Pernyataan Sikap FPR atas Maklumat Kapolda Metro Jaya

Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Atas Maklumat Kapolda Metro Jaya

Referensi     : Rudi HB Daman (081213172878)

maklumat-kapolda-metro-jaya-soal-makar-dan-demontrasi
Cabut Maklumat Kapolda Metro Jaya Nomor: Mak/04/XI/2016
Hentikan Pengekangan Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum

Salam Demokrasi !!
Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengecam Maklumat yang disebarkan oleh Kapolda Metro Jaya melalui surat Mak/04/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, karena Maklumat tersebut adalah bentuk pengekangan atau pembatasan atas kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia atau hak demokratis rakyat.
Maklumat yang dikeluarkan sebagai respon terhadap aksi massa yang akan dilakukan pada November, khususnya rencana pada 2 Desember 2016 nanti, bertentangan dengan hak warga Negara sebagai mana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 2015). Tentunya, lebih dari segala aturan dan Kovenan Internasional bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak demokratis rakyat yang harus dilindungi dan dijamin karena merupakan hak dasar.
Sikap pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan Maklumat melalui Kapolda Metro Jaya sangat terkait dengan adanya rencana demonstrasi dengan jumlah massa yang sangat besar (ratusan ribu) pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang,  dengan tuntutan utama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) agar ditahan segera (setelah penetapan tersangka). Hal itu adalah ekspresi karakter asli kekuasaan yang takut atas tuntutan demokratis dari rakyat. Pemerintah pun berusaha melindungi Ahok dan segala kesalahan pemerintahan pusat dengan cara menghimpun kelompok-kelompok agama, tokoh politik dan partai politik, serta juga TNI. Disisi lain, ia merepresi gerakan demokratis dan menebar teror  bau “makar” pada gerakan massa tersebut agar rakyat luas takut dan tidak terlibat dalam seluruh aksi massa demokratis.
Dalam pandangan Front Perjuangan Rakyat(FPR), bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak demokratis rakyat yang semestinya dilindungi oleh negara dan bukan distigmakan negatif atau ditakuti adanya bahaya “makar” dan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Cara rejim membenturkan demonstrasi besar dengan terganggunya kepentingan umum dan  aktivitas masyarakat  adalah cara dan ciri lama kekuasaan fasis Soeharto menghadapi gerakan massa demokratis. Sikap pemerintah yang demikian sesungguhnya bentuk adu domba antar rakyat dan tidak perduli dengan substansi masalah utama, yakni tindakan hukum tegas semestinya untuk menahan Ahok segera setelah dinyatakan tersangka.
Tentunya, penerapan maklumat itu diterapkan juga pada aksi-aksi massa yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta atas praktek penistaan terhadap rakyat seperti: Penerapan PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan yang menjadikan upah buruh tetao murah (mempertahankan politik dan peramapsan upah) dimana tahun ini oleh pemerintah pusat upah buruh dipatok hanya naik 8,25 persen, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan tanahnya dari perampasan oleh negara bagi mega proyek infrastruktur (bandara internasional, jalan, dll) pertambangan serta perkebunan besar, perampasan hak rakyat untuk hidup melalui penggusuran dan reklamasi, kekerasan dan pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Papua,  kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok yang semakin tinggi sementara tingkat pendapatan rakyat semakin turun, dan masih banyak lagi.
Maklumat itu akan banyak menghasilkan tindakan represif, kriminalisasi, intimidasi, dan teror terhadap perjuangan demokratis rakyat. Maklumat tersebut berarti penghancuran dan perampasan terhadap hasil-hasil Gerakan Demokratis Mei 1998 yang berhasil menumbangkan kekuasaan fasis Soeharto sebagai simbol kekuasaan otoriter, korup, dan teror.
Atas dasar situasi itu, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap:
1.    Mengecam adanya Maklumat yang mengekang hak rakyat Indonesia dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dan menuntut Kapolda Metro Jaya segera mencabut maklumat tersebut serta menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat.
2.    FPR menuntut pemerintahan Jokowi-JK untuk menjamin hak warga Negara atas kebebasan berpendapat dan berserikat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara, baik secara ekonomi, politik maupun kebudayaan.
3.    FPR juga mendukung rakyat yang akan menyampaikan pendapat dimuka umum dalam bentuk demonstrasi yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2016 untuk menagih komitmen Jokowi yang menjanjikan penyelesaian secepatnya, untuk penegakan hukum dan rasa keadilan bagi rakyat.
FPR menyerukan kepada seluruh komite FPR di seluruh wilayah Indonesia dan di  luar negeri untuk terus memajukan perjuangan menuntut hak-hak demokratis rakyat, perbaikan taraf penghidupan, dan  memperkuat solidaritas antar sesama rakyat.

Jakarta, 24 November 2016

Salam demokrasi

Rudi HB Daman
Koordinator Umum

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s