Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama People Over Profit (POP) Tegaskan Penolakan terhadap RCEP

whatsapp-image-2016-12-08-at-11-10-33-am

FPR-Jakarta, 7/12/2016. Front Perjuangan Rakyat (FPR), gelar Konferensi Pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Dalam agenda tersebut, hadir juga Lorelei Covero, perwakilan dari People over Profit (POP), Joan Salvador (Gabriela), Darwin (WAC) dan Rahmat Ajiguna, Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) yang juga merupakan Sekjend Asian Peasant Coalition (APC).(07/12/16)

Konferensi pers tersebut diselenggarakan dalam rangka menyikapi Putaran Negosiasi ke-16 Regional Comprehensive Partnerships (RCEP) yang sedang berlansung di International Convention Exhibition (ICE), BSD-Tangerang, sejak taggal 6 kemarin hingga tanggal 10 Desember mendatang. Konferensi pers ini, juga sekaligus sebagai rangkaian kampanye peringatan hari hak asasi manusia (HAM) sedunia yang tepat akan jatuh pada tanggal 10 mendatang.

Rudi HB. Daman (Koordinator FPR) dan Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) ini menyampaikan bahwa, RCEP merupakan satu skema perdagangan bebas dan Investasi (FTAs) yang akan sangat merugikan rakyat, sama halnya dengan skema perjanjian dagang dan investasi lainnya seperti WTO dan TPP. RCEP bahkan hadir dengan ancaman yang jauh lebih buruk dan sangat merugikan rakyat di Asia Pasifik. Sebab perjajian dan kebijakan-kebijakan yang diatur didalam kerjasama ini, jauh lebih komprehensif.

Selain akan terus meningkatkan pengerukan sumberdaya alam, tenaga kerja buruh dan penghidupan rakyat, kerjasama ini juga mengancam hilangnya kedaulatan bagsa.  Perjanjian dagang semacam ini tidaklah dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, bahkan rakyat tertindas diseluruh dunia, Jelas Rudi.

Rahmat Ajiguna,  Ketua umum AGRA / Sekjend APC, pada saat yang sama juga menyampaikan bahwa, perjanjian-penjanjian yang dijalankan hari ini sama sekali tidak menguntungkan bagi Rakyat, utamanya rakyat di Negara-Negara bergantung seperti Indonesia.

Di Era saat ini sejatinya tidak ada perdagangan bebas, melainkan penghisapan yang semakin bar-bar terhadap seluruh rakyat dunia, utamanya di negara-negara bergantung di Asia Pasifik seperti Indonesia. Artinya, bahwa atas nama apapun, saat ini sungguh tidak ada persaingan yang adil ditengah pertumbuhan dunia yang tidak berimbang, antara Negara-negara kapitalis dengan negara-negara setegah jajahan dan setengah Feudal, tambahya.

Rahmat Melanjutkan bahwa, dampak perdagangan bebas ini bagi kaum tani, hanya akan semakin meningkatkan perampasan tanah, monopoli sarana produksi pertanian hingga pasar. Sehingga kaum tani semakin kehilangan harapan untuk dapat memperbaiki penghidupannya. Dibalik kerjasama ini, bahkan akan semakin menghilangkan kedaulatan dan meningkatkan tindak kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani.

Kenyataan atas hal ini, sudah terjadi seperti halnya kekerasan di Indonesia yang terus meningkat menimpa kaum tani yang mempertahankan tanahnya ataupun dalam upaya menuntut perbaikan hidupnya. Demikian juga kekerasan hingga pembantaian yang terjadi di Filipina terhadap petani dan suku bagsa minoritas yang konsisten berjuang atas tanah dan hak hidupnya. Di India juga terjadi hal serupa, dimana kaum tani dikriminalisasi karena perjuangan atas tanah dan kriminalisasi atas pengembangan benih sebagai akibat kebijakan paten dan monopoli benih oleh perusahaan-perusahaan besar milik kapitalis monopoli. Kenyataan-kenyataan demikian juga terjadi di Negara-negara lainnya di seluruh kawasan Asia Pasifik, Jelas Rahmat.

