Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) Atas Vonis Bersalah Terhadap Ahok

“Kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta dan Vonis Bersalah dalam Kasus Penodaan Agama adalah Hukuman Rakyat”

09-Ahok-di-vonis-2-tahun-penjara-JOE5-681x460

Foto Sidang dan Pembacaan Vonis Bersalah terhadap Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Sumber:  Actual.com/Joanito De Saojoao

Kekalahan politik Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta  dan divonismya Ahok dalam kasus penodaan agama membuktikan bahwa mayoritas rakyat membenci seluruh pimpinan yang lebih melayani kepentingan pemilik modal besar asing dan dalam negeri (komprador) serta tuan tanah.

Keputusan pengadilan Jakarta Utara dalam sidang yang diselenggarakan di auditorium Kementerian Pertanian juga membuktikan Ahok telah melukai mayoritas kaum Muslim di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Ia telah menggunakan cara yang menyakitkan mayoritas kaum Muslim dengan secara sembrono dan arogan melakukan tafsir terhadap ayat suci Al-Qur’an yang menjadi hak eksklusif umat Islam dengan tujuan untuk dapat berkuasa kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Tindakan Ahok merupakan cermin kegagalan negara dan pemerintah yang tidak mampu menjamin kebebasan beragama dan memeluk suatu keyakinan sejak lama. Pemerintah Jokowi-JK telah gagal menghentikan segala bentuk kekerasan, kriminalisasi dan gangguan terhadap kebebasan masyarakat dalam berorganisasi, beraktifitas dan menyampaikan pendapat. Penderitaan umat Islam yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia akibat tindasan negara sejak kekuasaan Orde Baru telah melahirkan perlawanan umat Islam. Di sisi lain, tindasan negara menghasilkan kekerasan berbasiskan agama di tanah air termasuk kekerasan antar umat Islam sendiri yang memiliki keyakinan yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa negara  sejak pemerintahan fasis Soeharto hingga pemerintah Jokowi-JK terus melanjutkan penindasannya terhadap umat Islam dan melanjutkan keikutsertaannya dalam “Kampanye Global Anti Terorisme” di bawah pimpinan imperilais Amerika Serikat yang menyasar umat Islam.

Tindakan Ahok yang berujung vonis penjara menjadi bagian dari ketidaksukaan rakyat terhadap pimpinan yang semena-mena terhadap rakyat. Ia telah membuat rakyat DKI Jakarta semakin miskin karena masifnya penggusuran tanah bagi berbagai macam proyek infrastruktur strategis dan kebijakan politik upah murah yang menguntungkan bagi kepentingan pemilik modal besar asing dan komprador. Ia bersikap telah brutal dan kasar terhadap rakyat yang menolak segala kebijakan yang anti rakyat. Oleh karena itu, mayoritas rakyat telah menghukum dia yakni kekalahan dalam Pilkada.

Ahok bukanlah korban kedzoliman, akan tetapi rakyat telah menjadi korban isu sara yang di lontarkan ahok sebagai penguasa yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya dengan cara menista agama atau kelompok tertentu. Bahwa tudingan terhadap rakyat yang melakukan unjuk rasa mengecam penistaan sebagai kelompok intoleran adalah sikap yang merendahkan dan memecah belah persatuan rakyat.

Dari keadaan itu maka Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta yang terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, akan dapat mengalami nasib yang sama dengan Ahok jika masih meneruskan kebijakan yang menysengsarakan dan menindas rakyat serta tidak dapat melindungi kebebasan masyarakat dalam memeluk dan menjalankan agama serta keyakinannya, dan menghentikan segala bentuk kekerasan, kriminalisasi dan gangguan terhadap kebebasan masyarakat untuk berorganisasi, beraktifitas dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah DKI Jakarta yang baru harus dapat membuktikan kebijakan dan tindakannya tidak menyesengsarakan rakyat.

Oleh karena itu, Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersikap dan menyerukan:

  1. Kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta dan Vonis Bersalah dalam Kasus Penodaan Agama adalah Hukuman Rakyat akibat tindakannya yang merugikan kepentingan rakyat dan terbukti menghalalkan segala cara termasuk mengeksploitasi ayat suci Al-Quran demi melanggengkan kekuasaannya sebagai gubernur DKI Jakarta.
  2. Mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menentang segala bentuk kekerasan dan politik pecah belah persatuan rakyat melalui isu suku, ras dan agama, termasuk mengkafirkan rakyat lainnya.
  3. Mengecam sikap dan tindakan pemerintah Jokowi-JK yang tidak mampu menyatukan rakyat sehingga muncul perpecahan di kalangan rakyat Indonesia, masalah kekerasan dan kebencian berdasarkan Suku, Ras dan Agama.
  4. Menuntut pemerintah Jokowi-JK untuk menghormati dan melindungi kebebasan seluruh rakyat Indonesia dalam memeluk agama dan keyakinannya.

Demikian siaran sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam menyikapi hasil vonis pengadilan terhadap Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) agar dapat disebarluaskan dan mendapatkan perhatian bagi seluruh rakyat Indonesia

 

Jakarta, 10 Mei  2017

 

RUDI HB DAMAN

KOORDINATOR

 

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA (GSBI), ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA), FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN), SERIKAT PEMUDA JAKARTA (SPJ)-PEMUDA BARU INDONESIA, SERIKAT PEREMPUAN INDONESIA (SERUNI), KELUARGA BESAR BURUH MIGRAN INDONESIA (KABARBUMI), INDIES, MINERAL

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Pernyataan Sikap and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s