FPR : Perppu Ormas, Instrumen Fasis Negara

“Cabut PERPPU Ormas, Hentikan Pemberangusan Demokrasi,  dan Perkuat Persatuan Rakyat Melawan Seluruh Tindakan Fasis Rezim Jokowi- JK”

IMG_20170816_124602

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya (2). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” (3).(Pasal 28E, UUD 1945)

Jakarta, 16 Agustus 2017. Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyelenggarakan aksi massa untuk menuntut pencabutan PERPPU Ormas dan melawan segala bentuk pemberangusan demokrasi dibawah rezim Jokowi-JK. Aksi ini diselenggarakan di depan DPR RI, mulai pukul 10.00 WIB. FPR juga mengkoordinasikan aksi nasional penolakan PERPPU Ormas secara serentak di 11 provinsi (16 kabupaten/kota) yang diikuti oleh massa buruh, tani, pemuda, mahasiswa, perempuan, dan kaum miskin kota. Aksi ini bertepatan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi tahun 2017.

Bertepatan dengan Pidato Kenegaraan Jokowi, FPR menilai bahwa kehidupan rakyat semakin merosot, yang paling utama disebabkan oleh pemberlakuan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jokowi untuk melayani investasi, khususnya investasi AS. Pada saat yang bersamaan, Jokowi terus semakin meningkatkan tindasannya terhadap rakyat, sebagai cara untuk mengatasi ketidakpercayaan rakyat yang semakin meluas terhadap pemerintahannya. Rakyat menuntut pelaksanaan reforma agraria (RA) sejati, sebagai harapan untuk perubahan hidup yang lebih baik dan terbebas dari berbagai bentuk penghisapan secara ekonomi, politik dan kebudayaan. Jokowi justru melaksanakan reforma agraria palsu untuk mengilusikan rakyat, sekaligus membebaskan kapitalis monopoli, borjuasi komprador dan tuan tanah besar dari tuntutan rakyat atas RA sejati. Ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak mau menjalankan reforma agraria sejati yang telah menjadi masalah pokok dan poros dari seluruh masalah di Indonesia; industri yang terbelakang, substitusi impor, upah buruh murah, buruknya akses dan pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang terbelakang, dll.

IMG_20170816_114415

Di tengah kondisi tersebut, dimana gerakan rakyat terus tumbuh dan semakin meluas, Jokowi justru menerbitkan Perppu Ormas yang akan semakin merampas hak demokratis rakyat dan untuk mengamankan kepentingan imperialisme, borjuasi komprador dan tuan tanah atas nama “stabilitas politik dan keamanan”. Pada 10 Juli 2017, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pemerintah menilai bahwa keberlangsungan NKRI dalam bahaya karena keberadaan berbagai ormas yang dianggap anti Pancasila dan UUD 1945. Dalih ini menempatkan kondisi negara seolah-olah dalam “kegentingan yang memaksa” (darurat) yang mengharuskan terbitnya Perppu.

Dengan watak fasis rezim, penggunaan kewenangan berdasarkan Perppu Ormas akan memberangus hak berserikat dan berpendapat bagi rakyat yang dapat ditinjau dari dua penekanan: Pertama, Perppu Ormas melegitimasi kewenangan absolut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan tudingan, tuduhan, hingga penjatuhan sanksi pada Ormas yang dinilai melanggar Perppu. Artinya, Pemerintah dapat memberikan penilaian dan menjatuhkan sanksi kepada Ormas tanpa harus melalui proses pengadilan. Kewenangan ini dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas yang dinilai sepihak sebagai anti pancasila, NKRI, tindakan permusuhan, dan menentang kebijakan pemerintah.

“Yang dimaksud dengan tindakan permusuhan adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara” (pasal 59 ayat 3, Perppu No.2 2017)

Kedua, menerapkan sanksi pidana bagi pengurus/anggota Ormas yang tidak mengindahkan larangan Perppu berdasarkan subjektifitas dan otoritas pemerintah. Hal ini dapat memicu semakin banyaknya tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat. Berbagai aktifitas politik rakyat yang berjuang akan terus dibenturkan dengan berbagai penangkapan hingga penahanan.

Rudi HB Daman, Koordinator FPR menyatakan, “Penerbitan Perppu ini justru menujukkan upaya rezim untuk menekan gelombang gerakan demokratis rakyat. Dalam konteks dan sasaran yang lebih luas, Perppu Ormas menguatkan instrumen fasisme negara untuk memukul rakyat dan organisasinya (Ormas); Buruh, tani, pemuda-mahasiswa, perempuan, suku bangsa minoritas, kaum profesional seperti wartawan, dokter, dosen, guru, pengacara, bidan, dan lain-lain.”

Era pemerintah Jokowi adalah masa dimana imperialisme dibawah pimpinan AS tengah semakin gencar melipatgandakan penindasan dan penghisapannya diberbagai negeri, agar segera keluar dari krisis kronis yang menggerogotinya. Dibawah dikte Amerika Serikat, Jokowi semakin memperkuat instrumen fasis-nya untuk menindak rakyat yang konsisten melakukan kritik dan perlawanan atas berbagai kebijakan anti rakyatnya.

“Mengintensifkan peran militer diseluruh aspek kehidupan sipil dengan dukungan anggaran terbesar dan persenjataan. Menerapkan regulasi dan kebijakan fasis terhadap rakyat dengan dalih menjaga stabilitas politik dan keamanan. Prakteknya, hanya melayani dan melindungi kelancaran investasi asing, khususnya AS sebagai investor terbesar di Indonesia. Di sisi lain, justru semakin agresif mengekang dan memberangus hak-hak demokratis rakyat, khususnya hak berserikat dan berpendapat.” pungkas Rudi.

Perppu Ormas bertalian erat dengan berbagai regulasi berwatak fasis pemerintahan Jokowi, saling menguatkan satu sama lain, seperti: UU Pengadan Tanah, UU Penanganan Konflik Sosial, UU Keamanan Nasional, UU Intelijen, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah memakan banyak korban dari pihak rakyat karena kritis menentang kebijakan Negara. Situasi ini justru memberikan keuntungan bagi imperialis melalui kaki tangannya (borjuasi komparador), tuan tanah, para kapitalis birokrat beserta partai-partainya karena lebih leluasa merampas keuntungan berlipat; memonopoli sumber daya alam, merampas tanah rakyat, menghisap dan menindas klas buruh dan rakyat Indonesia, serta mendikte secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama rakyat Indonesia secara tegas menyatakan MENOLAK PERPPU No. 2 Tahun 2017, dan menuntut:

  1. Segera cabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
  2. Hentikan segala bentuk pembatasan hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan ekspresi, serta segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap organisasi massa yang memperjuangkan hak-hak demokratis dan menentang kebijakan dan tindakan negara yang menindas rakyat.
  3. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, terror, kriminalisasi dan bentuk tindasan fasis lainnya yang dilakukan oleh rezim Jokowi termasuk penerbitan Perppu Ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, serta merampas hak politik rakyat.

FPR menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu melawan seluruh kebijakan dan tindakan fasis yang memberangus demokrasi, dan merampas hak demokratis rakyat yang merupakan bagian dari skema imperialisme untuk semakin leluasa menghisap dan menindas rakyat dan menguasai seluruh kekayaan alam di Indonesia. Organisasi rakyat di seluruh sektor segera mengkonsolidasikan organisasi, membangun aliansi sektoral dan multisektor baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman

Koordinator (Hp: +6281213172878)

Aksi Unjuk Rasa FPR Tolak Perppu Ormas

Advertisements

About fprindonesia

Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s