Menuntut Kepres AS Dicabut dan Meminta Jokowi Melindungi WNI di AS, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Demo Kedubes AS.

Menuntut Kepres AS Dicabut dan Meminta Jokowi Melindungi WNI di AS, Front Perjuangan Rakyat (FPR) Demo Kedubes AS.

fpr_kedubes-as_5

Jakarta, 6/2/2017, Front Perjuangan Rakyat (FPR) kembali menggelar Aksi Demonstrasi, mengecam kebijakan rasial Pemerintah Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang melarang tujuh Negara untuk warganya masuk ke AS. Massa aksi juga mengecam penahanan, deportasi dan kriminalisasi oleh pemerintah AS terhadap muslim, Imigran, pengungsi dan warga Asing lainnya, terutama yang berasal dari Meksiko, Rusia, Negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dan tujuh Negara lainnya yang mendapatkan pelarangan khusus seperti, Irak, Suriah, Iran, Libia, Somalia, Sudan, dan Yaman.

Kali ini FPR menggelar aksinya didepan kantor kedutaan besar AS, yang bertempat di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam perjalanan aksinya, massa aksi sempat dihadang aparat Kepolisian, namun massa tetap bertahan dengan terus meneriakkan yel-yel dan seruannya.

Wahyusuf, Koordinator lapangan Aksi menyampaikan bahwa, aksi dilakukan untuk Solidaritas kepada seluruh umat muslim, pengungsi dan warga asing lainnya yang terkena dampak oleh kebijakan Donald Trump.

“Aksi ini juga sekaligus untuk mengecam seluruh kebijakan rasial, diskriminatif dan anti Demokrasi Donald Trump, sebagai bagian skemanya dalam memastikan dan memperkuat dominasinya diberbagai negeri, serta kontrolnya atas minyak dan sumberdaya alam lainnya diberbagai negeri”, jelas Yusuf.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Di CFD, FPR Mengecam Kebijakan Anti Migrant dan Muslim Donald Trum

FPR Menggelar Aksi Solidaritas Untuk jutaan Muslim dan Pengungsi Yang Dideportasi dan dikriminalkan di AS,  serta Mengecam Donald Trump Atas Seluruh Kebijakan Anti Migrant.

dt_fpr-1

FPR- Jakarta, 5/2/2017.  Front Perjuangan Rakyat (FPR) menggelar Aksi simpatik ditengah-tengah ramainya hari bebas kendaraan (Car Free Day-CFD), di Sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman.

Rudi HB. Daman (Koordinator FPR) menyampaikan bahwa, Aksi simpatik ini diselenggarakan untuk memberikan solidaritas dan menuntut perlindungan bagi jutaan Muslim, Pengungsi, pekerja asing dan kelompok Minoritas lainnya, termasuk sekitar 40 ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak dan semakin terancam oleh kebijakan Rasial Donald Trump, Presiden ke-47 Amerika Serikat (AS).

Donald Trump dan Pemerintahan AS melimpahkan tuduhan dan mengkambing hitamkan para migrant (pengungsi dan pekerja Asing), muslim dan kelompok minoritas lainnya di AS, sebagai penyebab kemiskinan dan semakin sempitnya lapangan kerja di AS. Padahal kenyataannya, tuduhan tersebut semata-semata untuk menutupi kegagalan dan ketidak mampuan pemerintah AS sebagai pimpinan tunggal imperialisme, dalam menyelesaikan krisis di AS dan krisis global kapitalis monopoli yang semakin parah saat ini, jelas Rudi.

