Sayembara Poster 10 Tahun FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)
INFO FPR- Jakarta. Front Perjuangan Rakyat (FPR) sebagai aliansi multisektoral di Indonesia dan tersebar di beberapa negara di luar negeri, pada 1 Mei 2018 ini akan genap berusia 10 tahun. Dalam memperingati 10 tahun perjuangan FPR dalam menggalang persatuan dan melawan 3 musuh rakyat (Imperialisme, Feodalisme dan Kapitalis Birokrat), maka kami Sekretariat FPR Nasional mengadakan Sayembara Poster.
Mari Curahkan Kreasi dan semangat kita.
Catat beberapa ketentuannya;
1. Poster wajib berisikan Tema dan Logo FPR
2. 1 Orang hanya diperkenankan mengirim 1 poster.
3. Poster dikirim melalui email dalam bentuk (PDF / JPG)
4. Mengirimkan biodata singkat (Nama, Daerah, Asal Organisasi, No HP)
5. Pengiriman Paling lambat pada 13 April 2018, pukul 11.00 wib. Continue reading →
Kata Sambutan (Pesan Solidaritas) ILPS Chapter INDONESIA
untuk KONGRES PERTAMA PEMUDA DESA INTERNASIONAL (YSF)
First International Rural Youth Assembly
Jakarta, Indonesia, 31 Maret-2 April, 2018
Oleh: RUDI HB DAMAN, Ketua ILPS Chapter Indonesia
Jakarta, 31 Maret 2018.
Good Morning, Selamat Pagi semuanya. Salam Sejahtera untuk kita semua,Salom Assalamualaikum wrwb.
PERTAMA, Saya atas nama ILPS chapter Indonesia mengucapkan selamat datang di Jakarta, selamat datang di Indonesia untuk seluruh delegasi, para pembicara dan narasumber Kongres pertama pemuda desa internasional, semoga anda semua senang, aman dan nyaman berada di Indonesia dan sukses mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini.
KEDUA, Saya Atas nama ILPS Indonesia mengucapkan terimakasih kepada anda semua para delegasi, panitia dan organisasi yang terlibat terutama kepada Komite Internasional YFS dan Koalisi Petani Asia (Asian Peasant Coalition-APC) yang telah memilih dan menetapkan Indonesian sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Kongres Pertama Pemuda desa Internasional (First International Rural Youth Assembly), Ini adalah satu kehormatan dan kebanggaan bagi kami, untuk itu kami mohon maaf apabila pelayanan dan persiapan pelaksaan kegiatan ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, tidak memuaskan anda semua, tapi percayalah bahwa kawan-kawan di Indonesia sebagai tuan rumah, panitia lokal telah bekerja serius untuk mempersiapkan dan mensukseskan acara ini dan ILPS Indonesia mendukung dan mensuport penuh untuk kesuksesan agenda ini.
Dan secara khusus sy pribadi dan kawan-kawan Indonesia. ILPS Indonesia Ingin mengucapkan terimakasih kepada kamerad-kamerad dari Philipina yang telah secara bersama-sama bekerja keras mempersiapakn acara ini, terutama untuk kawan MANGGA dan Kolega, ….. Continue reading →
JAKARTA, 29 Maret 2018 – Ratusan massa aksi dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta. Dalam aksinya itu, mereka menyambangi beberapa kantor pemerintahan seperti Balaikota DKI Jakarta, Kementerian Pertahanan, Istana Merdeka dan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Salah satu upaya yang ingin disampaikan dalam aksinya itu adalah terkait dengan reforma agraria yang dijalankan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Bahkan menurut salah satu perwakilan dari elemen yang berada di bawah aliansi FPR, AGRA menegaskan, bahwa reforma agraria ala Jokowi-JK bukanlah bentuk reforma agraria yang sebenarnya, melainkan hanya sebatas legalisasi tanpa menghancurkan monopoli tanah yang selama ini meresahkan para kaum tani.
“Pemerintahan Jokowi membohongi rakyat soal Reforma Agraria dengan bagi-bagi sertifikat tanah atau program sertifikasi. Reforma Agraria pemerintahan Jokowi bukanlah merombak tatanan kepemilikan monopoli tanah yang dikuasai oleh korporasi besar perkebunan besar, melainkan mengejar target pembagian 9 juta sertifikat tanah sampai tahun 2019 yang dilabeli sebagai cara memudahkan rakyat mendapatkan legalisasi untuk memperbaiki penghidupannya atas tanah seluas 0,3 hektar sampai 0,5 hektar per keluarga,” kata Mohamad Ali yang merupakan Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) dalam siaran persnya, Kamis (29/3/2018).
