Seruan Umum FPR untuk Kampanye Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2017

Seruan Umum Front Perjuangan Rakyat (FPR) untuk Kampanye Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2017.

fpr-aksi_berjuang

Kepada Yth.

  1. Seluruh Koordinator FPR Kota/Daerah dan Luar Negeri
  2. Seluruh Ketua/Pimpinan  Organisasi  yang tergabung  dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR)
  3. Individu dan Simpatisan Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Di TEMPAT

 

Salam Demokrasi Nasional !

Pada tanggal 8 Maret 2017 ini, kaum perempuan seluruh dunia kembali memperingati Hari Perempuan Se-Dunia (internasional). Hari Perempuan Internasional (HPI) 8 Maret lahir dari hasil perjuangan pekerja atau buruh dunia yang panjang sejak abad 19 (tahun 1857) melawan penghisapan dan penindasan oleh pemilik modal atau kapitalis. Saat itu, kaum perempuan pekerja menuntut perbaikan kondisi kerja yang buruk, perbaikan upah, sistem kerja yang tidak manusiawi, dan diskriminasi (pembedaan) upah yang diterimanya. Keadaan itu menggerakkan kaum perempuan pekerja dunia (Eropa dan Amerika) pada awal abad 20 menuntut persamaan hak secara politik, ekonomi, dan kebudayaan yang bebas dari penghisapan dan penindasan oleh pengusaha dan negara.

Peringatan ini menjadi momentum untuk membangkitkan, mengorganisasikan dan menggerakkan kaum perempuan di seluruh dunia khususnya di Indonesia. Jalan terbaik memperingati keberanian dan semangat kaum perempuan di zaman lahirnya Hari Perempuan Internasional pada tahun 1908 adalah dengan mewarisi seluruh kebangkitannya, keterorganisasiannya dan kemampuannya memobilisasi kekuatan untuk menuntut hak demokratis kaum perempuan, anak-anak, rakyat tertindas dan terhisap serta bangsanya.

 Bagaimana keadaan kaum perempuan dunia di bawah tindasan imperialisme?

Kaum perempuan se-dunia serta anak-anak mengalami penderitaan berlipat-ganda di bawah kekuasaan sistem kapitalis monopoli internasional atau imperialisme. Pemerintah yang menjadi kaki tangan (komprador) bagi imperialis dan kebijakan neo-liberalnya telah melemparkan kaum perempuan ke jalanan penderitaan. Perempuan menjadi kaum mayoritas yang paling miskin dan menderita kelaparan di dunia, mengalami pengangguran terbesar, mengalami PHK terbesar. Tak hanya itu, perempuan juga yang paling banyak mengalami diskriminasi dan korban pelecehan, tingkat kebudayaan yang paling rendah (membaca, menulis, berhitung) di dunia.

Karena itu memperingati Hari Perempuan Se-Dunia adalah momentum terbaik yang dimiliki oleh kaum perempuan se-dunia dan Indonesia untuk menuntut pembebasannya dari sistem kapitalis monopoli internasional yang sangat merusak dengan lantang sebagai syarat pembebasan sejati kaumnya sendiri, anak-anak, seluruh rakyat tertindas dan terhisap dan bangsanya.

Keadaan kaum perempuan Indonesia di bawah Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)?

Nasib kaum perempuan Indonesia belum mengalami perubahan mendasar secara ekonomi politik khususnya sejak kekuasaan fasis Soeharto sampai dengan sekarang di era pemerintahan Jokowi. Nasib kaum perempuan terbelengu oleh penghisapan, penindasan, dan pembodohan di bawah sistem setengah jajahan dan setengah feodal yang kokoh di bawah dominasi kekuasaan kapitalis monopoli dunia (imperialisme), khususnya pimpinan Amerika serikat (AS). Kaum perempuan mengalami penghisapan dan penindasan klas (secara ekonomi dan politik)  serta belengu patriarkis dari laki-laki di segala bidang.

Di bawah pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla, kehidupan rakyat, khususnya kaum perempuan, semakin terpuruk akibat krisis kronis yang makin memburuk sehingga menambah beban hidup dari hari ke hari setiap tahun. Kaum perempuan kerap mengalami diskriminasi dalam soal upah, tekanan kerja yang sangat tinggi tetapi upahnya rendah, menjadi korban perdagangan manusia, menjadi korban kekerasan oleh negara dan masyarakat, menjadi obyek eksploitasi seksual, rentan terhadap penyakit dan kematian saat melahirkan beserta bayinya, dan lain-lain.

