PERINGATAN HARI KETIADAAN PANGAN SEDUNIA DAN HARI PEREMPUAN DESA INTERNASIONAL 2016

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

“Hentikan Monopoli Produksi Dan Distribusi Pertanian-Wujudkan Kedaulatan pangan dan Turunkan harga kebutuhan pokok!”

Hari Perempuan Desa Internasional dan Hari Ketiadaan Pangan Sedunia, merupakan dua momentum yang sama-sama berbicara tentang “ketahanan dan kedaulatan pangan”. Penetapan dan peringatan kedua momentum ini dilatarbelakangi oleh kedaan objektif rakyat dunia yang terus mengalami kemerosotan ekonomi dan akses atas pangan.

img-20161016-wa0072

Hari Perempuan Desa Internasional (HPDI) diperingati setiap tanggal 15 Oktober. Ditetapkan oleh komisi perempuan PBB, pada tahun 1995 di Beijing, Tiongkok. Penetapan hari perempuan Desa Internasional, bertujuan untuk memberikan perhatian pada peran perempuan dalam produksi pertanian dan pangan, serta untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Sedangkan Hari Ketiadaan Pangan Sedunia, ditetapkan pada tahun 2008 oleh gerakan rakyat secara global, khususnya organisasi gerakan kaum tani bersama berbagai lembaga dan organisasi yang memiliki focus atas isu pertanian dan pangan. Kesepakatan berbagai organisasi gerakan rakyat dunia untuk “mengubah hari pangan sedunia menjadi hari ketiadaan pangan sedunia”, didasarkan pada kenyataan objektif kaum tani dan rakyat dunia yang masih terjerat kemiskinan dan kelaparan dalam jumlah yang besar dan terus meningkat.

Tidak kurang dari 71 tahun sejak PBB membentuk FAO dan mencetuskan kampanye pemberantasan kemiskinan dan kelaparan dunia pada tahun 1976, namun masalah kemiskinan dan kelaparan belum juga dapat dipulihkan.  Bank Dunia (WB) melaporkan bahwa hingga tahun 2013, angka kemiskinan dunia mencapai 1,1 Miliar jiwa, sedangkan sekitar 767 juta jiwa diantaranya berada pada kategori kemiskinan ekstrim. Sejalan dengan tingginya angka kemiskinan, tingginya angka kelaparan juga belum dapat teratasi.

Kenyataannya, saat ini angka kelaparan masih mencapai 800 Juta jiwa di 16 negara. Sementara 2 Miliar jiwa lainnya diseluruh dunia, mengalami kerentanan pangan dan kekurangan gizi. Di Indonesia, pada tahun 2015, terdapat 20 Juta jiwa menderita kekurangan makan setiap harinya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga masih belum sanggup mengurangi 7,6 juta (37%) jumlah anak balita penderita stunting akibat gizi buruk.

Monopoli Korporasi atas Produksi dan Distribusi Pertanian dan Pangan adalah Akar Kemiskinan dan kelaparan

Krisis kapitalisme monopoli (Imperialis), yang masih berlansung hingga saat ini kian memburuk terus memerostkan penghidupan rakyat akibat pelimpahan beban krisis diatas pundak rakyat. Imperialisme bersama pemerintah-pemerintah kaki tangannya diberbagai Negeri, terus mengintensifkan operasionalisasi berbagai skema neoliberal-nya, untuk terus menjarah sumberdaya alam dan bahan mentah, meraup keuntungan berlipat-lipat penghisapan terhadap rakyat.Usaha-isaha ini, dijalankan melalui seluruh kerjasama Internasional atas nama persaingan bebas dan globalisasi, seperti WTO, APEC, MEA, CAFTA, G-20 dan lain sebagainya.

Secara khusus disektor pertanian, monopoli produksi dan distribusi pertanian dan pangan dunia terus berlansung semakin timpang. Melalui perusahaan-perusahaan trans-nasional (TNC) dan multinasional-nya (MNC), imperialism melakukan monopoli atas tanah, monopoli alat kerja pertanian, bibit, obat-obatan dan sarana produksi pertanian dan pangan lainnya, hingga pasar dan penetapan harga. Di Indonesia, seluruh kebijakan tersebut telah mengakibatkan rakyat kehilangan kedaulatannya atas produksi. Sementara itu, Pemerintahan terus mengeluarkan berbagai kebijakan liberalisasinya, seperti salah satunya adalah paket kebijakan ekonomi (jilid I-XII), yang hanya melayani kepentingan imperilisme agar ekspor kaiptal dapat mengalir deras ke Indonesia. Pada saat yang bersamaan, Pendapatan rakyat terus merosot, berbanding terbalik dengan biaya produksi dan inflasi yang semakin tinggi.

