Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2016 “Lawan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Yang Menindas dan Merampas Hak Demokratis Rakyat Serta Hentikan Segala Bentuk Kekerasan Negara Terhadap Perjuangan Rakyat”

Jakarta, 10 Desember 2016. Dua tahun kekuasaan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah menjadikan rakyat semakin sengsara dan menderita akibat krisis kronis yang terus memburuk dan tindasan politik yang meningkat. Memburuknya krisis akibat rejim Jokowi semakin terbuka dan intensif menjalankan skema neoliberalisme yang dimiliki imperialis Amerika Serikat (AS) yang membutuhkan efesiensi, ketertiban, dan kepatuhan rakyat. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi sejak September 2015 merupakan bentuk pelaksanaan neo-liberalisme AS yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Rakyat semakin kehilangan hak demokratisnya, sehingga penghidupannya merosot. Teror kepada rakyat semakin meningkat, tingkat kebudayaan rakyat semakin terbelakang. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi semakin mempercepat perampasan hak demokratis rakyat dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Paket Ekonomi yang jahat itu telah merendahkan atau menistakan buruh sebagai manusia melalui Jilid ke-IV yang melahirkan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah tiap tahun tidak lebih dari 10 persen. Saat ini upah buruh hanya naik 8,25 persen untuk tahun 2017. Negara menggunakan seluruh instrumen untuk memaksa kepala daerah tunduk terhadap aturan pusat dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor: 5003859/SJ yang meminta Gubernur mematuhi seluruh ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk menjalankan PP No.78/2015.

Paket itu telah mempercepat penggusuran warga di Jakarta di 325 titik pada tahun 2016, yang pada tahun 2015 menggusur di 113 titik. Gubernur DKI Jakarta membiayai aparat dan menggunakan TNI dalam penggusuran. Efesiensi Paket Jokowi telah memaksa rakyat agar cepat-cepat terusir dari tanahnya untuk mega proyek infrastruktur DAM Jatigede Sumedang, Jawa Barat yang telah mengusir 11 ribu keluarga kaum tani dari tanah yang menjadi lumbung padi di Sumedang. Tangan besi Jokowi lewat Paket Ekonominya juga telah merampas tanah dan mengusir ribuan keluarga kaum tani di Desa Sukamulya Kertajati Majalengka untuk pembangunan bandara internasional. Paket Ekonomi Jokowi memiliki “ kesaktian” untuk melangkahi aturan hukum (yang menjadikannya presiden) buat meneruskan proyek reklamasi Pulau G dan mengabaikan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tentang penghentian proyek tersebut. Paket Ekonomi yang anti rakyat yang memaksakan rakyat Kendeng Rembang Jawa Tengah dipaksa harus menerima pembangunan proyek besar PT. Semen Indonesia  yang berinvestasi besar demi  pembangunan ekonomi.

Usaha-usaha Jokowi seperti rejim pendahulunya getol memberikan karpet merah bagi kapitalis monopoli asing melalui bilateral dan kerjasama kawasan (regional) agar mudah merampok kekayaan alam dan penggunaan tenaga kerja yang murah sehingga kedaulatan bangsa tergadai. Kerja sama dalam skema Free Trade and Investment Agreements (FTAs), seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dan Trans-Pasific Partnership Agreement (TPPA) pimpinan AS merupakan bentuk upaya imperialis menguasai secara penuh wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Kebijakan tersebut juga merupakan serangan neoliberal yang terus digunakan untuk memeras rakyat di negara-negara bergantung seperti Indonesia. RCEP dan kerjasama perdagangan bebas lainnya didesain untuk memastikan kontrol ekonomi di suatu wilayah seperti halnya yang dilakukan oleh WTO melalui kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi di berbagai sektor.

