20 Tahun WTO Wabah Bagi Rakyat Dunia, JUNK WTO

 

wto fpr 18 des 2015Pernyataan Sikap FPR tentang Pertemuan KTM ke-10 WTO di Nairobi, Kenya 15-18 Desember 2015.

WTO adalah Sampah, 20 Tahun WTO Wabah Bagi Rakyat Dunia. JUNK WTO, Lawan FTA, Tolak TPP dan Seluruh skema Neo-liberalisme, Serta Penjarahan Imperialisme.

Salam Demokrasi !!
Pasca perang dunia ke-2, Imperialisme AS sebagai kapitalisme monopoli dunia melahirkan General Agreement on Trade in Services (GATS) dalam perjanjian Bretton Woods 1948, yang disebarkan sebagai “ILUSI” yang diyakini dapat memulihkan ekonomi dunia akibat kerugian perang sepanjang Perang Dunia II Berkecamuk. Tujuannya adalah menjadikan GATS sebagai alat imperialis AS beserta negara-negara maju dalam rangka menguasai perdagangan dunia, khususnya di negara-negara berkembang semacam Indonesia. GATS kemudian berubah nama menjadi WTO tahun 1995 yang lebih intensif untuk menjalankan skema neo-liberalisme dengan jangkauan yang lebih luas, baik jangkauan keanggotaan maupun item perjanjian yang tidak hanya terkait perdagangan jasa, namun juga barang dan bahkan kekayaan intelektuil, dimana sepenuhnya tetap bersandarkan pada prinsip liberalisasi, privatisasi dan deregulasi. Mitos globalisasi dan perdagangan bebas sebagai skema neo-liberalisme, menjadi usaha kapitalisme global untuk memonopoli perdagangan dan seluruh kekayaan alam negara-negara dunia ketiga semacam Indonesia.

Saat ini, WTO telah memiliki 60 perjanjian yang mencakup bidang-bidang seperti pertanian, jasa, investasi, keuangan, pengadaan barang publik (termasuk dalam belanja Negara), prosedur kepabeanan (Bea cukai), teknologi informasi dan komunikasi serta Hak kekayaan intelektual (HAKI), yang seluruhnya hanya memberikan keuntungan bagi negara-negara maju beserta perusahan korporasi monopoli TNC.
Karena WTO ini, rakyat seluruh dunia telah dirugikan. Bagi klas buruh, WTO  berkontribusi besar dalam melanggengkan pasar tenaga kerja murah melalui skema fleksibelitas pasar tenaga kerja (labour market flexibility-LMF) dan serangkaian konsep program eksport tenaga kerja (Labor Export Programs-LEP) di seluruh dunia. Sehingga berdampak pada politik upah murah dan diterapkannya buruh kontrak dan outsoursing  yang dialami buruh selama ini. Sementara di sektor pertanian, secara intensif dibahas dalam pertemuan KTM ke-9 WTO di Bali 2013 yang melahirkan Paket Bali. Salah-satu isinya mendorong kebijakan pencabutan subsidi pertanian di negara-negara berkembang yang berlaku sebaliknya bagi Negara-negara Maju (100% Subsidi pertanian). Kebijakan pencabutan subsidi ini menjadi usaha bagi WTO untuk memberi ruang seluas-luasnya kepada perusahaan korporasi dunia semacam Musanto, Cargill, Bayer untuk memonopoli sarana produksi dan hasil pertanian di negara-negara berkembang.

Sedangkan di sektor pendidikan, amanat WTO terkait liberalisasi dunia pendidikan secara nyata telah dijalankan di Indonesia. Dampaknya Negara berlahan-lahan melepaskan tanggung jawabnya atas dunia pendidikan, kemudian membebani biaya pendidikan kepada rakyat. Secara nyata Akibat WTO ini, bahkan kampus-kampus di Indonesia diubah menjadi “perusahaan” yang menerima investasi dari perusahaan-perusahaan besar dalam negeri maupun asing yang tentu berorientasi  meraup keuntungan (profit) dari kampus. Sementara isu kompetisi investasi dan fasilitas perdagangan dalam WTO, hanya melayani kepentingan negara maju dan korporasi-korporasi dunia (TNC) agar efisien dan efektif dalam sirkulasi modal dan pembangunan infrastuktur yang menguntungkan mereka. Sementara isu WTO dalam pembangunan perekonomian di negara kurang berkembang/miskin, hanya menjadi simbol semata untuk mengelabui seluruh rakyat dunia khususnya negara berkembanga/miskin.

Peraturan WTO juga ternyata mengutamakan Rantai Nilai Global (GVCs) yang hendak mendorong sistim pertanian melalui kontrak dan subkontrak demi keuntungan pihak perusahaan lintas negara (TNCs). Agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) milik PBB, juga dipakai sebagai dalih untuk mengembangkan perdagangan dalam bidang jasa serta produk lingkungan (EGS) yang pada umumnya di monopoli oleh TNCs yang berbasiskan di negara-negara maju. Hal-hal ini semakin menguatkan kemampuan TNCs untuk beroperasi dalam dan antar batas-batas negara serta menentukan harga-harga barang dan jasa yang semakin tidak terjangkau oleh rakyat dan, pada saat bersamaan mengurangi upah kerja buruh, memperburuk kondisi para tenaga kerja serta menimbulkan kerusakan lingkungan. Mereka juga mendikte kebijakan dan Instrumen di negara-negara berkembang yang dibuat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan dan realisasi atas hak-hak asasi manusia.