Hilangnya tanah sebagai sumber penghidupan utama, sempitnya lapangan kerja, terus meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia, telah memaksa jutaan keluarga kaum tani bermigrasi ke perkotaan dan menjadi tumpukan cadangan tenaga kerja murah. Selanjutnya mereka diperdagangangkan oleh pemerintah melalui yayasan-yayasan penyalur tenaga kerja (Outsourching). Jutaan keluarga kaum tani dipedesaan bahkan terpaksa menjadi buruh migran diluar negeri dengan upah rendah, tanpa perlindungan dan, sangat rentan dengan perdagangan manusia. Sementara pemerintah, tidak pernah memberikan perlindungan kepada BMI, sehingga banyak BMI yang terjerat kasus kekerasan, kriminalisasi, pelecehan seksual bahkan pembunuhan.

Seluruh bentuk penghisapan tersebut kemudian semakin nyata dengan harga kebutuhan pokok penghidpuan rakyat yang terus naik dan semakin sulit dijangkau. Rakyat bahkan tidak sanggup menyisihkan pendapatannya untuk biaya kesahatan dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya, ataupun biaya kebutuhan sosial lainnya yang dalam waktu tertentu juga tidak dapat dihindari. Tidak berhenti disitu, penghidupan kaum tani dan rakyat luas kedepan dipastikan akan semakin buruk ditengah gempuran berbagai kerjasama Internasional, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan Trans Pacific Partnership (TPP). Dibalik kerjasama ini, rakyat kian terancam kehilangan kedaulatannya. Sebab perjanjian-perjanjian ini dapat melakukan intervensi terhadap Negara-negara anggota-nya, termasuk dalam menentukan kebijakan dan menghapus setiap hal yang dianggap menghambat produktifitas investasinya.

Dengan dalih perubahan iklim dan pengurangan emisi gas rumah kaca, puluhan juta hektar hutan, tanah adat dan tanah-tanah pertanian milik petani dirampas untuk perluasan perkebunan sawit, hutan industri, hingga taman nasional. Dengan kedok “kedaulatan pangan dan pertanian serta pembangunan berkelanjutan”, pemerintah menipu kaum tani dengan berbagai skema atas nama “kemitraan, inti-plasma, dan lain sebagainya. Program Partnership for Indonesian sustainable Agriculture (PIS AGRO) salah satunya, merupakan kerjasama Indonesia dengan Bank Dunia dan perusahaan-perusahaan besar milik imperialis di sector pertanian. Lembaga-lembaga keungan dan korporasi pertanian dan produksi pangan global tersebut kemudian mendapatkan keuntungan yang melimpah dari hasil kerja kaum tani di Indonesia.

Seperti halnya sector dan golongan rakyat lainya, kenyataan buruk bagi kaum perempuan di Indonesia, sampai saat ini juga tak kunjung berubah lebih baik. Mayoritas perempuan Indonesia, hidup dipedesaan dan terikat dalam hubugan produksi pertanian. Perempuan desa merasakan secara langsung sulitnya akses atas tanah, mahalnya biaya produksi pertanian dan murahnya harga hasil produksi pertanian.

Kemiskinan dan pandangan budaya feodal patriarkal telah memberikan dampak berlipat terhadap perempuan. Perempuan tidak pernah berhenti bekerja, selain bekerja didalam rumah, perempuan juga menjalankan berbagai pekerjaan produksi ekonomi, agar mendapatkan pemasukan yang cukup untuk memenuhi penghidupan keluarganya. Namun, perempuan tetap tidak mendapatkan pengakuan yang setara atas peran dan kedudukannya dalam kerja pertanian maupun produksi ekonomi lainnya, dan tidak pernah dilibatkan oleh negara dalam proses pembuatan kebijakan.

 

Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Hanya Menguntungkan Tuan Tanah Dan Borjuasi Komprador, Meningkatkan Penghisapan Terhadap Rakyat.