Dengan kenyataan tersebut, AGRA dan APC sebagai gerakan kaum tani di Asia yang juga merupakan anggota POP, menolak RCEP dan seluruh skema perdagangan bebas dan Investasi yang terus merugika kaum tani dan rakyat secara umum. AGRA meminta kepada pemeritah Indonesia untuk menghentikan negosiasi dan menarik diri dari RCEP, Tegas Rahmat.

Joan Salvador, perwakilan dari GABRIELA, yakni orgaisasi nasional Perempuan di Filipina, ditempat yang sama juga menyampaikan bahwa, Kaum perempuan di Asia sebagai komposisi yang mayoritas dalam populasi masyarakat saat ini dan tersebar diseluruh sector, maka perempuan adalah kelompok yang paling dirugikan, bahkan mengalami penghisapan dan penindasan yang berlipat-lipat akibat perjanjian-perjajian dagang dan kerjasama-kerjasama neoliberal selama ini.

Selain penghisapan dan penindasan yang dialami berdasarkan persebarannya diberbagai sector, kaum perempuan juga mengalami kesulitan akses atas pelayana public, baik pendidikan maupun kesehatan akibat kebijakan privatisasi dan komersialisasi yang dilahirkan dari kebijakan neoliberal melalui berbagai skema perdagangan bebas seperti RCEP saat ini, ungkap Joan.

Lorelei Covero, Delegasi IBON sekaligus perwakilan dari People over Profit (POP), yakni aliasi global melawan FTAs, dalam konferensi pers bersama ini menegaskan bahwa, tidak ada harapan akan perubahan baik bagi rakyat dalam setiap bentuk kebijakan neoliberal dan seluruh skema perdagangan bebas macam ini. Setiap ilusi yang dipromosikan dalam program perjanjian dagang dan investasi melalui RCEP saat ini, sejatinya adalah kebohongan semata.

RCEP hanyalah skema desentralisasi yang digunakan kapitalisme sebagai alternative untuk terus memaksakan kebijakan liberalnya yang terbukti gagal dan terus megalami kebuntuan didalam setiap negosiasi melalui skema globalnya seperti WTO, tegas Lei (Sapaan Akrabnya).

Lei melanjutkan, Setiap kebuntuan yang mereka alami, kenyataannya bukanlah semata-mata karena pertentangan dan perbedaan kepentingan antara pemerintahan di Negara-negara bergantung dengan Negara-negara kapitalis. Namun karena terus mendapatkan protes dan tentangan keras dari rakyat dalam setiap putaran perundinganya. Seperti halnya gerakan rakyat menentang perundingan WTO di Seattle-Inggris tahun 1999, Hogkong 2008, Indonesia 2013, dan terakhir di Naerobi tahun 2015 lalu.

Artinya, kita tidak bisa menyandarkan kelansungan hidup kita dalam negosiasi-negosiasi mereka yang terus akan menjerumuskan kita kedalam penderitaan yang semakin buruk. Rakyat hanya bisa memperbaiki penghidupan dan mewujudkan pembebasannya dari setiap bentuk penghisapan dan penindasan, dengan terus membangun dan memperluas persatuan dan memajukan perjuangannya, tutup Lei.

Rudi HB Daman, menegaskan bahwa, FPR Menolak RCEP dan perjajian dagang dan Investasi lainnya, serta negosiasi yang sedang berlansung.

“RCEP dan kerjasama perdagangan bebas lainnya didesain untuk memastikan kontrol ekonomi di suatu wilayah seperti halnya yang dilakukan oleh WTO melalui kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi di berbagai sektor. Perjanjian semacam ini hanya akan terus melanjutkan serangan neoliberal terhadap rakyat. RCEP akan memaksa berbagai negara semakin berlomba untuk mengundang investasi asing dengan menyajikan lingkungan bisnis yang semakin menarik bagi korporasi – dan sebaliknya semakin tidak bersahabat bagi rakyat.” Tegas Rudi.

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Berita and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s