Tolak Keputusan Pemerintah Tentang Kelanjutan Kegiatan Reklamasi di Jakarta

Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan bahwa keputusan untuk memberikan izin bagi kelanjutan  kembali kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta  melalui rapat bersama yang diadakan Kementerian Bidang Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta di Kantor Kementerian ESDM pada 13 September 2016 merupakan keputusan yang berwatak anti rakyat dan anti demokrasi. Keputusan yang terkait dengan pembatalan izin reklamasi Pulau G berdasarkan hasil sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 31 Mei 2016 yang membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra menjadi bukti korupnya sistem hukum demi melayani kepentingan investasi asing dan korporasi besar yang mengeruk keuntungan besar terhadap proyek reklamasi.

Proyek reklamasi di Pantai  Utara Jakarta atau Teluk Jakarta dengan pembuatan pulau buatan dari Pulau A sampai Q merupakan bagian mega proyek yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul raksasa Teluk Jakarta atau Giant Sea Wall yang bernilai sekitar 600 triliun rupiah. Proyek tersebut didanai lembaga keuangan internasional milik kapitalis monopoli asing, yang menggelontorkan dana bagi investasi mega proyek ini agar dapat menarik keuntungan besar di tengah krisis akut yang dialaminya.

Total luas 17 pulau ini ini sekitar 5.100 hektar yang untuk pembangunan property mewah, seperti hotel, apartemen, restoran, mall yang tidak berguna bagi mayoritas rakyat yang lebih membutuhkan tempat tinggal yang layak, jaminan pekerjaan yang layak dan kepastian kerja yang tetap, upah tetap yang sesuai kebutuhan hidup, dan jaminan sosial lainnya yang merupakan hak demokratis. Proyek ini telah memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan besar diantaranya Agung Sedayu Grup (membangun pulau A.B,C,D,E)  dan PT Agung Podomoro Land melalui PT Muara Wisesa Samudra.

Proyek reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta merupakan bagian dari mega proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) yang merupakan proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Proyek yang dimulai tahun 2014 terdiri atas reklamasi pantai utara Jakarta (tahap I), konstruksi tanggul terluar (tahap II), dan tembok laut raksasa atau Giant Sea Wall (tahap III). Pemerintah selalu berdalih proyek NCICD mampu mengatasi masalah banjir, sanitasi, dan penyediaan air yang lebih baik, konektivitas yang lebih baik dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan sebagai pra-syarat pengembangan ekonomi berkelanjutan di ibukota negara Indonesia. Faktanya, pembangun pesisir ibu kota untuk:  Pemukiman dan kegiatan komersial,  Pusat perdagangan jasa skala internasional, Pusat distribusi barang, pelabuhan, industri dan, pergudangan.

Tujuan NCID adalah terbangunnya Smart City di ibukota yang merupakan program yang disponsori Bank Dunia. Program ini menjadikan banyak penggusuran yang dialami rakyat miskin karena dianggap kumuh, liar, dan menghambat pembangunan dan keindahan kota. Penggusuran di kota ini terintegrasi dengan program mega proyek reklamasi untuk mewujudkan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang dikuasai oleh pemilik modal raksasa.

Oleh karena itu, keputusan tersebut hanya mengutamakan kepentingan kekuatan modal besar monopoli asing  dengan merampas hak demokratis rakyat dan menambah beban krisis di pundak rakyat. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim (Luhut B. Panjaitan) yang mengatakan tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan reklamasi di Pantai Utara Jakarta telah menyakiti hati rakyat. Jelas, kelanjutan reklamasi telah menyesengsarakan nelayan, penduduk sekitar pesisir dan seluruh rakyat. Reklamasi telah menghancurkan ekonomi rakyat, menambah beban penghidupan massa, merusak lingkungan, memerosotkan kebudayaan massa akibat pembangunan yang lebih mengutamakan mega proyek yang tak berguna bagi rakyat. Artinya, keputusan tersebut bersifat korup dan tujuan-tujuan korup.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan Pemprov sudah mempersiapkan peta tematik untuk membangun tanggul dan rumah susun bagi para nelayan Teluk Jakarta. Rencana Gubernur akan dibangun  untuk mengakomodir sekitar 20 ribu warga dan menyewakan kepada nelayan dengan memberikan subsidi 80 persen dengan biaya sewa Rp 5.000 sampai Rp 15.000 per hari.

