Sikap FPR atas tindakan penistaan agama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok)

SIARAN PERS:

bendera-fpr-master-jpg

Front Perjuangan Rakyat (FPR) berpendirian bahwa  perkataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) telah melakukan intepretasi (tafsir) yang sembrono terhadap salah satu ayat suci Al-Quran (Al- Maidah ayat 51) pada pertemuan dengan warga Pulau Pramuka Kepulauan Seribu 27 September 2016. Oleh karena itu, ia telah melakukan penistaan agama dengan kesombongannya dan sikap “sok tahu” dalam melakukan tafsir terhadap ayat suci yang bukan agamanya. Pernyataannya  justru menyembunyikan sikap sesungguhnya yang anti demokrasi yakni umat Islam memiliki hak dapat dipimpin oleh gubernur yang berasal dari umat Islam sendiri.

Tindakan Ahok  merupakan cermin kegagalan negara dan pemerintah yang telah lama tidak mampu menjamin kebebasan beragama dan memeluk suatu keyakinan. Negara memiliki sejarah panjang menindas umat Islam yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia sehingga menghasilkan kekerasan berbasiskan agama di tanah air. Kegagalan negara menjamin kebebasan dan perlindungan menjadikan kekerasan antar umat Islam sendiri yang memiliki keyakinan berbeda juga, dan juga terhadap agama lain. Operasi teror Amerika Serikat (AS) melalui kedok pemberantasan terorisme, sebagai respon peristiwa runtuhnya gedung WTC 11 September 2001, telah membangkitkan luka lama umat Islam terhadap kekerasan serupa yang diterimanya pada masa Orde Baru.

Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) secara nyata memberikan perlindungan terhadap Gubernur DKI dengan membiarkan ia maju sebagai calon gubernur untuk Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) tanpa harus mempertanggungjawabkan dahulu tindakan yang telah menyakiti umat Islam Indonesia. Umat Islam di Jakarta merupakan mayoritas rakyat tertindas yang mengalami penggusuran semena-mena dan brutal di bawah pemerintahan Ahok.  Begitu pun juga masyarakat yang tinggal di pesisir Teluk Jakarta mengalami tindasan pemerintah untuk memuluskan reklamasi yang justru menguntungkan segelintir pengusaha besar asing dan dalam negeri.

Dengan demikian, pemerintah dengan sengaja memberikan perlindungan kepada pelaku penistaan agama, yakni Ahok, yang juga telah membuat jutaan rakyat Jakarta menderita. Artinya, pemerintahan Jokowi juga bagian dari tindakan penistaan agama sehingga pemerintahannya tidak akan pernah bisa menjamin kebebasan rakyat memeluk  dan memegang keyakinannya.

Oleh karena itu, kami dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang merupakan organisasi aliansi berwatak demokratis seerta mendukung perjuangan bagi pengakuan dan jaminan kebebasan beragama dan berkeyakinan menyatakan sikap:

  1. Mengutuk keras tindakan penistaan agama yang dilakukan Ahok dengan sembrono, sombong, dan sikap sok tahu menafsirkan ayat suci Al-Qur’an hingga menyakiti umat Islam.
  2. Ahok harus meminta maaf atas ucapannya yang telah menyakiti rakyat Indonesia dan disertai dengan pengunduran diri sebagai calon Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerag (PILKADA) Provinsi DKI Jakarta
  3. Adili Ahok secara terbuka melalui peradilan yang adil dan tanpa keistimewaan bagi Dirinya.
  4. Menghentikan pencalonan sebagai calon Gubernur DKI dan melarangnya menjalankan kampanye hingga proses peradilan selesai dan bersifat tetap
  5. Menyerukan kepada seluruh rakyat agar menentang segala kekerasan berbasiskan agama, termasuk mengkafirkan rakyat lain, menghormati dan turut melindungi kebebasan seluruh rakyat memeluk agama dan keyakinannya
  6. Menyerukan kepada seluruh umat beragama di Indonesia, kaum buruh, petani, pemuda, mahasiswa, perempuan dan kaum profesional untuk ambil bagian dalam aksi damai menuntut pertanggungjawaban Ahok hingga seluruh tuntutan terpenuhi.

Demikian siaran sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam menyikapi penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) agar dapat disebarluaskan dan mendapatkan perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia

Jakarta, 03 November 2016

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

 

Koordinator

Rudi HB Daman

081213172878

 

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

 

GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA (GSBI), ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA), FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN), SERIKAT PEMUDA JAKARTA (SPJ)-PEMUDA BARU INDONESIA, SERIKAT PEREMPUAN INDONESIA (SERUNI), KELUARGA BESAR BURUH MIGRAN INDONESIA (KABARBUMI), INDIES, MINERAL.

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Berita, Pernyataan Sikap and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s