Mereka yang dikambing hitamkan dan saat ini terancam deportasi, kriminalisasi, diskriminasi, pelarangan berkunjung dan tinggal di AS utamanya adalah rakyat yang terpaksa mengungsi karena perang dan Agresi di negerinya yang juga diciptakan dan dipimpin oleh AS lansung, seperti halnya provokasi-provikasi lainnya diberbagai Negeri, utamanya dengan isu “perang mlawan terorisme”. Sebagian dari mereka juga korban kemiskinan yang mencari penghidupan yang lebih baik di AS, dengan bekerja sebagai Buruh Migrant, Mereka yang juga sedang menjalankan Pendidikan dengan harapan masa depan yang lebih baik dan berbagai faktor sosial, ekonomi, kebudayaan dan keamanan lainnya yang diciptakan oleh AS sendiri yang bahkan menunjukka kedudukannya sebagai Teroris No. 1 di Dunia, tambahnya. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) Mengutuk Keras Politik Deportasi dan Tembok Diskriminatif Donald Trump!

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) Mengutuk Keras  Politik Deportasi dan Tembok Diskriminatif Donald Trump!

aksi-tolak-dt

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengeluarkan Perintah Eksekutif (Keputusan Presiden) yang  melarang masuknya warga tujuh negara berpenduduk mayoritas umat Islam ke Amerika Serikat, meliputi warga Irak, Suriah, Iran, Libia, Somalia, Sudan, dan Yaman untuk berkunjung ke AS selama 90 hari, termasuk menangguhkan seluruh penerimaan pengungsi. Keputusan tersebut jelas merugikan dan menjadikan panjang derita rakyat dari negeri berpenduduk mayoritas Muslim, khususnya di tujuh negara tersebut, yang menanggung cap “terorisme”.

Sebelumnya, Trump mengeluarkan surat keputusan, pada 25 Januari 2017 tentang pembangunan tembok perbatasan yang panjangnya 2.000 mil (3.200 KM) dan tinggi 12 meter, dengan biaya lebih dari USD 8 miliar atau Rp 106 triliun, sebagai usaha mencegah imigran gelap masuk dan penyelundupan narkoba. Proyek pendirian Tembok Perbatasan AS-Mexico tersebut merupakan kelanjutan implementasi UU Keamanan Perbatasan (The Secure Fence Act) tahun 2006, yang sesungguhnya didukung Obama dan Hilary Clinton saat menjadi senator. Pada pemerintahan Obama, justru telah mendeportasi 2 juta warga Latin yang menyeberang perbatasan dan merupakan jumlah terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Trump ingin melanjutkannya lebih intensif dan mengancam bagi warga yang menawarkan perlindungan kepada pekerja tidak berdokumen dan pengungsi.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mengecam dan mengutuk Tindak Kekerasan dan Penangkapan terhadap Rakyat Papua Yang Merupakan Bentuk Pelanggaran Hak Demokratis

https://fprsatumei.files.wordpress.com/2016/12/af029-15644488_737460283076652_1086640548_n.jpg?w=640

Jakarta, 20 Desember 2016. Tindak kekerasan dan penangkapan terhadap rakyat papua kembali terjadi. Kejadian ini terjadi dalam aksi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia (FRI) untuk West Papua di Yogyakarta, 19 Desember 2016. Aksi demonstrasi ini digelar untuk menyuarakan aspirasi, permasalahan dan nasib rakyat Papua dalam memperingati Operasi Tri Komando Rakyat (Trikora) yang dilaksanakan pada 19 Desember 1961.

aksi yang dilaksanakan di Yogyakarta tersebut, berujung tidakan. Padahal, aksi demonstrasi yang digelar sama sekali tidak melakukan tindak kriminal seperti kekerasan apalagi sampai merusak fasilitas. Saat itu, massa aksi sedang duduk dan tiba-tiba mereka ditarik dan diangkut ke truk dengan penuh intimidasi (diteriak-teriaki, ditendang juga dipukul) oleh aparat Kepolisian.

Kejadian ini menambah catatan kelam Demokrasi di Indonesia akibat penangkapan, intimidasi, kekerasan hingga kriminalisasi terhadap rakyat Papua yang menyuarakan aspirasinya. Hal ini juga dapat menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia tidak menjamin perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dimana salah satunya adalah kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.