Gubernur DKI  ingin menjadikan dirinya orang suci dengan memberikan rumah susun yang faktanya telah merugikan banyak warga korban gusuran, karena fasilitas yang buruk dan harga sewa yang kenyataannya tidak mampu dibayar warga. Beban krisis yang mengurangi tingkat kualitas hidup dan kemiskinan telah membuat masa depan penghidupannya suram. Akibat reklamasi telah menjadikan pendapatan nelayan merosot lebih dari 70 persen dari hasil lautnya, sehingga meninggikan defisit pendapatannya. Demikian juga warga korban gusuran yang diantaranya korban penggusuran di Kampung Pulo, Kali Apuran Kapuk, Pinangsia, Bidara Cina, Luar Batang, Bukit Duri, Kalijodo, dan lain-lain.

Rencana pembangunan rumah susun atau rumah deret bagi nelayan dan korban gusuran bukan lah program mandiri pemerintah. Program pembangunan rusun tersebut merupakan proyek Bank Dunia yang dikontrol kekuatan modal raksasa monopoli asing. Proyek tersebut bukan bertujuan memperbaiki penghidupan rakyat melainkan cara meminggirkan rakyat dan merampas hak demokratis (ekonomi, politik, dan kebudayaan) secara halus. Tujuannya adalah memuluskan mega proyek bisnis. Sumber dana bagi proyek rumah susun ini diperoleh dari dana BPJS dan pinjaman yang diberikan Bank Dunia, Lembaga International Finance (IFC) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) sebagai hutang.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) berpendirian bahwa keputusan pemerintah tersebut melegitimasi dan mengintensifkan perampasan tanah, mencabut hak hidup rakyat, dan merampas seluruh hak-hak demokratis rakyat. Keputusan tersebut pasti akan mengintensifkan tindasan melalui kekerasan, intimidasi, dan teror terhadap rakyat. Keputusan pemerintah tersebut telah menindas aspirasi dan hak demokratis rakyat. Keputusan pemerintah tersebut pasti akan menjadi acuan bagi pemerintah di berbagai daerah, sehingga akan mengintensifkan tindasan yang semakin menyesengsarakan rakyat.

Oleh karena itu, FPR menuntut:

  1. Batalkan segera keputusan pemerintah untuk melanjutkan seluruh reklamasi di Teluk Jakarta !
  2. Hentikan seluruh proyek reklamasi dan rencana pembangunan tanggul raksasa di Teluk Jakarta yang terbukti merugikan rakyat secara ekonomi, politik, kebudayaan, dan lingkungan!
  3. Berikan ganti rugi kepada rakyat akibat reklamasi dan penggusuran yang dialami sebelumnya!
  4. Hentikan seluruh proyek dan mega proyek di Jakarta bagi pembangunan property mewah, mall-mall, dan segala bentuk infrastruktur bagi keuntungan korporasi raksasa asing dan dalam negeri yang telah merampas tanah, tempat tinggal, dan hak hidup rakyat secara paksa!
  5. Hentikan seluruh bentuk kekerasan, intimidasi, dan pembodohan oleh aparat negara yang hakekatnya adalah teror terhadap rakyat!
  6. Berikan subsidi besar bagi rakyat (pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pokok rakyat, dan lain-lain) dan perbaikan upahnya agar dapat memperbaiki penghidupannya.
  7. Laksanakan land reform sejati sebagai jalan bagi tercitanya industri nasional yang mandiri!

Front Perjuangan Rakyat menyerukan kepada seluruh rakyat, khususnya rakyat Jakarta agar bersatu untuk menolak seluruh kebijakan pemerintah Pusat dan pemprov DKI Jakarta, tentang reklamasi Teluk Jakarta yang anti rakyat dan anti demokrasi.

(Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Pemuda Jakarta (SPJ) Front Mahasiswa Nasional (FMN) Keluarga Besar Buruh Migran (KABARBUMI)  serikat perempuan indonesia (SERUNI)

Jakarta, 13 September 2016

 

Kordinator

 

Rudi HB. Daman

HP: +628121317878

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Pernyataan Sikap. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s