FPR: Tidak Ingin Indonesia Ikut RCEP

FPR: Tidak Ingin Indonesia Ikut RCEP

15338638_10202462437277888_7012816094967027500_n

FPR -Serpong, 7/12/2016. Pemerintah Indonesia mulai melirik Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang di dalamnya terdapat 10 negara ASEAN beserta Jepang, Korea Selatan, India, Cina, Australia, dan Selandia Baru. Tapi, langkah Indonesia untuk segera menyelesaikan perjanjian RCEP tidaklah mulus karena banyak perbedaan dari sejumlah negara penginisiasi membuat skema perdagangan ini tertahan.

“Untuk menyelesaikan berbagai kepentingan yang ada, kami mencoba mencari persamaan dan menyatukan semua itu. Sebab, kecenderungan sekarang jadi mundur lagi dari globalisasi,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam pembukaan pertemuan negosiasi RCEP babak ke-16 di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (6/12).

Enggar mengatakan, dari 16 negara yang akan merapat ke RCEP, terdapat sejumlah negara yang belum pernah sama sekali menjalin hubungan bilateral. Akibatnya, agak alot menyatukan visi dan misi negara tersebut. Contohnya, Cina dan India, kedua negara ini belum memiliki perpanjian perdagangan sama sekali.

Menurut Enggar, meski ada perbedaan pendapat, perundingan RCEP semakin mendekati titik terang. Sejumlah hal yang ingin dimasukkan dalam RCEP telah dibahas secara mendalam meski belum 100 persen tuntas. “Prinsipnya kita adalah dengan perjanjian perdagangan global ini tetap harus dijalankan,” ujar Enggar.

Melalui kerja sama RCEP ini, Enggar yakin, pasar ekspor Indonesia bisa semakin meningkat. Diharapkan, dengan adanya kerja sama ini akan ada pasar-pasar baru yang bisa dimasuki. Apalagi, keberadaan RCEP diyakin bisa membuat banyak kemudahan bagi produk dalam negeri terserap negara lain.

Adanya penangguhan beberapa inisiatif perdagangan regional, seperti Trans-Pacific Partnership (TPP) dan Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership, membuat RCEP seharusnya bisa rampung pada 2017.

RCEP memiliki populasi sebesar 45 persen populasi dunia, kombinasi produk domestik bruto (PDB) ke-16 negara mencapai hingga 22,4 triliun dolar AS. Kerja sama ini pun mencakup 30 persen dari total perdagangan dunia serta pertumbuhan negara besar, seperti Cina, India, dan Indonesia yang akan mencapai nilai 100 triliun dolar AS pada 2050.

RCEP diyakini akan memberikan manfaat bagi Indonesia untuk memperoleh akses pasar yang lebih baik dibandingkan dengan yang didapat dari free trade agreement (FTA) antara ASEAN dan para negara mitra. Untuk Indonesia, 15 negara anggota RCEP mewakili 56,2 persen ekspor Indonesia ke dunia dan 70 persen impor Indonesia dari dunia. RCEP juga merupakan 48,21 persen sumber investasi asing (foreign direct investment/FDI).

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendorong dua kebijakan dari masing-masing negara yang ikut perundingan RCEP terkait dengan usaha kecil menengah (UKM) dan Kebijakan Persaingan Perdagangan. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagagan Iman Pambagyo mengatakan, semua bab dalam perjanjian kerja sama terus dibicarakan. Walaupun, hingga saat ini baru bab economic and technical cooperation yang selesai dirundingkan.

“Yang hampir selesai mudah-mudahan bisa diselesaikan di sini (Indonesia), terkait dengan UKM dan competetion policy yang sudah 85 persen selesai,” kata Imam.

Di tengah langkah Indonesia untuk bergabung dengan RCEP, sejumlah aliansi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) melakukan aksi penolakan. FPR tidak ingin Indonesia ikut RCEP karena dianggap akan melanjutkan liberalisasi perdagangan dan investasi.

Koordinator FPR Rudi HB Daman dalam orasinya mengatakan, RCEP dan perdagangan bebas lainnya didesain untuk memastikan kontrol ekonomi di suatu wilayah, seperti halnya yang dilakukan World Trade Organisation (WTO) melalui kebijakan liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi di berbagai sektor.

Menurut Rudi, RCEP akan memaksa berbagai negara semakin berlomba-lomba untuk mengundang investasi asing dengan menyajikan lingkungan bisnis yang semakin menarik bagi korporasi. Sebaliknya, hal ini tidak akan bersahabat bagi rakyat. (Red)

Sumber Berita : Republika.co.id: Penulis : Debbie Sutrisno ed: Citra Listya Rini
Rabu, 07 Desember 2016, 18:00 WIB

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s