Berangkat dari hal tersebut, Front perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap

  1. mengecam keras dan mengutuk tindakan kekerasan dan penangkapan rakyat papua dan menuntut agar mereka segera dibebaskan. Karena hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak demokratis rakyat Papua yang telah puluhan tahun dalam tindasan politik pemerintah Indonesia yang mengabdi pada kepentingan Amerika Serikat dan menyengsarakan rakyat.
  2. hentikan kekerasan, pemenjarahan dan kriminalisasi terhadap seluruh perjuangan demokratis rakyat papua
  3. hentikan segala operasi yang membuat penderitaan rakyat bertambah
  4. pemerintah harus minta maaf kepada korban pemukulan dan penangkapan
  5. mendukung sepenuhnya perjuangan demokratis papua bagi terpenuhinya hak-hak demokratis rakyat papua pada ekonomi, politik dan kebudaya

Hormat Kami

Rudi HB Daman

Kordinator FPR

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Pernyataan Sikap “Memperingati Hari Migran Internasional 2016”

imd2016“Perkuat Persatuan Buruh Migran dan Keluarganya Serta Bangun Kerja Sama Dengan Sektor Lain Untuk Menghentikan Kekerasan Terhadap Buruh Migran dan Melawan Perdagangan Manusia”

Jakarta, 19 Desember 2016. Lahirnya Hari Migran Internasional merupakan perjuagan panjang buruh migran untuk mendapatkan pengakuan, dengan disahkannya Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. Dalam momentum ini, penting untuk melihat kembali bahwa meskipun pada 9 April 2012, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB 1990 dan mengesahkan UU No. 6 tahun 2012 pada 22 Mei 2012. Namun, Undang-Undang ini tidak diimplementasikan dalam rencana revisi Undang-Undang No.39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN).

Buruh Migran Indonesia (BMI) adalah salah satu sektor dalam rakyat Indonesia yang mengalami penindasan dan penghisapan. Lahirnya BMI adalah akibat dari masifnya perampasan dan monopoli tanah di pedesaan yang membuat kaum tani dan rakyat kehilangan sandaran hidupnya.Selainitu, juga akibat dari gagalnya negara memberikan jaminan tersedianya lapangan pekerjaan yang layak karena tidak terbangunnya industri nasional yang mandiri dan berdaulat. Kedua hal tersebutlah yang menjadi akar dari migrasi paksa jutaan rakyat Indonesia ke berbagai negara (forced migration), tanpa pelayanan yang baik dan perlindungan yang kuat.

Bagi buruh migran, pelayanan dan perlindungan berarti harus membayar mahal. Sistem pengiriman BMI keluar negeri masih diserahkan sepenuhnya kepada PPTKIS/Agensi. Walaupun ada sistem kerjasama antar pemerintah (Government to Government atau G to G) itupun masih harus mengeluarkan biaya tinggi untuk pendidikan, pendaftaran dan pengurusan dokumen.

Revisi UUPPTKILN No.39/2004 yang seharusnya menjadi payung hukum bagi BMI dan Keluarganya masih belum mengakomodir konvensi PBB 1990, Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan di Bidang Perikanan dan Konvensi ILO 189 Kerja Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, belum diimplementasikan ke dalam Undang-Undang nasional. Selain itu, pembahasan revisi tersebut juga tidak melibatkan buruh migran dan dijalankan secara tertutup. Dari draf Revisi UU No.39/2004 per tanggal 29 September 2016, kewenangan masih diberikan kepada PPTKIS/PPPMI dan Agensi/Mitra Usaha. Sementara Bab perlindungan diberikan kepada BPJS.Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) atau KPILN yang merupakan salah satu masalah bagi BMI juga masih diajukan dalam draf revisi UUPPTKILN No.39/2004. Selain itu, belum ada pasal/ayat yang menjamin BMI untuk berorganisasi atau berserikat.

