Diskusi Front Perjuangan Rakyat ( FPR ) Wonosobo Menuju May Day 2016

Diskusi Front Perjuangan Rakyat ( FPR ) Wonosobo Menuju May Day 2016

FPR news. Front Perjuangan Rakyat (FPR) Wonosobo Jawa Tengah selenggarakan diskusi tetang arti penting May Day bagi gerakan kaum Tani Indonesia dimana perjuangan kaum Tani dan Kelas Buruh adalah perjuangan Politik bersama. Selasa (26/4/2wonosobo014).

Tafhim. Koodinator Wilayah Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Wonosobo memaparkan dalam diskusinya bahwa “Peringatan May Day tidak hanya seremoni semata, tapi sebagai salah satu wadah bagi massa untuk menyampaikan aspirasi dalam perjuangan melawan monopoli tanah agar terwujudnya Petani yang berdaulat dan Mandiri. Menuntut Land Reform sejati sebagai syarat menuju Industrialisasi Nasional “

Dalam diskusinya, mereka akan melakukan aksi ke depan kantor Kabupaten Wonosobo, targetan dapat menemui Bupati untuk beraudensi dengan tujuan menyampaikan beberapa pokok masalah Rakyat, seperti peraturan pemerintah yang menyengsarakan rakyat dan Inspatuktur yang tidak mengabdi pada rakyat. Selain itu juga,tuntutan khusus bagi kaum Tani adalah hasil produksi pertanian murah akibat kontrol pasar yang masih di monopoli. ##(FitriR.fprnews April 2016)

Posted in Berita, May Day 2016 | Tagged , | Leave a comment

FPR: Tidak Ingin Indonesia Ikut RCEP

FPR: Tidak Ingin Indonesia Ikut RCEP

15338638_10202462437277888_7012816094967027500_n

FPR -Serpong, 7/12/2016. Pemerintah Indonesia mulai melirik Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang di dalamnya terdapat 10 negara ASEAN beserta Jepang, Korea Selatan, India, Cina, Australia, dan Selandia Baru. Tapi, langkah Indonesia untuk segera menyelesaikan perjanjian RCEP tidaklah mulus karena banyak perbedaan dari sejumlah negara penginisiasi membuat skema perdagangan ini tertahan.

“Untuk menyelesaikan berbagai kepentingan yang ada, kami mencoba mencari persamaan dan menyatukan semua itu. Sebab, kecenderungan sekarang jadi mundur lagi dari globalisasi,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam pembukaan pertemuan negosiasi RCEP babak ke-16 di Serpong, Tangerang Selatan, Selasa (6/12).

Enggar mengatakan, dari 16 negara yang akan merapat ke RCEP, terdapat sejumlah negara yang belum pernah sama sekali menjalin hubungan bilateral. Akibatnya, agak alot menyatukan visi dan misi negara tersebut. Contohnya, Cina dan India, kedua negara ini belum memiliki perpanjian perdagangan sama sekali. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ini Sikap FPR Soal RCEP yang di Sampaikan dalam Konferensi Perss 7 Desember 2016

Siaran Pers dan Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Dalam Menyikapi Pertemuan RCEP di Indonesia 6-10 Desember 2016

“Tolak RCEP dan Lawan Seluruh Kesepakatan Perdagangan Bebas dan Investasi (FTAs)”
RCEP Mengintensifkan Serangan Neoliberal dan Memerosotkan Kehidupan Rakyat Indonesia.

15350576_10208286243779281_5983787107459658546_n

Jakarta,07 Desember 2016. Kerjasama perdagangan bebas dan investasi (FTA) menjadi instrumen untuk mengintensikan serangan neoliberal di Asia Pasifik. Tujuan utamanya adalah memastikan kontrol ekonomi di Asia Pasifik, termasuk Indonesia melalui liberalisasi perdagangan dan investasi. Pasca kebuntuan negosiasi multilateral World Trade Organization (WTO), kapitalis monopoli mengintensifkan FTAs bilateral maupun regional seperti di Asia Pasifik, yakni TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) atau Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) atau Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh yang dipimpin oleh Cina.

Berbeda dengan TPPA yang telah rampung, RCEP masih dalam proses negosiasi. Saat ini memasuki Putaran ke-16 (16th Round of Trade Negotiating Commitee on RCEP) yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 – 10 Desember 2016, di International Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Indonesia. Kegiatan ini dihadiri sekitar 600 delegasi dari 16 negara partisipan RCEP. Keanggotaan RCEP mencakup 10 negara ASEAN (Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam) dan 5 negara mitra utama ekonomi Cina (Australia, Jepang, India, Korea Selatan, New Zealand). Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jelang Peringatan Hari HAM 2016 FPR Gelar Diskusi Gerakan Perempuan

