSBI, AGRA, KABAR BUMI, SERUNI, SPJ, YLBHI, LBH JAKARTA, AMP, LPM MARHAEN UBK, VIVAT, RTN, FMN)

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s