Sekjen AGRA Mohamad Ali sedang membentangkan spanduk “Hapuskan Monopoli Tanah!” di depan Kedubes AS. [foto : Redaksikota]
Bagi Ali, reforma agraria adalah redistribusi tanah dimana secara tegas pemerintah melalui kekuasanya melakukan upaya melepaskan monopoli tanah dengan pembatasan kekuasaan tanah bagi korporasi untuk dibagikan kepada masyarakat kecil untuk memperbaiki kelangsungan kesejahteraan mereka. Namun faktanya menurut Ali ternyata reforma agraria ala Jokowi-JK tidak seperti itu.
“Saat ini, ia telah mengeluarkan lebih dari 4,2 juta sertifikat yang dipropagandakan sebagai keberhasilan mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah. Secara bersamaan, justru pemerintah memberikan kemudahan bagi perusahaan perkebunan besar sawit yang menguasai 26 juta hektar untuk melanjutkan Hak Guna Usaha (izin usaha) dan meluaskannya, melanjutkan puluhan juta HPH, bagi perusahaan pertambangan yang menguasai jutaan hektar,” tuturnya.
Kemudian menurut Ali lagi, sejauh ini sertifikasi tanah yang dibagikan kepada masyarakat hanya sebatas seremonial belaka yang memiliki maksud dan tujuan besar bagi bisnis kapitalis. Dengan sertifikasi tanah tersebut, pemerintah juga sembari mendorong agar masyarakat juga bisa memilih untuk mengagunkan sertifikat tanah mereka ke bank jika ingin meminjam uang.
Massa sedang long march dari Kedubes AS menuju Balaikota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan. [foto : Redaksikota]
“Pemerintah mendorong petani untuk menjaminkannya ke bank untuk mendapatkan modal usaha pertanian. Dengan cara demikian, pemerintah menjalankan program Bank Dunia yakni inklusivitas keuangan di perdesaan yang menjadikan kaum tani semakin terjerat riba yang mencekik, semakin melarat akibat tanahnya disita bank,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ali menegaskan kembali bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak akan bisa melakukan distribusi tanah yang adil ketika ia memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang didanai lembaga keuangan milik imperialis seperti World Bank, ADB, Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).
“Untuk memuluskan ambisinya pemerintah menggunakan Undang-Undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum yang memaksa rakyat wajib melepaskan tanah dan tempat tinggalnya untuk pembangunan proyek strategis nasional atau untuk ‘kepentingan umum’,” tutup Ali.
Massa sedang berunjuk rasa di depan gedung Balaikota DKI Jakarta. [foto : Redaksikota]
Kemudian dalam kesempatan yang sama, Koordinator FPR Rudi HB Daman menilai ketimpangan sosial akibat tidak dimilikinya tanah bagi masyarakat kecil khsusunya kaum tani di Indonesia menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Wajar jika kondisi ini membuat rakyat kecil berfikir untuk menjadi buruh migran dibandingkan harus berkiprah di negeri sendiri.
“Masalah monopoli dan perampasan tanah tidak hanya menjadi masalah kaum tani, namun menjadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Monopoli tanah yang makin kuat menjadikan upah buruh selalu rendah karena tidak adanya industri nasional, bertambah banyaknya penganguran, rakyat di desa terpaksa terusir dan menjadi buruh migran,” kata Rudi dalam siaran persnya.
Untuk itu dalam kegiatan “Hari Kaum Tani Tanpa Bertanah 2018” yang digelar serentak dengan seluruh jaringan FPR seperti; Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)-Jaksel, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU), Institute for National and Democracy Studies (INDIES), Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI) menegaskan, bahwa mereka menolak keras kebijakan reforma agraria ala Jokowi-JK yang tidak sesuai.
“Menolak dan melawan program Reforma Agraria palsu pemerintah Jokowi yang telah menjadi instrumen baru perampasan dan perluasan monopoli tanah,” tegasnya.
Koordinator FPR, Rudi HB Daman sedang berorasi di depan massa aksi yang tengah berunjuk rasa di depan Istana Merdeka. [foto : Redaksikota]
Kemudian mereka juga menolak adanya instrumen hukum yang biasa digunakan untuk melakukan represifitas terhadap rakyat kecil, yakni Rancangan KUHP tahun 2018.