Dalam peringatan Hari Migran Intenasional ini, kita juga dapat melihat bahwa kenyataan pahit dan berbagai masalah buruh migran juga tak jauh beda dengan apa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia di sektor lainnya; buruh, kaum tani, perempuan, pemuda, rakyat miskin perkotaan, masyarakat adat dan suku bangsa minoritas. Hal inilah menjadi dasar untuk memperkuat persatuan buruh migran dan keluraga dan membangun kerjasama antar rakyat di berbagai sektor dalam memajukan perjuangan untuk menuntut hak-haknya.

Pemerintah Jokowi Gagal menghentikan Kekerasan, Kriminalisasi dan Perdagangan Manusia

Dalam satu tahun terjadi lima kali kejadian kapal tenggelam yang membawa BMI tidak berdokumen dengan korban meninggal 170 orang, sementara 160 orang dinyatakan selamat.
Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), satu organisasi massa yang menghimpun keluarga dan mantan BMI mencatat bahwa dalam setahun ini BMI yang dipulangkan dalam kondisi tidak bernyawa ke Nusa Tenggara Timur (NTT) sejumlah 53 orang (mayoritas dari Malaysia hanya satu dari Hong Kong), Meninggal di Hong Kong sejumlah 16 orang, dan terbanyak dari Jawa Timur (8 orang).

Tahun 2016, menjadi tahun darurat human trafficking dengan jumlah korban terbesar dari NTT. Selama tahun 2015 dan 2016 (periode Januari-Juli) ada 1667 orang yang diberangkatkan (sumber: tribun), belum lagi korban perdagangan manusia dari daerah lainnya.Saat ini, sebanyak 209 BMI terancam hukuman mati, 60% diantaranya adalah korban sindikat narkoba. Dalam sepanjang pemerintahan Jokowi, 3 orang dihukum mati di Arab Saudi, tanpa diketahui sebelumnya oleh pemerintah. Di tengah perjuangan BMI dan keluarganya menyelamatkan BMI yang terancam hukuman mati, justru pemerintah menjalankan eksekusi mati jilid 1-3. Ini menunjukan bahwa pemerintah tidak sungguh–sungguh membela rakyatnya yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Impian BMI dan keluarganya untuk bisa menjalankan kontrak mandiri, terbebas dari overcharging, mendapatan perlindungan sejati dari negaranya sendiri masih jauh dari harapan. Sumbangsih buruh migran terhadap peningkatan ekonomi negara yang sangat besar (tahun 2015: 100 trilyun devisa negara), sama sekali tidak dihargai. Pemerintah pusat dan daerah yang menerima remitansi sangat besar dari buruh migran, namun tidak mau memberikan perlindungan dan pelayanan kepada buruh migran, anak BMI dan Keluarganya yang ditinggalkan tidak diperhatikan, tidak diberi pelayanan dan perlindungan. BMI hanya disebut sebagai pahlawan devisa, hanya sebagai pemanis dan pujian palsu untuk meredam kebencian BMI dan keluarganya kepada pemerintah. Hal ini berbanding terbalik terhadap pelayanan yang diberikan negara kepada PPTKIS/Agensi.

Atas kondisi tersebut, dalam peringatan hari migran internasional 2016, Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama buruh migran Indonesia dan keluarganya menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut:

  1. Cabut UU No. 39/2004 tentang PPTKILN dan ganti dengan UU Perlindungan Buruh Migran Indonesia dan Keluarganya sesuai dengan Konvensi PBB 1990 dan Konvensi ILO 189
  2. Hentikan kekerasan, perdagangan manusia, akhiri perbudakan modern, berikan perlindungan sejati bagi buruh migran dan keluarganya
  3. Hapuskan Overcharging, cabut kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Cash transfer bagi buruh migran, serta batalkan Roadmap 2017, dan berlakukan Kontrak Mandiri.
  4. Hapus outsourching, hentikan jeratan bmi masuk pptkis
  5. Berikan training gratis bagi calon BMI di daerah kantong-kantong BMI
  6. Ciptakan mekanisme komplain dan penuntutan ganti rugi overcharging bagi BMI
  7. Selamatkan buruh migran Indonesia dari hukuman mati
  8. Hentikan perampasan upah,tanah, kerja dan penggusuran serta berbagai proyek reklamasipesisir dan laut di Indonesia
  9. Hentikan korupsi dan pungutan liar dalam berbagai skema terhadap rakyat
  10. Hentikan privatisasi, komersialisasi dan liberealisasi pendidikan
  11. Berikan lapangan kerja dan pendidikan gratis bagi rakyat
  12. Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan berikan upah layak bagi buruh
  13. Hentikan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat
  14. Laksanakan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional

