PERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) MELAWAN PEMBRANGUSAN DEMOKRASI

“LAWAN PEMBRANGUSAN DEMOKRASI PEMERINTAH JOKOWI-JK: PEMBUBARAN ORMAS DAN PEMBRANGUSAN KEBEBASAN BERPIKIR, BERKUMPUL DAN BERPENDAPAT”

Pengumuman Pembubaran HTI

Foto Pengumuman Pembubaran HTI. Sumber: Kompas.com

Pemerintah Jokowi-JK semakin menunjukkan wajah represif dan anti demokrasi. Setelah melakukan serangkaian pembiaran atas pembubaran paksa forum-forum publik seperti diskusi publik, bedah buku, pemutaran film, pertunjukan puisi dan lukisan, Pemerintah Jokowi-JK melalui Menkopolhukam Wiranto mengeluarkan keputusan tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 8 Mei 2017. Ada tiga poin alasan Pemerintah Jokowi-JK membubarkan HTI yakni: Pertama, HTI tidak melaksanakan peran positif mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, Terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, Aktivitas yang dilakukan menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) memandang bahwa serangkaian pembrangusan demokrasi tersebut adalah tindakan sewenang-wenang sebagai bentuk tindasan kebebasan berpikir, berpendapat, dan berorganisasi. Tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap hak dasar manusia dan prinsip demokrasi. Tindakan tersebut mencerminkan negara semakin terang berkarakter fasis dan represif, dari waktu ke waktu merampas hak demokratis rakyat dengan dalih dan tuduhan semena-mena seperti menolak pembangunan dan tujuan nasional, anti Pancasila dan UUD 1945, pemecah-belah NKRI dan lain-lain. Hal yang sama persis dilakukan oleh rejim fasis Orde Baru di bawah Soeharto ketika menindas aspirasi rakyat dan perjuangan demokratis. Krisis ekonomi dan politik pada jaman rejim fasis Soeharto tersebut membuat dirinya terjungkal oleh kekuatan rakyat pada 21 Mei 1998.

Keputusan pemerintah Jokowi-JK yang melanjutkan keikutsertaan dalam kampanye “Perang Melawan Terorisme Global” di bawah pimpinan imperialis AS secara langsung telah menindas umat Islam. Sejarah tindasan kejam yang dialami umat Islam di Indonesia sejak rejim fasis Soeharto telah melahirkan perlawanan dari umat Islam di Indonesia, termasuk menyediakan lahan bagi tumbuhnya fundamentalisme agama, melahirkan lahan subur berbagai bentuk kekerasan berbasis agama. Kampanye global perang teror oleh AS telah mebangkitkan luka lama umat Islam terhadap kekerasan serupa yang diterima pada masa Orde Baru.

Tindakan Pemerintah Jokowi-JK merupakan cermin ketidakmampuannya dalam menyelesaikan krisis ekonomi kronis dan krisis politik yang semakin memburuk sehingga bersikap semakin fasis dan represif terhadap rakyat yang menginginkan perbaikan penghidupan dan terpenuhinya hak demokratis yang justru dirampas dan ditindas pemerintah. Di sisi lain, pemerintah justru banyak memberikan keuntungan bagi kepentingan pemilik modal besar asing dan komprador, serta tuan tanah besar di Indonesia yang merampok kekayaan alam Indonesia, menggunakan tenaga kerja murah, dan membanjiri Indonesia dengan investasi asing yang menghancurkan kedaulatan nasional, menciptakan kemiskinan luas di perkotaan dan pedesaan.

Oleh karena itu, keputusan pemerintah Jokowi-JK melanggar asas demokrasi dan hak-hak dasar manusia. Jika cara pemerintah dibiarkan maka akan makin semena-mena merampas kebebasan berpikir, berpendapat, dan berorganisasi yang menjadi hak demokratis rakyat dengan menggunakan tuduhan sepihak seperti anti pembangunan, anti tujuan nasional, ilegal, makar, menggangu ketertiban dan keamanan, dan lain-lain. Dalam dua tahun lebih pemerintahan Jokowi justru seringkali terjadi pelarangan-pelarangan kegiatan masyarakat dengan tuduhan: ilegal dan tidak ada izin, potensi menganggu keamanan dan ketertiban, tidak sesuai prosedur, makar, dan banyak lagi.

Oleh karena itu, FPR menyatakan sikap dan seruan:

  1. Mengecam keras tindakan pemerintah yang anti demokrasi dan terus melakukan pembrangusan, termasuk pembubaran organisasi massa secara sepihak dan sewenang-wenang.
  2. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu melawan seluruh kebijakan Pemerintah Jokowi-JK yang merampas hak-hak demokratis rakyat.
  3. Menyerukan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan seluruh rencana pembangunan palsu dan tujuan pembangunan nasional Pemerintah Jokowi-JK yang hanya menguntungkan pengusaha besar asing (imperialis), pengusaha kaki tangan asing, dan tuan tanah besar.
  4. Menyerukan kepada rakyat untuk bersatu dan menghormati kebebasan rakyat dalam memeluk agama dan keyakinanya serta menentang usaha pecah-belah persatuan rakyat berdasarkan sentimen agama, suku, dan ras yang dilakukan oleh kekuatan anti rakyat.

 

Jakarta, 10 Mei 2017

 

RUDI HB DAMAN

KOORDINATOR

 

 

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA (GSBI), ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA), FRONT MAHASISWA NASIONAL (FMN), SERIKAT PEMUDA JAKARTA (SPJ)-PEMUDA BARU INDONESIA, SERIKAT PEREMPUAN INDONESIA (SERUNI), KELUARGA BESAR BURUH MIGRAN INDONESIA (KABARBUMI), INDIES, MINERAL

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Pernyataan Sikap and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s