FPR :RCEP Mengintensifkan Serangan Neoliberal dan Memerosotkan Kehidupan Rakyat Indonesia

Pernyataan Sikap Front Perjuangn Rakyat (FPR) dalam Menyikapi Pertemuan RCEP 6-10 Desember 2016 di Indonesia.

RCEP Mengintensifkan Serangan Neoliberal dan Memerosotkan Kehidupan Rakyat Indonesia

“Tolak RCEP dan Lawan Seluruh Skema Kesepakatan Perdagangan Bebasdan Investasi (FTAs)”

dsc_0077FPR-Jakarta, 06 Desember 2016. Proses negosiasi untuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)akan memasuki Putaran ke-16 (16th Round of Trade Negotiating Commitee on RCEP) yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 – 10 Desember 2016, di International Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menjadi tuan rumah pelaksana dan akan dihadiri oleh sekitar 600 delegasi dari 16 negara partisipan RCEP. Keanggotaan RCEP mencakup 10 negara ASEAN (Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam) dan 6 negara mitra dagang ASEAN (Cina, Australia, Jepang, India, Korea Selatan, New Zealand).

RCEP merupakan bentuk mega-regional FTAs di Asia Pasifik. FTAs terus dimajukan pasca kebuntuan negosiasi World Trade Organization (WTO) yang pada dasarnya disebabkan oleh resistensi kuat dari gerakan rakyat terhadap intensifnya serangan neoliberal. FTAs semakin nampak di Asia Pasifik melalui skema terkini yang disimpulkan sebagai TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) atau Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan yang dipimpin oleh Cina yakni RCEP atau Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh.

RCEP akan terus melanjutkan liberalisasi perdagangan dan investasi.Isi perjanjiannya hampir sama dengan TPP yang mencakup aturan ketat tentang perdagangan barang, jasa, belanja pemerintah, E-Commerce, perlindungan hak atas kekayaan intelektual (termasuk paten atas obat-obatan, hak cipta, indikator geografis, sumber daya genetik, benih, dan lain-lain) hingga mengatur perlindungan dan penyelesaian sengketa dalam investasi.

Rudi HB Daman, Koordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR) menegaskan, “RCEP dan kerjasama perdagangan bebas lainnya didesain untuk memastikan kontrol ekonomi di suatu wilayah seperti halnya yang dilakukan oleh WTO melalui kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi di berbagai sektor. Perjanjian semacam ini hanya akan terus melanjutkan serangan neoliberal terhadap rakyat. RCEP akan memaksa berbagai negara semakin berlomba untuk mengundang investasi asing dengan menyajikan lingkungan bisnis yang semakin menarik bagi korporasi – dan sebaliknya semakin tidak bersahabat bagi rakyat.”

Jika disahkan dan diimplementasikan, klas buruh, kaum tani, perempuan, buruh migran, mahasiswa, nelayan, kaum miskin perkotaan, masyarakat adat, suku bangsa minoritas, dan kelompok tertindas lainnya di Indonesia akan merasakan dampak buruk dari kerjasama ini.

Rudi menambahkan, “RCEPsemakin menjerat buruh dalam politik upah murah.Monopoli dan perampasan tanah akan semakin meluas karena fasilitasi hak kepada korporasi untuk menguasai tanah. Petani, perempuan, masyarakat adat, dan suku bangsa minoritas akan sangat rentanmenjadi korban anjloknya harga produk pertanian, dan dikriminalisasi atas penggunaan benih dan varietas tanaman tertentu tanpa izin dari perusahaan pemilik hak paten. Privatisasi sektor pendidikan akan menyebabkan pemuda, pelajar, mahasiswa akan semakin sulit mengakses pendidikan karena biaya semakin mahal. Obat-obatan akan semakin mahal dan tak terjangkau oleh masyarakat luas karena RCEP akan melegalkan korporasi atas hakpaten dan monopoli produksi obat-obatan tertentu dan menetapkan harga yang tinggi.Lebih lanjut, kemerosotan hidup rakyat di berbagai sektor akan menyebabkan meningkatnya migrasi paksa masyarakat Indonesia ke berbagai negara.”

Menanggapi proses negosiasi RCEP, Front Perjuangan Rakyat (FPR)secara tegas menolak RCEP dan menuntut agar negosiasi ini dihentikan segera. FPR juga menyerukan pentingnya solidaritas, mobilisasi, kampanye, dan pengorganisasian massa di seluruh Indonesia untuk melawan seluruh bentuk perjanjian perdagangan bebas (FTA) baik bilateral dan regional karena hanya akan merugikan rakyat di Indonesia dan berbagai negara.Dalam rangka mendukung perjuangan tersebut, FPR melaksanakan rangkaian kampanye dan kegiatan solidaritas sejak tanggal 6 – 12 Desember 2016.

Junk RCEP! Stop RCEP!

Jayalah perjuangan rakyat!

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman
Koordinator
081213172878

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) :

1. GSBI – Gabungan Serikat Buruh Indonesia
2. AGRA – Aliansi Gerakan Reforma Agraria
3. FMN – Front Mahasiswa Nasional
4. SERUNI – Serikat Perempuan Indonesia
5. SPJ – Serikat Pemuda Jakarta
6. PMII – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bandung
7. FPR – Front Perjuangan Rakyat Ciayumajakuning
8. JAPI – Jaringan Aksi Untuk Perubahan Indonesia
9. Kabar Bumi – Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia
10. INDIES – Institute for National and Democratic Studies
11. APC – Asian Peasant Coalition
12. POP – People Over Profit
13. ILPS – International League of People’s Struggle

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Pernyataan Sikap, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s