Pernyataan Sikap “Memperingati Hari Migran Internasional 2016”

imd2016“Perkuat Persatuan Buruh Migran dan Keluarganya Serta Bangun Kerja Sama Dengan Sektor Lain Untuk Menghentikan Kekerasan Terhadap Buruh Migran dan Melawan Perdagangan Manusia”

Jakarta, 19 Desember 2016. Lahirnya Hari Migran Internasional merupakan perjuagan panjang buruh migran untuk mendapatkan pengakuan, dengan disahkannya Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Dalam momentum ini, penting untuk melihat kembali bahwa meskipun pada 9 April 2012, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB 1990 dan mengesahkan UU No. 6 tahun 2012 pada 22 Mei 2012. Namun, Undang-Undang ini tidak diimplementasikan dalam rencana revisi Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN).

Buruh Migran Indonesia (BMI) adalah salah satu sektor dalam rakyat Indonesia yang mengalami penindasan dan penghisapan. Lahirnya BMI adalah akibat dari masifnya perampasan dan monopoli tanah di pedesaan yang membuat kaum tani dan rakyat kehilangan sandaran hidupnya.Selainitu, juga akibat dari gagalnya negara memberikan jaminan tersedianya lapangan pekerjaan yang layak karena tidak terbangunnya industri nasional yang mandiri dan berdaulat. Kedua hal tersebutlah yang menjadi akar dari migrasi paksa jutaan rakyat Indonesia ke berbagai negara (forced migration), tanpa pelayanan yang baik dan perlindungan yang kuat.

Bagi buruh migran, pelayanan dan perlindungan berarti harus membayar mahal. Sistem pengiriman BMI keluar negeri masih diserahkan sepenuhnya kepada PPTKIS/Agensi. Walaupun ada sistem kerjasama antar pemerintah (Government to Government atau G to G) itupun masih harus mengeluarkan biaya tinggi untuk pendidikan, pendaftaran dan pengurusan dokumen.

Revisi UUPPTKILN No.39/2004 yang seharusnya menjadi payung hukum bagi BMI dan Keluarganya masih belum mengakomodir konvensi PBB 1990, Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan di Bidang Perikanan dan Konvensi ILO 189 Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, belum diimplementasikan ke dalam Undang-Undang nasional. Selain itu, pembahasan revisi tersebut juga tidak melibatkan buruh migran dan dijalankan secara tertutup. Dari draf Revisi UU No.39/2004 per tanggal 29 September 2016, kewenangan masih diberikan kepada PPTKIS/PPPMI dan Agensi/Mitra Usaha. Sementara Bab perlindungan diberikan kepada BPJS.Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) atau KPILN yang merupakan salah satu masalah bagi BMI juga masih diajukan dalam draf revisi UUPPTKILN No.39/2004. Selain itu, belum ada pasal/ayat yang menjamin BMI untuk berorganisasi atau berserikat.

Dalam peringatan Hari Migran Intenasional ini, kita juga dapat melihat bahwa kenyataan pahit dan berbagai masalah buruh migran juga tak jauh beda dengan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia di sektor lainnya; buruh, kaum tani, perempuan, pemuda, rakyat miskin perkotaan, masyarakat adat dan suku bangsa minoritas. Hal inilah menjadi dasar untuk memperkuat persatuan buruh migran dan keluraga dan membangun kerjasama antar rakyat di berbagai sektor dalam memajukan perjuangan untuk menuntut hak-haknya.

Pemerintah Jokowi Gagal menghentikan Kekerasan, Kriminalisasi dan Perdagangan Manusia

Dalam satu tahun terjadi lima kali kejadian kapal tenggelam yang membawa BMI tidak berdokumen dengan korban meninggal 170 orang, sementara 160 orang dinyatakan selamat.
Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), satu organisasi massa yang menghimpun keluarga dan mantan BMI mencatat bahwa dalam setahun ini BMI yang dipulangkan dalam kondisi tidak bernyawa ke Nusa Tenggara Timur (NTT) sejumlah 53 orang (mayoritas dari Malaysia hanya satu dari Hong Kong), Meninggal di Hong Kong sejumlah 16 orang, dan terbanyak dari Jawa Timur (8 orang).