Setiap saat rakyat menghadapi teror yang semakin meningkat seperti penangkapan, kriminalisasi, kekerasan, bahkan pembunuhan. Perjuangan kaum tani mudah dikriminalkan jika mempertahankan hak yang dirampas untuk pembangunan infrastruktur, perkebunan, pertambangan besar, seperti: Pemenjaraan petani di Olak Olak Kabupaten Kubu raya Kalimantan Barat, Kriminalisasi petani Desa Sukamulya Kertajati Majalengka, di Gombong dan Kendeng melawan pembangunan perusahaan semen, petani Majalengka yang dikriminalisasi oleh Perhutani. Termasuk, teror dan penistaan negara melalui mesin ekonomi, politik, dan militer terhadap rakyat Papua yang mempertahankan tanahnya dan seluruh hak demokratisnya yang telah menyebabkan banyaknya kematian, penyiksaan, dan terampasnya hak-hak politik rakyat Papua.

FPR mendukung sepenuhnya seluruh perjuangan rakyat Papua yang mempertahankan hak-hak demokratisnya dan kebebasannya untuk menentukan masa depannya yang lebih baik sesuai aspirasi demokratis mayoritas rakyat Papua.

Berdasar pada kondisi tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap dan tuntutan:

  1. Hentikan seluruh perampasan hak demokratis rakyat dan kekerasan negara terhadap rakyat dalam bentuk kriminalisasi, penangkapan dan pemenjaraan, intimidasi, dan teror! Bebaskan segera seluruh aktivis yang dipenjara dalam memperjuangkan hak demokratis rakyat!
  2. Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan berikan upah layak sesuai kebutuhan hidup minimum!
  3. Hentikan seluruh penggusuran di Jakarta dan berikan ganti rugi kepada rakyat yang telah kehilangan harta bendanya akibat penggusuran yang dialaminya.
  4. Hentikan proses reklamasi yang berlangsung di berbagai daerah seperti Jakarta, Bali, Makassar dan berbagai provinsi lainnya. Khusus Jakarta, hentikan kelanjutan reklamasi pulau A sampai Q di Teluk Jakarta dan Cabut Keputusan Presiden no. 52 tahun 1995 tentang reklamasi. Berikan kompensasi (ganti rugi) terhadap warga (nelayan, pedagang kecil, produsen kecil) yang telah kehilangan pendapatannya akibat dampak reklamasi.
  5. Cabut segera izin PT. Semen Indonesia dan hentikan pembangunan tambang semen PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang Jawa Tengah!
  6. Hentikan segala kekerasan negara terhadap Rakyat Papua dan operasi militer yang telah menyengsarakan rakyat Papua. Pemerintah harus segera menarik pasukannya dari daerah operasi tersebut.
  7. Berikan jaminan atas akses sarana produksi pertanian bagi petani dan perlindungan terhadap harga produksi pertanian.
  8. Cabut Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, hentikan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan cash transfer, serta berikan perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya.
  9. Hentikan privatisasi, liberalisasi, dan komersialisasi sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor pelayanan publik vital lainnya.
  10. Hentikan monopoli obat-obatan dan sediakan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi rakyat.
  11. Turunkan harga kebutuhan pokok dan Tolak Rencana Kenaikan Tarif Dasar Listrik tahun 2017
  12. Menolak Indonesia bergabung dalam segala bentuk perjanjian perdagangan dan ekonomi yang khianat dan menjual kedaulatan bangsa dan tanah air di bawah dominasi imperialisme,  seperti TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) atau Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik yang dipimpin dan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) atau Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh.
  13. Laksanakan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional sebagai dasar pembangunan ekonomi dan kerjasama yang menjamin kemandirian secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara kebudayaan.

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman

Koordinator

081213172878

  1. GSBI – Gabungan Serikat Buruh Indonesia
  2. AGRA – Aliansi Gerakan Reforma Agraria
  3. FMN – Front Mahasiswa Nasional
  4. SERUNI – Serikat Perempuan Indonesia
  5. SPJ – Serikat Pemuda Jakarta
  6. JAPI – Jaringan Aksi Untuk Perubahan Indonesia
  7. Kabar Bumi – Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia
  8. SBMI – Serikat Buruh Migran Indonesia
  9. INDIES – Institute for National and Democratic Studies
  10. Mineral 7
Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s