“Menolak rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKHUP) tahun 2018 dan cabut berbagai aturan perundangan fasis yang menindas kaum tani dan seluruh rakyat melalui perampasan hak demokratis rakyat, kriminalisasi, pemidanaan, dan stigmatisasi,” ujarnya.
Selanjutnya terkait dengan banyaknya kasus hukum yang menjerat para petani dan buruh kecil Indonesia, FPR pun mendesak pemerintah melalui instrumen hukumnya untuk segera membebaskan mereka dan menghentikan berbagai bentuk teror dan kekerasan dalam bentuk apapun.
“Bebaskan petani yang ditangkap dan hentikan seluruh kriminalisasi, teror, dan kekerasan terhadap petani, buruh, dan seluruh rakyat yang memperjuangkan hak-hak demokratis,” tegas mereka.
Tak hanya itu saja, FPR juga mendesak kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk serius meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan tidak lagi menaikkan harga kebutuhan utama rakyat seperti halnya dengan tarif dasar listrik (TDL), harga-harga sembako hingga bahan bakar minyak (BBM).
“Turunkan harga-harga kebutuhan pokok dan turunkan pajak bagi rakyat, serta menolak seluruh kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan BBM,” tuntut FPR.
Yang tak kalah penting lagi yang menjadi rentetan tututan FPR adalah persoalan reklamasi. Ia mendesak agar pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah seperti Pemprov DKI Jakarta tidak lagi melanjutkan proyek reklamasi.
“Hentikan penggusuran dan reklamasi bagi rencana mega proyek infrastruktur pemerintah pusat yang dibiayai dari hutang dan investasi asing,” lanjutnya.
Terakhir, Rudi HB Daman bersama dengan seluruh elemennya menolak keras berbagai upaya kejahatan tersistematis yang dilakukan oleh pengusaha ataupun pemerintahan. Ia tak ingin pemerintahan saat ini diberikan label sebagai pemerintahan dan rezim fasis yang lebih rajin menindas rakyatnya sendiri.
“Melawan intervensi, intimidasi, teror serta perang agresi yang di jalankan oleh imperialis Amerika Serikat di berbagai negeri. Serta menentang kekerasan dan tindasan fasis rezim boneka AS di berbagai negeri, serta mendukung penuh perjuangan rakyat tertindas seluruh dunia dalam melawan monopoli dan perampasan tanah,” tutupnya.
Aksi tersebut dilakukan dengan cara long march dari Kedutaan Besar Amerika Serikat, kemudian dilanjutkan ke Balaikota DKI Jakarta. Setelah menyampaikan berbagai tuntutannya kepada pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, massa pun melanjutkan long march ke depan kantor Kementerian Pertahanan dan terakhir digelar di depan Istana Merdeka persisinya di kawasan Taman Pandang.
Aksi tersebut berjalan dengan aman dan tertib dengan pantauan dan penjagaan ketat dari aparat kepolisian. Dan usai menggelar aksi, massa pun membubarkan diri dengan tertib.#(2018)
PERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) DALAM PERINGATAN HARI KAUM TANI TIDAK BERTANAH, 29 MARET 2018.
“Tingkatkan Perjuangan Kaum Tani dan Seluruh Rakyat Indonesia atas Tanah dan Kehidupan” Lawan Monopoli dan Perampasan Tanah, Serta Reforma Agrarian Palsu Jokowi-JK.
Tanggal 29 Maret diperingati sebagai Hari Kaum Tani Tidak Bertanah (Landless Day) oleh kaum tani dan rakyat di berbagai negeri. Penetapan peringatan ini pada 14 tahun lalu, bersamaan pendiriaan Koalisi Petani Asia (APC), didasarkan pada kenyataan massifnya perampasan tanah untuk melayani kepentingan kapitalis besar monopoli dan tuan tanah besar di setiap negeri, di sisi lain, besarnya perlawanan kaum tani melawan perampasan tanah yang menguatkan monopoli tanah.
Secara global, produksi pangan dunia sangat bergantung pada kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang dikuasai dengan rakus dan dikendalikan oleh segelintir individu atau perusahaan besar (korporasi) untuk superprofit dan keuntungan yang melimpah. Akan tetapi jutaan kaum tani dan rakyat di berbagai negeri tidak memiliki akses atas tanah. Tanpa tanah, masyarakat tidak memiliki penghidupan, mereka tidak dapat memberi makan cukup bagi keluarganya, serta tidak memiliki budaya dan identitas. Continue reading →
Pernyataan Sikap FPR : (Lagi), Pemerintah Abai Dalam Melindungi Buruh Migran Indonesia: Kematian M Zaini Adalah Bukti Rezim Jokowi Tidak Memperdulikan Nasib Buruh Migran (BMI).