Ditengah kemerosotan ekonomi rakyat, massifnya pencabutan subsidi public, dan tingginya angka kemisiknan dan kelaparan, Pemerintahan Jokowi kembali menyakiti hati Rakyat dengan kebijakan “Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)” yang sama sekali tidak berguna bagi Rakyat. Selain dengan pemotongan upah buruh yang sudah berlipat-lipat tingginya, perampasan produk lebih dari hasil produksi pertanian kaum tani, pemerintah juga intensif melakukan pemangkasan subsidi publik (Kesehatan, pendidikan, BBM, Listrik dll), pengetatan anggaran (Austerity Program) hingga berbagai program pemungutan dana publik, dan penambahan utang luar negeri. Kenyataannya justeru membuat rakyat semakin menderita.

 

Pengampunan pajak hakekatnya adalah: kebijakan yang diskriminatif bagi rakyat, dimana Rakyat selalu dikenai sanksi tanpa ampun, saat terlambat membayar pajak. Sementara pengusaha, justeru mendapatkan pengampunan dan fasilitas saat terlambat dan mengemplang pajak. Disaat mayoritas rakyat terjerat kemiskinan, dan membutuhkan perbaikan penghidupannya, Pemerintah terus memperberat beban rakyat dengan pemangkasan subsidi. Sementara itu, pemerintah justeru memberikan pengampunan pajak dan fasilitas yang menguntungkan bagi borjuasi komprador dan tuan tanah besar. Tax Amnesty menjadikan penghidupan rakyat semakin buruk, dimana pengusaha mendapatkan keuntungan lebih dari berkurangnya kewajibannya (pajak) yang diberikan kepada negara. Di sisi lain,rakyat tidak mendapatkan perbaikan pendapatan atau upahnya oleh negara, karena hasil TA ini bukan dialokasikan untuk subsidi rakyat.

Berdasarkan pada seluruh kenyataan diatas, maka jelas bahwa masalah kemiskinan dan kelaparan, serta berbagai kekcauan saat ini, bukan semata-mata karena tidak tersedianya pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia, melainkan karena adanya monopoli atas tanah dan sumber-sumber agraria, monopoli produksi pertanian dan pangan, hingga monopoli distribusi yang diintegrasikan dalam skema pasar yang sudah sangat liberal.

Menyandarkan pada seluruh kenyataan diatas, maka dalam momentum “Peringatan Hari Perempuan Desa Internasional Dan Hari Ketiadaan Pangan Internasional”, FPR Menyatakan sikap, “Tolak Program ketahanan pangan dan reforma agrarian palsu Jokowi”. FPR juga menuntut:

  1. Tolak Reforma Agraria Jokowi-JK dan laksanaan Reforma Agraria Sejati.
  2. Hentikan monopoli dan perampasan tanah kaum tani dan rakyat Indonesia
  3. Turunkan sewa tanah, Naikkan upah buruh tani, dan Turunkan harga sarana produksi pertanian
  4. Turunkan bunga bagi kredit pertanian, Naikkan harga hasil produksi pertanian milik kaum tani, Tolak import produk pertanian asing!
  5. Hentikan diskriminasi terhadap kaum perempuan, berikan pengakuan dan kesetaraan bagi perempuan!
  6. Hentikan penggusuran, intimidasi, teror, kekerasan, kriminalisasi terhadap kaum tani dan seluruh rakyat indonesia yang memperjuangkan hak-hak demokratisnya.
  7. Tolak RCEP, TPP, PIS-AGRO dan seluruh skema liberalisasi pertanian lainnya.
  8. Tolak Kebijakan Pengampunan Pajak (Taax Amnesty) Kembalikan uang rakyat yang selama ini telah dirampok oleh korporat-korporat besar asing (Imperialis), borjuasi komprador, tuan tanah besar, dan para kabir (pemerintah korup).
  9. Kembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas dan tempat tinggal rakyat yang digusur oleh pemerintah bagi kepentingan kapitalis asing, borjuasi komprador dan tuan tanah!
  10. Naikkan upah buruh (termasuk buruh tani) dan Tolak penghapusan subsidi bagi rakyat
  11. Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang tidak adil.
Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Berita, Pernyataan Sikap and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s