Kaum perempuan Indonesia mengalami masalah secara ekonomi, politik, dan kebudayaan. Secara Ekonomi. Kebijakan upah murah telah menjadikan perempuan buruh dan petani semakin terhisap. Kaum perempuan juga kurang mendapatkan perlindungan sosial dan kebutuhan khususnya sebagai ibu dari Negara, sehingga kaum perempuan mendapatkan dampak penghisapan yang berlipat ganda yang dialami perempuan yang bekerja sebagai buruh, petani miskin dan buruh tani, guru, pedagang kecil, pekerja rumah tangga, buruh migran,  dan ibu rumah tangga yang bertugas khusus bagi keluarga untuk menghidupi, melindungi, merawat, dan mendidik anak.

Selama Jokowi berkuasa, harga-harga barang dan kebutuhan pokok rakyat terus meningkat. Rata-rata kenaikan harga bisa mencapai 30 persen lebih setiap tahun. Hal ini menjadikan kaum perempuan dan keluarganya semakin terjepit. Setiap kenaikan harga tidak disertai dengan kenaikan upah (bagi buruh, semi proletariat, buruh tani, guru, pekerja lainnya) dan pendapatan keluarga dari kalangan pedagang dan produsen kecil. Bagi buruh, upah dibatasi tidak lebih dari 10 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sebagai pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi jilid 4 tahun 2015 menjadi masalah tersendiri.

Upah buruh selalu merosot nilai riil (sesungguhnya) setiap ada kenaikan harga meski ada kenaikan nominal tiap tahunnya. Upah buruh saat ini telah mengalami penurunan nilai riil 50 persen dibandingkan 10 tahun yang lalu. Upah yang diterima buruh pun tidak cukup bagi keluarga  karena defisit yang dapat mencapai 50-60 persen dari kebutuhan hidup minimum. Bagi keluarga buruh (suami-istri dan dua anak) seperti di Jabodetabek yang kebutuhan hidup minimum mencapai Rp 8 juta lebih, maka tidak lah cukup jika hanya menerima upah pokok hanya sebesar Rp 3,1 juta. Meski pun suami istri bekerja dengan upah yang sama tetap saja masih tidak cukup. Karena itu, buruh menutup kekurangannya dengan kerja lembur dan usaha-usaha lainnya.

Di pabrik, kaum buruh perempuan bekerja dengan kondisi kerja yang buruk termasuk upah kerja yang sangat murah. Melalui  Pemerintah Joko Widodo telah memastikan upah klas buruh kenaikannya harus setara dengan kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Klas buruh harus menanggung dan memberi subsidi “pertumbuhan ekonomi” bagi seluruh rakyat Indonesia lainnya yang tidak berproduksi karena tidak adanya lapangan kerja atau produktifitas yang lebih rendah. Klas buruh harus memberikan “subsidi pertumbuhan ekonomi” pada kaum tani yang hanya menghasilkan PDB 15% sekalipun menjadi tempat tenaga produktif terbesar.

Hak kaum perempuan sebagai buruh sudah menjadi masalah tersendiri sementara haknya sebagai kaum perempuan dan ibu yang juga buruh adalah soal lain yang turut melipat-gandakan tindasan kaum perempuan di dalam pabrik. Cuti haid, cuti hamil dan melahirkan, tempat penitipan dan sekolah bagi anak, serta hak menyusui jauh dari harapan klas buruh dan kaum perempuan Indonesia.

Bagi kaum perempuan tani, mereka lebih merasakan penderitaan yang lebih berat. Di perkebunan besar milik para tuan tanah, dengan beban kerja yang sama buruh harian lepas perempuan bekerja dengan upah jauh lebih rendah dari kaum laki-laki dan bekerja tanpa memperhatikan keamanan dan keselamatan kerja. Perempuan menjadi obyek dari lintah darat yang mempraktekkan peribaan berbunga tinggi dan sistem pembayaran yang mencekik.

Kemerosotan harga komoditas pertanian (karet, sawit, dan lain-lain) telah membuat banyak perempuan tani menderita dan menangis karena tidak adanya pemasukan bahkan merugi. Di sisi lain, mereka harus menanggung kenaikan harga berlipat-lipat tiap tahun. Ini lah yang menjadikan mereka pindah ke kota (urbanisasi) menjadi cadangan tenagakerja murah yang bersaing untuk masuk kepabrik-pabrik dan sekotor industri lainnya atau melakukan migrasi ke luar negeri sebagai buruh migran (TKI) untuk memperbaiki penghidupan keluarganya.

