Statement FPR tentang Perppu No. 2 tahun 2017

IMG_20160429_171039Statement FPR tentang Perppu No. 2 tahun 2017

HENTIKAN PEMBERANGUSAN DAN ANCAMAN TERHADAP ORGANISASI SERTA PEMBATASAN BERPENDAPAT BAGI RAKYAT!
CABUT SEGERA PERPPU NO.2 TAHUN 2017

Salam Demokrasi !!
Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 Juli lalu, merupakan ancaman nyata bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama hak rakyat untuk berorganisasi dan berpendapat.
Kelahiran Perppu ini menjelaskan arah dan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk memastikan kestabilan politik ditengah keadaan krisis, baik itu krisis di level internasional maupun dalam negeri. Dunia internasional saat ini masih dalam keadaan yang tidak menentu, akibat krisis terutama ledakan krisis properti tahun 2008 di AS yang dampaknya harus ditanggung oleh rakyat di berbagai negeri. Berbagai lembaga keuangan raksasa gulung tikar, meskipun telah menipu dan merampas uang milik rakyat dalam berbagai skema.
Keadaan tersebut kemudian justru membuat berbagai negeri besar seperti AS, Uni Eropa, Jepang hingga Tiongkok untuk semakin ekspansif terutama untuk menanamkan kapital mereka ke berbagai negeri jajahan, tergantung maupun setengah jajahan. Mereka tidak ingin akumulasi super kapital mereka mandeg. Melalui negara secara bilateral maupun berbagai lembaga keuangan dan pembiayaan pembangunan seperti WB, IMF, ADB hingga AIIB dan berbagai lembaga operator kapital finance milik TNC/MNc untuk mendanai perbagai proyek hutang, investasi dan pembangunan di berbagai negeri. Jika cara ini mentok, maka jalan lainnya adalah kriminalisasi dan isolasi sebuah negeri yang kemudian berujung perang agresi.