FPR mendukung sepenuhnya perjuangan buruh migran Indonesia dan keluarganya serta menyerukan bagi seluruh keluarga dan mantan buruh migran Indonesia agar terus memperkuat organisasi dan persatuan serta kerjasama antar rakyat di sektor lain untuk menghentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap buruh migran serta melawan perdagangan manusia.

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman(Koordinator: 081213172878)

 

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) – Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) –Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), Front Mahasiswa Nasional (FMN) – Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) – Serikat Pemuda Jakarta (SPJ) – The Institute for National and Democratic Studies (INDIES) – JaringanAksiUntukPerubahan (JAPI) – Mineral 7

 

Posted in Berita, Pernyataan Sikap | Leave a comment

Perkuat Solidaritas Antara Rakyat Dan Dukungan Terhadap Perjuangan Rakyat Warga Sukamulya, Majalengka.

15400540_1715072248807922_3995390479567150604_n.jpg

Jakarta, 15 Desember 2016 – Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang terdiri dari berbagai organisasi bersama dengan organisasi-organisasi lainnya telah menyelenggarakan kegiatan Kunjungan Solidaritas untuk Warga Sukamulya, yang merupakan korban dari rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) pada tanggal 11 – 12 desembe

Dalam acara kunjungan solidaritas diisi berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan. Acara-acara yang diselenggarakan antara lain, Penyampaian Pesan Solidaritas untuk perjuangan rakyat Sukamulya, Trauma Healing anak dan perempuan, Diskusi Kelompok, Kunjungan ke lahan tempat konflik dan Panggung Budaya. Rangkaian agenda tersebut bertujuan untuk memperkuat persatuan warga Sukamulya, membangun organisasi yang maju dan solid, dan meningkatkan semangat warga.

Rudi HB Daman selaku Kordinator Front Perjuangan Rakyat dalam acara pesan solidaritas menyampaikan “ terima kasih banyak kepada seluruh pihak dan organisasi yang telah ambil bagian dalam memeriahkan serta menyukseskan kegaitan kunjungan solidaritas ini.
FPR mendukung secara penuh dan siap berjuang bersama dengan warga Sukamulya untuk mempertahankan dan berjuang membendung gelombang perampasan tanah atas nama pembangunan BIJB. Selain itu, untuk memperkuat perjuangan tentunya warga Sukamulya untuk membangun dan memperkuat organisasi, baik organisasi tani, organisasi pemuda, maupun perempuan untuk menjadi alat perjuangan sejati” Tambah Rudi

Selain acara pesan solidaritas, Acara tersebut juga dimeriahkan oleh berbagai penampilan kebudayaan baik puisi, menyanyi lagu anak-anak, dan lagu-lagu perjuangan yang dibawakan oleh Band Mineral7 dan juga Melanie Subono. Acara kebudayaan tersebut mampu menambah semangat dan keceriaan dari warga, khususnya anak-anak dan perempuan. Acara diakhiri dengan penyampaian dukungan dan penyerahan bantuan Buku secara simbolik yang di wakili oleh FMN Ranting Universitas Indonesia.