Jakarta 20 Maret 2018, Front Perjuangan Rakyat bersama seluruh rakyat Indonesia kembali diterpa kabar duka. Kabar menyakitkan kembali datang atas kematian Saudara M Zaini Miskrin Arsyad, seorang Buruh Migran Indonesia yang mendapatkan hukuman mati melalui eksekusi pancung di Arab Saudi pada 18 Maret 2018. M Zaini merupakan warga asal Desa Kebun, Kamal, Bangkalan, Jawa Timur. Eksekusi tersebut dilatari oleh dakwaan bahwa M Zaini telah melakukan pembunuhan terhadap majikannya pada tahun 2004.
Hukuman Mati yang kembali menimpa BMI merupakan catatan yang semakin buruk bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya, KJRI di Jedah baru mengetahui kasus M Zaini setelah adanya putusan vonis pada 17 November 2008, padahal kasus tersebut telah bergulir sejak 2004. Artinya, lambatnya pemerintah Indonesia dalam merespon dan memastikan perlindungan bagi M Zaini adalah faktor utamanya. Ditambah catatan pengakuan bahwa M Zaini sesungguhnya dipaksa untuk mengaku membunuh majikannya.
Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) Solidaritas Untuk Rakyat Kurdi
Mengecam dengan Keras seluruh tindakan Teror dan Agresi Pemerintah Turki Terhadap Rakyat Kurdi!
Solidaritas Penuh Untuk Perjuangan Rakyat Kurdi untuk Keadilan, Perdamaian dan Untuk Menentukan Nasib Sendiri!
Kami, Front Perjuangan Rakyat (FPR), Liga Perjuangan Rakyat Internasional (ILPS) Chapter Indonesia dan Organisasi Massa Demokratis lainnya di Indonesia, mengecam agresi yang dilakukan oleh Pemerintah Turki terhadap bangsa Kurdi di wilayah Afrin bagian Utara Suriah dengan menggunakan pemboman udara, tembakan artileri dan tank dalam kampanye yang terus dilakukan dalam menindas rakyat Kurdi dan untuk menekan gerakan pembebasan Rakyat Kurdi.
Kami juga menyampaikan salut dan bangga kepada seluruh gerakan progressif, demokratis dan seluruh rakyat bangsa Kurdi di Afrin, di Turki, Suriah dan di negara-negara lainnya atas konsistensi perjuangannya melawan serangan dan setiap bentuk operasi militer dan teror berdarah Pemerintah Turki dibawah kekuasaan Erdogan. Continue reading →
PERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT
HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL 2018
PERKUAT PERSATUAN KAUM PEREMPUAN BERSAMA RAKYAT TERTINDAS UNTUK MEMAJUKAN PERJUANGAN MELAWAN DISKRIMINASI DAN TINDASAN REZIM FASIS JOKOWI
Kaum perempuan Indonesia memiliki sejarah panjang perjuangan melawan imperialisme dan feodalisme yang mempertahankan penghisapan, penindasan, keterbelakangan dan sistem patriarki. Saat ini, kaum perempuan sebagai bagian rakyat Indonesia harus memikul beban berkali-kali lipat dan tindasan akibat krisis kronis yang semakin parah. Krisis ini menjadikan semakin berkali lipat terampasnya hak hidup atau hak demokratisnya melalui aturan dan kebijakan yang semakin fasis.
Sejak berkuasanya Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan JK sesungguhnya tidak pernah berpihak pada kaum perempuan dan anak Indonesia. Seluruh kebijakan dan aturan yang dikeluarkan justru menjadikan kaum perempuan semakin terlempar ke dalam kemiskinan, keterbelakangan, dan tindasan. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi sejak tahun 2015 tidak sedikit pun menolong perempuan buruh dapat bebas dari sistem kerja kontrak pendek, bebas dari upah murah, dan paksaan kerja lembur tanpa di upah dengan kondisi tempat kerja yang buruk. Perempuan Indonesia yang sebagian besar tinggal di desa harus melipatgandakan tenaganya bekerja dan hidup tanpa tanah, mendapatkan upah murah sebagai buruh tani harian lepas, dan pendapatan yang jauh di bawah untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum. Continue reading →
Pernyataan Sikap FPR Memperingati Hari HAM Sedunia 2017
(GSBI, AGRA, FMN, KABAR BUMI, LMND, GMNI, JAPI, PEMBARU Indonesia, SERUNI, INDIES, MINERAL7).