Jelang Peringatan Hari HAM 2016 FPR Gelar Diskusi Gerakan Perempuan

15253541_1879182855647662_4360256475122987725_n
FPR-Jakarta 3/12/2016: “Perempuan menjala setengah langit “ kutipan dari Mao Tze Tung yang di ambil Loreley (Ley) sebagai pemateri pada awal diskusi yang di selenggarakan oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR) pada Sabtu (3/12) bertempat di Sekretariat AGRA ( Aliansi Gerakan Reforma Agraria).
Ley menjelaskan arti dari kutipan tersebut bahwa perempuan merupakan bagian dari seluruh pekerjaan yang ada dimuka bumi ini. Perempuan bagian dari segalanya. Selain perempuan bagian dari segalanya bahwa perempuan mengalami penindasan yang berlipat – lipat ganda dan hidup dalam kekangan, dimana perempun di tindas dalam empat hal, yang ke empat hal tersebut dirangkum ke dalam aspek Kebudayaan yakni: dibawah tindasan laki – laki , agama, keluarga dan Klas. Sehingga penindasan dari aspek kebudayaan ini mempengaruhi tindasan perempuan di aspek lainnya seperti aspek ekonomi dan Politik. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama People Over Profit (POP) Tegaskan Penolakan terhadap RCEP

whatsapp-image-2016-12-08-at-11-10-33-am

FPR-Jakarta, 7/12/2016. Front Perjuangan Rakyat (FPR), gelar Konferensi Pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Dalam agenda tersebut, hadir juga Lorelei Covero, perwakilan dari People over Profit (POP), Joan Salvador (Gabriela), Darwin (WAC) dan Rahmat Ajiguna, Ketua Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) yang juga merupakan Sekjend Asian Peasant Coalition (APC).(07/12/16)

Konferensi pers tersebut diselenggarakan dalam rangka menyikapi Putaran Negosiasi ke-16 Regional Comprehensive Partnerships (RCEP) yang sedang berlansung di International Convention Exhibition (ICE), BSD-Tangerang, sejak taggal 6 kemarin hingga tanggal 10 Desember mendatang. Konferensi pers ini, juga sekaligus sebagai rangkaian kampanye peringatan hari hak asasi manusia (HAM) sedunia yang tepat akan jatuh pada tanggal 10 mendatang.

Rudi HB. Daman (Koordinator FPR) dan Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) ini menyampaikan bahwa, RCEP merupakan satu skema perdagangan bebas dan Investasi (FTAs) yang akan sangat merugikan rakyat, sama halnya dengan skema perjanjian dagang dan investasi lainnya seperti WTO dan TPP. RCEP bahkan hadir dengan ancaman yang jauh lebih buruk dan sangat merugikan rakyat di Asia Pasifik. Sebab perjajian dan kebijakan-kebijakan yang diatur didalam kerjasama ini, jauh lebih komprehensif. Continue reading

Posted in Berita | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

FPR :RCEP Mengintensifkan Serangan Neoliberal dan Memerosotkan Kehidupan Rakyat Indonesia

Pernyataan Sikap Front Perjuangn Rakyat (FPR) dalam Menyikapi Pertemuan RCEP 6-10 Desember 2016 di Indonesia.

RCEP Mengintensifkan Serangan Neoliberal dan Memerosotkan Kehidupan Rakyat Indonesia

“Tolak RCEP dan Lawan Seluruh Skema Kesepakatan Perdagangan Bebasdan Investasi (FTAs)”

dsc_0077FPR-Jakarta, 06 Desember 2016. Proses negosiasi untuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)akan memasuki Putaran ke-16 (16th Round of Trade Negotiating Commitee on RCEP) yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 – 10 Desember 2016, di International Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menjadi tuan rumah pelaksana dan akan dihadiri oleh sekitar 600 delegasi dari 16 negara partisipan RCEP. Keanggotaan RCEP mencakup 10 negara ASEAN (Filipina, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam) dan 6 negara mitra dagang ASEAN (Cina, Australia, Jepang, India, Korea Selatan, New Zealand).

RCEP merupakan bentuk mega-regional FTAs di Asia Pasifik. FTAs terus dimajukan pasca kebuntuan negosiasi World Trade Organization (WTO) yang pada dasarnya disebabkan oleh resistensi kuat dari gerakan rakyat terhadap intensifnya serangan neoliberal. FTAs semakin nampak di Asia Pasifik melalui skema terkini yang disimpulkan sebagai TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) atau Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan yang dipimpin oleh Cina yakni RCEP atau Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh. Continue reading

Posted in Pernyataan Sikap, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pernyataan Sikap FPR atas Maklumat Kapolda Metro Jaya

Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Atas Maklumat Kapolda Metro Jaya

Referensi     : Rudi HB Daman (081213172878)

maklumat-kapolda-metro-jaya-soal-makar-dan-demontrasi
Cabut Maklumat Kapolda Metro Jaya Nomor: Mak/04/XI/2016
Hentikan Pengekangan Kebebasan Berpendapat Di Muka Umum