Saat ini di bawah pemerintahan Donald Trump, imperialis AS dan sekutunya semakin agresif melakukan berbagai manuver hingga provokasi keamanan diberbagai kawasan. Perebutan pasar, tenaga kerja hingga bahan mentah tetap menjadi dasar utama. Kapital finance membuat keadaan tersebut semakin cepat, kejam dan rakus. Perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam, megaproyek infrastruktur hingga perampas hak-hak pekerja semakin masif di mana-mana.
Berbagai upaya untuk membatasi aspirasi demokratis rakyat untuk keluar dari tindasan dan penghisapan juga dilakukan oleh berbagai negara. Pemerintah berbagai negeri semakin tidak manusiawi, dan jauh dari nilai demokrasi.
Mulai dari Kampanye “War on Terror/perang melawan terorisme global” dari AS dan kemudian diadopsi oleh berbagai negeri telah menjadi senjata ampuh untuk melumpuhkan siapapun yang dianggap melawan dan membahayakan mereka, sebuah kebijakan yang menyudutkan umat Islam. Kemudian kebijakan anti migran AS yang di keluarkan oleh Trump, Kekerasan dalam memberangus gerakan kaum Afro-Afrika yang menginginkan keadilan di AS hingga, kekerasan dalam penanganan demonstrasi di Jerman saat forum G-20 menunjukan bagaimana upaya untuk meraih lagi kestabilan politik meskipun harus membrangus aspirasi dan hak demokratis rakyat.
Di lain sisi, keadaan tersebut telah meningkatkan perlawanan rakyat di berbagai negeri untuk menentang penindasan dan penghisapan monopoli kapitalis. Berbagai bentuk gerakan muncul untuk melawan eksistensi negera-negara penjajah. Seperti gerakan rakyat melawan perang agresi maupun bentuk gerakan lain, seperti yang terjadi saat menentang G-20 di Hamburg Jerman, Juli 2017.
Lalu bagaimana dengan Indonesia. Peran Indonesia di era pemerintahan Jokowi-JK sebetulnya juga tidak berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tetap sebagai negara yang tergantung pada kapital asing. Sebuah hal yang ditunjukan dengan ketergantungan yang tinggi pada investasi dan hutang untuk pembangunan. Serta mengandalkan komoditas bahan mentah dalam perdagangan, sementara kebutuhan dalam negeri di penuhi dengan impor.
Indonesia memiliki peranan penting di tengah kondisi krisis, dengan sumber daya alam dan penduduk yang besar, maka kapital finance akan memiliki syarat untuk semakin kuat mendikte dan mengendalikan ekonomi dan politik. Kapital Finance telah mendikte berbagai sektor seperti industri dan ketenagakerjaan, hingga melakukan perampasan tanah untuk kepentingan infrastruktur, properti hingga pertanian, perkebunan dan pertambangan skala besar. Tentu saja operasi tersebut tidak akan berjalan sukses jika pelaksana proyek dalam negeri Indonesia sendiri tidak ada. Peranan pejabat pemerintahan yang korup (kapitalis birokrat) dan konglomerat penghamba kapital asing (borjuasi komprador) menjadi hal yang sangat penting.
Itulah kemudian Jokowi-Jk menetapkan kestabilan politik sebagai upaya menjamin keamanan dan kenyamanan investasi di Indonesia. Populisme Jokowi-JK terkubur bersama dengan kebijakan-kebijakan anti demokrasi yang dijalankan selama ini. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi menjadikan penghidupan rakyat semakin merosot dari waktu ke waktu. Upah buruh di tekan sedemikian rendah, sementara kaum tani dan rakyat pedesaan menghadapi perampasan tanah yang begitu masif.
Situasi tersebut di respon dengan semakin meluasnya berbagai gerakan rakyat yang tidak puas dengan berbagai kebijakan pemerintah. Berbagai organisasi, serikat dan perkumpulan terus berdiri. Berbagai Organisasi-organisasi tersebut lahir untuk memperjuangkan hak-hak sosial ekonomi mereka, sekaligus alat kolektif untuk memperjuangkan dan memenangkan tuntutan mereka secara demokratis.
Kondisi ini lahir dari ketidakpuasan rakyat atas berbagai kebijakan yang menjadikan rakyat sebagai objek penderita untuk kepentingan-kepentingan asing di Indonesia. Secara historis, organisasi sejak lama telah di kenal dan digunakan rakyat untuk memenangkan aspirasi rakyat seperti yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan kolonialisme Belanda dan Jepang.
Perpu No. 2/2017 menunjukkan Pemerintahan Jokowi-JK adalah rejim yang anti demokrasi, dengan memberangus kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat.
Lahirnya Perppu No 2 tahun 2017 dilatarbelakangi oleh pandangan pemerintah atas kondisi yang dianggap “kegentingan yang memaksa” melalui keberadaan berbagai ormas yang dianggap anti Pancasila, anti UUD 1945 dan membahayakan keberlangsung negara kesatuan Republik Indonesia.
Perppu ini sesungguhnya merupakan penyempurnaan dari UU Ormas 2013 di era pemerintahan SBY. Dengan salah satu poinnya ialah pembubaran ormas yang tidak lagi harus menunggu putusan dari pengadilan. Selain itu Perppu ini juga memberikan sanksi pidana bagi para pelanggarnya, sebuah kondisi yang sebelumnya tidak diatur dalam UU Ormas 2013. Perppu ini jelas bertentangan dengan UUD 1945, atas poin negara menjamin kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat bagi rakyat.
Perppu ini akan memberikan ruang yang luas bagi kekuasaan untuk bertindak sewenang-wenang dalam menindak setiap elemen yang dianggap membahayakan kedudukan mereka. Perppu ini secara fundamental menempatkan pejabat negara dalam posisi yang semakin kuat atas rakyat. Meskipun tidak ada dasar sama sekali bagi Jokowi-JK menetapkan negara ini dalam keadaan genting, kecuali ketakutan rejim tersebut atas gerakan demokratis rakyat, seperti yang dialami oleh Gafatar beberapa waktu lalu dan HTI saat ini. Kedepan, dengan menggunakan Perppu 02 tahun 2017 pemerintah akan semakin mudah melakukan pembubaran dan pemberangusan organisasi yang di nilai anti pancasila, NKRI dan organisasi-organisasi yang menentang kebijakan dan tidak mendukung pembangunan.
Jika pemerintahan Jokowi–JK benar adalah pemerintahan yang menjamin kebebasan berserikat bagi rakyat, seharusnya Perppu ini tidak perlu lahir. Cukup dengan memperkuat institusi hukum dan menjamin hukum yang adil. Sehingga jika ada organisasi massa dianggap tidak sesuai dengan konstitusi negara dan dianggap membahayakan negara, maka cukup pemerintah untuk membawa bukti-bukti yang cukup ke pengadilan.
Rakyat yang terorganisasi dalam berbagai serikat, baik serikat buruh, serikat tani hingga suku bangsa minoritas dalam keadaan bahaya dengan adanya Perppu ini. Pemerintah dengan mudah akan memberikan label berbahaya dan harus dibubarkan, terhadap berbagai organisasi buruh jika dianggap mengganggu investasi dan kestabilan politik nasional. Kondisi yang sama juga akan dialami oleh serikat tani, pemuda maupun organisasi suku bangsa minoritas. Pemerintah saat ini juga semakin mempersempit ruang-ruang aspirasi rakyat seperti dengan pelarangan aksi diberbagai tempat hingga pembatasan waktu untuk berdemonstrasi.
Usaha gerakan rakyat mengambil hak untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui pengorbanan besar di periode 1998 praktis kembali dibalikkan dengan pemberlakuan Perppu no 2 ini. Rejim Jokowi-JK mengembalikan kembali kehidupan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat seperti halnya era kekuasaan jenderal fasis Soeharto. Jika di era Soeharto, tuduhan subversi menjadi idiom umum untuk menghancurkan musuh-musuhnya maka di era Jokowi-JK, tuduhan anti Pancasila atau menghina pejabat negara sudah cukup untuk membubarkan dan mengkriminalisasi rakyat.
Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap dengan tegas menolak Perppu No. 2 Tahun 2017, dan menuntut:
1. Cabut Perpu No.2 tahun 2017
2. Hentikan segala bentuk pembatasan kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan ekspresi serta segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap organisasi massa yang memperjuangkan hak-hak demokratis dan menentang segala kebijakan dan tindakan negara yang menindas hak-hak demokratis rakyat.
Front Perjuangan Rakyat (FPR) Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama melawan berbagai macam kekerasan, intimidasi, teror dan segala bentuk tindasan fasis lainnya yang dilakukan oleh rezim Jokowi termasuk penerbitan Perpu Nomor 02 Tahun 2017 yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, serta merampas hak politik rakyat dalam berorganisasi dan berkumpul.

Jayalah Perjuangan Rakyat!!

Jakarta, 22 Juli 2017
Front Perjuangan Rakyat (FPR)

 

Rudi HB. Daman
Koordinator

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s