Perempuan paling tersiksa di setiap kenaikan harga. Mereka  ditekan negara dan keluarga agar pandai mengatur pendapatan yang sangat terbatas agar dapat memenuhi kebutuhan hidup yang terus membengkak.

Secara Politik, Perempuan Indonesia dibatasi keterlibatan dalam politik yakni dengan menetapkan kuota 30 persen kaum perempuan dalam partai politik, parlemen, dan eksekutif. Proyek  30 persen itu adalah produk imperialis Amerika yang hakekatnya adalah partriarki. Proyek ini sebetulnya memfasilitasi segelintir perempuan penindas dan penghisap yang mewakili imperialis, borjuasi besar komprador (kaki tangan imperialis), dan tuan tanah.

Krisis telah membakar semangat perlawanan kaum perempuan terhadap penghisapan dan penindasan. Perlawanan mereka yang menakutkan pemerintah dihadapi secara kekerasan dan segala bentuk fasis (teror dan kekerasan) seperti di Sintang Raya Kalimantan Barat, Moro Moro Lampung, Sukamulya Majalengka-Jawa Barat, di Kendeng, Rembang Jawa Tengah. Peristiwa kekerasan terhadap perempuan di tempat itu hanyalah sedikit cerminan kekerasan negara dan golongan yang paling berkuasa yang mengemuka di permukaan, lainnya berlangsung secara berkelanjutan dan bahkan lebih keras di seluruh Indonesia.

Sejak lama, negara membatasi partisipasi politik dan perjuangan perempuan melalui pembentukan organisasi yang mendukung pemerintah dan di bawah dominasi laki-laki klas penindas. Pemerintah setiap masa sangat takut dengan tingginya kenaikan kesadaran politik kaum perempuan, khususnya dari klas tertindas. Hingga saat ini misalkan buruh perempuan yang menjadi anggota organisasi buruh militan dan organisasi massa perempuan sejati masih terbatas dan minoritas secara nasional. Lainnya masih berada dalam pengaruh politik pemerintah yang anti buruh dan serikat buruh kuning.

Secara Kebudayaan, Kaum perempuan Indonesia juga masih ditindas sistem budaya patriarki. Patriarki adalah sistem yang menempatkan kaum laki-laki adalah dominan dan berkuasa sedangkan kaum perempuan hanya mahkluk nomer dua (rendah) dan dianggap tidak memiliki peranan penting dalam masyarakat secara ekonomi, politik, dan budaya. Patriarki ini menjadikan kaum perempuan sebagai pelengkap hidup tapi tidak memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Perempuan sering disalahkan dan dianggap bodoh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya oleh para penindas kapitalis dan tuan tanah besar.

Oleh karena itu, perempuan Indonesia, dan juga anak-anak, sangat sering mendapatkan kekerasan. Akan tetapi, negara lah yang paling bertanggungjawab karena membiarkan kekerasan terhadap perempuan melalui kebijakan-kebijakan yang anti rakyat dan penindasan secara langsung.

Saat ini, pemerintahan Jokowi membonceng kebijakan imperialisme dalam menangani masalah hak ekonomi, politik dan kebudayaan perempuan dan anak. Program Perserikatan Bangsa bangsa (PBB) yakni  Millenium Development Goals (MDGs) dan sekarang menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) atau Capaian Pembangunan Berkelanjutan menjadikan kaum perempuan miskin sebagai sasaran melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) atau dikenal Conditional Cash Transfer (CCT) oleh Bank Dunia, Bantuan Beras Miskin, Program Jaminan Kesehatan, Bantuan Perumahan Bagi Orang Miskin, Bantuan Siswa Miskin, Bantuan Operasional Sekolah, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan lain sebagainya. Meski banyak program tersebut, namun tidak ada perubahan mendasar secara ekonomi, politik, dan kebudayaan dialami perempuan miskin Indonesia. Kenyataannya, perempuan miskin dan terpaksa menganggur terus bertambah, kematian ibu dan anak karena pelayanan kesehatan yang buruh terus bertambah. Anak-anak orang miskin menjadi korban sistem pendidikan dan tidak mendapatkan sistem pengajaran terbaik di Indonesia

Apa yang harus dilakukan kaum perempuan Indonesia dalam perjuangannya mencapai pembebasannya sebagai bagian rakyat terhisap dan tertindas?