JOKOWI REZIM FASIS PERAMPAS UPAH DAN TANAH RAKYAT: LAWAN TINDASAN DAN KEBIJAKAN FASIS REZIM JOKOWI-IMPERIALISME AMERIKA SERIKAT YANG MERAMPAS KEBEBASAN DAN HAK DEMOKRATIS RAKYAT SERTA MENEROR PERJUANGAN RAKYAT
Hak Asasi Manusia merupakan perwujudan dari hak dasar manusia di seluruh negeri. Terjaminnya pemenuhan atas hak dasar rakyat di dalam suatu negeri merupakan tanggung jawab penuh dari negara. Dalam rangka perjuangan untuk penegakan HAM di dunia, terdapat satu momentum bersejarah yaitu deklarasi UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHT pada 10 Desember 1948. Deklarasi Universal HAM ini berisi kewajiban bagi setiap negara untuk memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar bagi warga negaranya. Di Indonesia DUHAM ini telah diratifikasi dengan diterbitkannya UU No.11 Tahun 2005 tetang HAM. Maka, Negara melalui pemerintahan RI wajib menghormati, melindungi serta memberikan HAM untuk hidup, merdeka, bebas dan bekerja bagi seluruh rakyat Indonesa. Continue reading →
Peringatan HTN 2017 dan Menyorot Reforma Agraria Palsu ala Jokowi-JK
“Reforma Agraria” adalah aspirasi sejati rakyat untuk terwujudnya keadilan atas hak kepemilikan tanah dan kebebasan akses atas sumberdaya alam di Indonesia. Peringatan hari tani bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), sebagai aspirasi kaum tani untuk melepaskan diri dari monopoli tanah warisan Kolonialisme Belanda. Akan tetapi, 57 tahun sejak UUPA diundangkan, monopoli tanah masih tetap eksis di tengah kaum tani dan bumi Indonesia.
Monopoli dan perampasan tanah semakin massif dibawah rezim Jokowi, penghidupan kaum tani dan rakyat lainnya semakin merosot.
Saat ini, imperialisme dibawah pimpinan AS melipatgandakan penindasan dan penghisapannya terhadap rakyat di berbagai negeri, agar segera keluar dari krisis jangka panjang yang terus menggerogotinya. Pemerintahan Jokowi secara agresif menerapkan Paket Kebijakan Ekonomi (saat ini 16 paket) untuk memastikan percepatan (akselerasi) investasi dan pembangunan di seluruh bidang; Industri, perdagangan, perkebunan, pertambangan, infrastruktur, dll. Semua itu ditujukan untuk menopang kepentingan imperialis AS dan hanya menguntungkan borjuasi besar komprador serta tuan tanah besar.
Siaran Pers FPR untuk Peringatan Hari Tani Nasional
Selamat Hari Tani Nasional (HTN) 2017 Bagi Seluruh Kaum Tani dan Rakyat Indonesia.
“Perkuat Persatuan Kaum Tani dan Solidaritas antar Rakyat Tertindas – Tolak Reforma Agraria Jokowi, Hentikan Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Rakyat”
Jakarta, 25 September 2017. Dalam rangka memperingati 57 tahun Hari Tani Nasional (24 Sept. 2017) Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar aksi nasional serentak di 19 provinsi dengan koordinasi bersama Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA). Aksi ini diselenggarakan pada 25 September 2017, diikuti oleh ribuan massa organisasi tani, buruh, perempuan, pemuda-mahasiswa, dan masyarakat perkotaan.
Aksi di Jakarta dimulai pukul 10 pagi dari Stasiun Gambir menuju Balai Kota, kemudian ke Kementerian Pertahanan, dan Istana Negara. HTN 2017 menjadi momentum bagi kaum tani dan rakyat Indonesia menyampaikan tuntutan pelaksanaan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional, menolak reforma agraria palsu Jokowi-JK dan berbagai persoalan rakyat lainnya.
Front Perjuangan Rakyat (FPR) adalah aliansi organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang pada awalnya dibentuk untuk merespon perayaan Hari Buruh se-Dunia 2008. FPR menyandarkan diri pada prinsip aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai komponen pokok perubahan sosial.
Selanjutnya lihat Tentang FPR
Sayembara Poster 10 Tahun FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)
FRONT PERJUANGAN RAKYAT 