Tahun 2016, menjadi tahun darurat human trafficking dengan jumlah korban terbesar dari NTT. Selama tahun 2015 dan 2016 (periode Januari-Juli) ada 1667 orang yang diberangkatkan (sumber: tribun), belum lagi korban perdagangan manusia dari daerah lainnya.Saat ini, sebanyak 209 BMI terancam hukuman mati, 60% diantaranya adalah korban sindikat narkoba. Dalam sepanjang pemerintahan Jokowi, 3 orang dihukum mati di Arab Saudi, tanpa diketahui sebelumnya oleh pemerintah. Di tengah perjuangan BMI dan keluarganya menyelamatkan BMI yang terancam hukuman mati, justru pemerintah menjalankan eksekusi mati jilid 1-3. Ini menunjukan bahwa pemerintah tidak sungguh–sungguh membela rakyatnya yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Impian BMI dan keluarganya untuk bisa menjalankan kontrak mandiri, terbebas dari overcharging, mendapatan perlindungan sejati dari negaranya sendiri masih jauh dari harapan. Sumbangsih buruh migran terhadap peningkatan ekonomi negara yang sangat besar (tahun 2015: 100 trilyun devisa negara), sama sekali tidak dihargai. Pemerintah pusat dan daerah yang menerima remitansi sangat besar dari buruh migran, namun tidak mau memberikan perlindungan dan pelayanan kepada buruh migran, anak BMI dan Keluarganya yang ditinggalkan tidak diperhatikan, tidak diberi pelayanan dan perlindungan. BMI hanya disebut sebagai pahlawan devisa, hanya sebagai pemanis dan pujian palsu untuk meredam kebencian BMI dan keluarganya kepada pemerintah. Hal ini berbanding terbalik terhadap pelayanan yang diberikan negara kepada PPTKIS/Agensi.

Atas kondisi tersebut, dalam peringatan hari migran internasional 2016, Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama buruh migran Indonesia dan keluarganya menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

  1. Cabut UU No. 39/2004 tentang PPTKILN dan ganti dengan UU Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan Keluarganya sesuai dengan Konvensi PBB 1990 dan Konvensi ILO 189
  2. Hentikan kekerasan, perdagangan manusia, akhiri perbudakan modern, berikan perlindungan sejati bagi buruh migran dan keluarganya
  3. Hapuskan Overcharging, cabut kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Cash transfer bagi buruh migran, serta batalkan Roadmap 2017, dan berlakukan Kontrak Mandiri.
  4. Hapus outsourching, hentikan jeratan bmi masuk pptkis
  5. Berikan training gratis bagi calon BMI di daerah kantong-kantong BMI
  6. Ciptakan mekanisme komplain dan penuntutan ganti rugi overcharging bagi BMI
  7. Selamatkan buruh migran Indonesia dari hukuman mati
  8. Hentikan perampasan upah,tanah, kerja dan penggusuran serta berbagai proyek reklamasipesisir dan laut di Indonesia
  9. Hentikan korupsi dan pungutan liar dalam berbagai skema terhadap rakyat
  10. Hentikan privatisasi, komersialisasi dan liberealisasi pendidikan
  11. Berikan lapangan kerja dan pendidikan gratis bagi rakyat
  12. Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan berikan upah layak bagi buruh
  13. Hentikan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat
  14. Laksanakan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional

FPR mendukung sepenuhnya perjuangan buruh migran Indonesia dan keluarganya serta menyerukan bagi seluruh keluarga dan mantan buruh migran Indonesia agar terus memperkuat organisasi dan persatuan serta kerjasama antar rakyat di sektor lain untuk menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap buruh migran serta melawan perdagangan manusia.

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman(Koordinator: 081213172878)

 

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) –Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN) – Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) – Serikat Pemuda Jakarta (SPJ) – The Institute for National and Democratic Studies (INDIES) – JaringanAksiUntukPerubahan (JAPI) – Mineral 7

 

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Berita, Pernyataan Sikap. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s