Menurut Pandangan FPR, dengan semangat Hari Perempuan International 8 Maret 2017, perempuan harus menunjukkan gerakan kolektif dan terlibat aktif ambil bagian dalam perjuangan menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan yang tidak terpisahkan dengan kepentingan kaum tertindas dan terhisap di kota dan desa.  Kaum perempuan harus aktif melawan dan membelejeti seluruh kebijakan pemerintah yang anti rakyat.  Kaum perempuan harus mengobarkan aksi dan kampanye dalam usaha merebut hak-hak rakyat dan kaum perempuan melalui perjuangan untuk perbaikan (reform) ekonomi, politik, dan kebudayaan yang bertujuan meringankan beban perempuan dan anak. Selain itu, kaum perempuan aktif melakukan aksi dan kampanye dalam melayani massa sehingga dapat meringankan beban mereka dan mempersatukan mereka dalam perjuangan bersama.

Hari Perempuan Internasional tahun 2017 ini harus menjadi momentum bagi kaum perempuan Indonesia untuk pembangunan organisasi massa perempuan yang berwatak demokratis dan nasional.

Kaum perempuan Indonesia harus membangun dan memiliki organisasinya sendiri yang mandiri , demokratis, militan, dan patriotis. Organisasi ini bersatu padu dengan ormas demokratis buruh, tani, pemuda, mahasiswa, buruh migran, dalam perjuangan membangun gerakan massa dan menghimpun massa yang lebih luas mengusir tiga musuh pokok rakyat Indonesia yakni imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme birokrat.

Maka, berdasarkan uraian di atas dalam momentum Peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women Day) 8 MARET Tahun 2017, kami dari Komite Kerja Harian Nasional Front Perjuangan Rakyat (FPR) MENYERUKAN Kepada seluruh organisasi yang tergabung  dalam  FPR  serta  Komite  Kerja  FPR di setiap daerah, baik yang berkedudukan di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri untuk  dapat menjalankan kampanye Massa dan aksi massa Peringatan Hari Perempuan Internasional 2017. Dimana seluruh komite kerja dan organisasi anggota FPR di setiap daerah dan luar negeri agar menyelenggarakan AKSI SERENTAK pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 secara militan dan simpatik mulai pukul 09.00 wib s/d selesai dengan sasaran aksi adalah Kantor Pusat Pemerintahan baik di Nasional, Provinsi, Kota/Kabupaten dan Kantor Perwakilan Pemerintah Indonesia di Luar Negeri.

Adapun tema yang sudah di tetapkan berdasarkan diskusi dan rapat bersama untuk Peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2017 ini adalah : Lawan Seluruh Kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla Yang Menindas Perempuan Indonesia Serta Galang Kaum Perempuan Dalam Organisasi Massa Perempuan Untuk Perjuangan Land Reform Sejati Dan Industri Nasional.

Sedangkan yang menjadi tuntutan yang di dituntut kepada pemerintah adalah :

  1. Hentikan segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, khususnya yang dilakukan oleh negara. Berikan perlindungan sepenuhnya dan jaminan terlaksananya perlindungan tersebut.
  2. Turunkan harga barang dan kebutuhan pokok rakyat, menolak pencabutan subsidi bagi rakyat. Berikan subsidi sebesar-besarnya untuk pendidikan, kesehatan, sembako, listrik, BBM, transportasi, dan sarana produksi bagi petani.
  3. Cabut PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Naikkan upah buruh dan Hentikan politik upah murah dan perampasan upah buruh sertaberikan jaminan bagi upah dan pendapatan bagi petani serta rakyat miskin.
  4. Hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek dan outsourcing, Hentikan Praktek Union Busting dan Berikan jaminan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
  5. Jalankan landreform sejati dan bangun industri nasional yang mandiri dan bebas dari dominasi kapitalis monopoli asing.

Dan tuntutan-tuntutan ini dapat di tambahkan sesuai dengan perjuangan dan isu yang diperjuangkan di masing-masing daerah dan sektor yang pada pokoknya dapat mengakomodir seluruh isu nasional, lokal dan sektoral.

Demikian seruan ini disampaikan untuk dapat mengkoordinasikan seluruh kegiatan kampanye secara Nasional. Atas perhatian dan Kerjasama Kawan-kawan, Kami sampaikan banyak terimakasih.

 

Perempuan Indonesia, Bangkit Berjuang Melawan Penindasan !

Jayalah Perjuangan Rakyat !

 

Jakarta, 4 Maret 2017

Hormat kami

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

 

RUDI HB. DAMAN

Koordinator Umum (HP. +6281213172878

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s