WTO yang secara jelas hanya menguntungkan negara-negara maju khususnya imperialis AS, sudah pasti mendapatkan tantangan semakin keras dari rakyat seluruh dunia. Sejak berdiri, WTO telah menjadi sasaran perlawan rakyat dunia untuk menghentikan monopoli perdagangan dunia oleh negara-negara maju, khususnya imperialis AS. Perjuangan Battle Of Seatle di Amerika Serikat pada akhir tahun 1990an, Perjuangan Aliansi Rakyat Dunia di Bali 2013, hingga perlawanan yang meletus diberbagai Negeri menentang KTM ke-10 yang berlansung di Nairobi, Kenya saat ini menjadi penanda terus bangkit dan meluasnya kesadaran rakyat akan WTO yang sejatinya bagai sampah yang sama sekali tidak berguna bagi rakyat, melainkan sebagai kongsi dagang kapitalis monopli yang terus menghisap rakyat layaknya wabah yang terus menyebarkan penyakit menular yang menyengsarakan rakyat.

Ketika WTO mengalami kebuntuan dalam putaran Negosiasinya di pertemuan KTM akibat tekanan-tekanan dari perjuangan rakyat, imperialis AS berusaha membangun skema perjanjian perdagangan regionalisme yang lebih intervens dan mengikat. AS mengkooptasi Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) sebagai skema perdagangan baru yang lebih kejam dan jahat bagi negara-negara anggotanya.

Tapi ironinya, kunjukan Jokowi ke AS Oktober lalu, malah menyampaikan komitmennya kepada Obama, untuk Indonesia bergabung ke TPP. TPP yang telah diikuti 12 negara (40% PDB dunia) akan melakukan kesepakatan perdagangan dengan standar paling tinggi yang ada saat ini.  Karena memuat poin-poin yang selama ini tidak ada dan dinilai masih longgar dalam skema WTO, seperti Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights), Kebijakan kompetisi (Competition Policy) dan belanja pemerintah (Government Procurement) serta fasilitasi perdagangan hingga point perselisihan negara dan investor (Investment-State Disputed Settlement- ISDS).

Untuk itu, yang di butuhkan rakyat seluruh dunia bukanlah WTO, FTA dan TPP tapi perdagangan yang adil bagi rakyat. Rakyat membutuhkan perubahan mendasar dalam sistim pemerintahan yang ada saat ini, yaitu sebuah rezim perdagangan yang sungguh-sungguh melayani kepentingan rakyat, yang harus mengutamakan bentuk-bentuk alternative pertukaran internasional yang bersandar pada solidaritas, saling menguntungkan dan melengkapi dalam rangka menyediakan kebutuhan-kebutuhan penduduk. Penghormatan pada kedaulatan bangsa, peraturan ketat di sektor keuangan dan pengembangan industrialisasi di dalam negeri adalah komponen-komponen yang diperlukan bagi sistim perdagangan yang pro-rakyat. Alternatif-alternatif terhadap perdagangan Neoliberal bisa diwujudkan, membuktikan bahwa sistim perdagangan yang baru – yang mengedepankan agenda kerakyatan – bukanlah hal yang mustahil.

Oleh karena itu, kami dari FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) dalam menyikapi pertemuan KTM ke-10 WTO di Nairobi, Kenya 15-18 Desember 2015 menuntutan;
1.    Bubarkan WTO !
2.    Jokowi-JK harus menarik Indonesia dari Keanggotaan WTO!
3.    Tolak Rencana Jahat Jokowi dan Thomas Lembong  untuk Indonesia bergabung ke dalam TPP!
4.    Bangun Perjanjian Perdagangan dunia yang adil, serta menghormati kemandirian serta kedaulatan rakyat!
5.    Hentikan perampasan upah, tanah dan kerja!
6.    Laksanakan Land Reform Sejati dan Bangun Industrialisasi Nasional!
Demikian pernyatan sikap ini kami sampaikan. JUNK WTO, TOLAK TPP !

Jakarta, 18 Desember 2015
Hormat kami,
FRONT PERJUANGAN RAKYAT

RUDI HB DAMAN
Kordinator /+6281213172878

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) :
(GSBI, AGRA, FMN, KABAR BUMI, IGJ, RAG, SPJ, SNT, SERUNI, LPM MARHAEN UBK, AMP, YLBHI, JAPI, JBMI, SBSI1992, WALHI, GRI, RTN, PUSAKA, DPC FSP PPMI Bekasi, LIPS, LMND, FSBI, FSPMI, KSPI)

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s