Salam Demokrasi !!
Front Perjuangan Rakyat (FPR) mengecam Maklumat yang disebarkan oleh Kapolda Metro Jaya melalui surat Mak/04/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, karena Maklumat tersebut adalah bentuk pengekangan atau pembatasan atas kebebasan berpendapat yang merupakan hak asasi manusia atau hak demokratis rakyat.
Maklumat yang dikeluarkan sebagai respon terhadap aksi massa yang akan dilakukan pada November, khususnya rencana pada 2 Desember 2016 nanti, bertentangan dengan hak warga Negara sebagai mana diatur dalam Pasal 28 ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 25 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (UU No. 12 Tahun 2015). Tentunya, lebih dari segala aturan dan Kovenan Internasional bahwa kebebasan mengeluarkan pendapat adalah hak demokratis rakyat yang harus dilindungi dan dijamin karena merupakan hak dasar.
Sikap pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan Maklumat melalui Kapolda Metro Jaya sangat terkait dengan adanya rencana demonstrasi dengan jumlah massa yang sangat besar (ratusan ribu) pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang,  dengan tuntutan utama Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) agar ditahan segera (setelah penetapan tersangka). Hal itu adalah ekspresi karakter asli kekuasaan yang takut atas tuntutan demokratis dari rakyat. Pemerintah pun berusaha melindungi Ahok dan segala kesalahan pemerintahan pusat dengan cara menghimpun kelompok-kelompok agama, tokoh politik dan partai politik, serta juga TNI. Disisi lain, ia merepresi gerakan demokratis dan menebar teror  bau “makar” pada gerakan massa tersebut agar rakyat luas takut dan tidak terlibat dalam seluruh aksi massa demokratis.
Dalam pandangan Front Perjuangan Rakyat(FPR), bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak demokratis rakyat yang semestinya dilindungi oleh negara dan bukan distigmakan negatif atau ditakuti adanya bahaya “makar” dan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Cara rejim membenturkan demonstrasi besar dengan terganggunya kepentingan umum dan  aktivitas masyarakat  adalah cara dan ciri lama kekuasaan fasis Soeharto menghadapi gerakan massa demokratis. Sikap pemerintah yang demikian sesungguhnya bentuk adu domba antar rakyat dan tidak perduli dengan substansi masalah utama, yakni tindakan hukum tegas semestinya untuk menahan Ahok segera setelah dinyatakan tersangka.
Tentunya, penerapan maklumat itu diterapkan juga pada aksi-aksi massa yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta atas praktek penistaan terhadap rakyat seperti: Penerapan PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan yang menjadikan upah buruh tetao murah (mempertahankan politik dan peramapsan upah) dimana tahun ini oleh pemerintah pusat upah buruh dipatok hanya naik 8,25 persen, kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani yang mempertahankan tanahnya dari perampasan oleh negara bagi mega proyek infrastruktur (bandara internasional, jalan, dll) pertambangan serta perkebunan besar, perampasan hak rakyat untuk hidup melalui penggusuran dan reklamasi, kekerasan dan pelanggaran HAM berat terhadap rakyat Papua,  kenaikan harga barang dan kebutuhan pokok yang semakin tinggi sementara tingkat pendapatan rakyat semakin turun, dan masih banyak lagi.
Maklumat itu akan banyak menghasilkan tindakan represif, kriminalisasi, intimidasi, dan teror terhadap perjuangan demokratis rakyat. Maklumat tersebut berarti penghancuran dan perampasan terhadap hasil-hasil Gerakan Demokratis Mei 1998 yang berhasil menumbangkan kekuasaan fasis Soeharto sebagai simbol kekuasaan otoriter, korup, dan teror.
Atas dasar situasi itu, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap:
1.    Mengecam adanya Maklumat yang mengekang hak rakyat Indonesia dalam menyampaikan pendapat dimuka umum dan menuntut Kapolda Metro Jaya segera mencabut maklumat tersebut serta menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat.
2.    FPR menuntut pemerintahan Jokowi-JK untuk menjamin hak warga Negara atas kebebasan berpendapat dan berserikat untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai warga Negara, baik secara ekonomi, politik maupun kebudayaan.
3.    FPR juga mendukung rakyat yang akan menyampaikan pendapat dimuka umum dalam bentuk demonstrasi yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2016 untuk menagih komitmen Jokowi yang menjanjikan penyelesaian secepatnya, untuk penegakan hukum dan rasa keadilan bagi rakyat.
FPR menyerukan kepada seluruh komite FPR di seluruh wilayah Indonesia dan di  luar negeri untuk terus memajukan perjuangan menuntut hak-hak demokratis rakyat, perbaikan taraf penghidupan, dan  memperkuat solidaritas antar sesama rakyat.

Jakarta, 24 November 2016

Salam demokrasi

Rudi HB Daman
Koordinator Umum

Posted in Uncategorized | Leave a comment