Organisasi yang terlibat dalam kegiatan tersebut adalah: PMII Kota Bandung, Front Nahdiyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FN-KSDA), Cendikia Mata Air, Kopri Kota Bandung, PMII Cirebon, PMII Kota Kuningan, Komunitas Punk Kuningan, Solidaritas Perjuangan Agraria untuk Sukamulya (SPAS)-Yogyakarta, GSBI Pusat, GSBI Tangerang, GSBI Bekasi, PP FMN, FMN Ranting UI, Seruni, KABAR BUMI, INDIES, AGRA, MINERAL 7, Melanie Subono & Kru, FPRC, FPRS, SPM.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional 2016 “Lawan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Yang Menindas dan Merampas Hak Demokratis Rakyat Serta Hentikan Segala Bentuk Kekerasan Negara Terhadap Perjuangan Rakyat”

Jakarta, 10 Desember 2016. Dua tahun kekuasaan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) telah menjadikan rakyat semakin sengsara dan menderita akibat krisis kronis yang terus memburuk dan tindasan politik yang meningkat. Memburuknya krisis akibat rejim Jokowi semakin terbuka dan intensif menjalankan skema neoliberalisme yang dimiliki imperialis Amerika Serikat (AS) yang membutuhkan efesiensi, ketertiban, dan kepatuhan rakyat. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi sejak September 2015 merupakan bentuk pelaksanaan neo-liberalisme AS yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Rakyat semakin kehilangan hak demokratisnya, sehingga penghidupannya merosot. Teror kepada rakyat semakin meningkat, tingkat kebudayaan rakyat semakin terbelakang. Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi semakin mempercepat perampasan hak demokratis rakyat dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Paket Ekonomi yang jahat itu telah merendahkan atau menistakan buruh sebagai manusia melalui Jilid ke-IV yang melahirkan PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang membatasi kenaikan upah tiap tahun tidak lebih dari 10 persen. Saat ini upah buruh hanya naik 8,25 persen untuk tahun 2017. Negara menggunakan seluruh instrumen untuk memaksa kepala daerah tunduk terhadap aturan pusat dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor: 5003859/SJ yang meminta Gubernur mematuhi seluruh ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, termasuk menjalankan PP No.78/2015.

Paket itu telah mempercepat penggusuran warga di Jakarta di 325 titik pada tahun 2016, yang pada tahun 2015 menggusur di 113 titik. Gubernur DKI Jakarta membiayai aparat dan menggunakan TNI dalam penggusuran. Efesiensi Paket Jokowi telah memaksa rakyat agar cepat-cepat terusir dari tanahnya untuk mega proyek infrastruktur DAM Jatigede Sumedang, Jawa Barat yang telah mengusir 11 ribu keluarga kaum tani dari tanah yang menjadi lumbung padi di Sumedang. Tangan besi Jokowi lewat Paket Ekonominya juga telah merampas tanah dan mengusir ribuan keluarga kaum tani di Desa Sukamulya Kertajati Majalengka untuk pembangunan bandara internasional. Paket Ekonomi Jokowi memiliki “ kesaktian” untuk melangkahi aturan hukum (yang menjadikannya presiden) buat meneruskan proyek reklamasi Pulau G dan mengabaikan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta tentang penghentian proyek tersebut. Paket Ekonomi yang anti rakyat yang memaksakan rakyat Kendeng Rembang Jawa Tengah dipaksa harus menerima pembangunan proyek besar PT. Semen Indonesia  yang berinvestasi besar demi  pembangunan ekonomi.

Usaha-usaha Jokowi seperti rejim pendahulunya getol memberikan karpet merah bagi kapitalis monopoli asing melalui bilateral dan kerjasama kawasan (regional) agar mudah merampok kekayaan alam dan penggunaan tenaga kerja yang murah sehingga kedaulatan bangsa tergadai. Kerja sama dalam skema Free Trade and Investment Agreements (FTAs), seperti RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) dan Trans-Pasific Partnership Agreement (TPPA) pimpinan AS merupakan bentuk upaya imperialis menguasai secara penuh wilayah Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Kebijakan tersebut juga merupakan serangan neoliberal yang terus digunakan untuk memeras rakyat di negara-negara bergantung seperti Indonesia. RCEP dan kerjasama perdagangan bebas lainnya didesain untuk memastikan kontrol ekonomi di suatu wilayah seperti halnya yang dilakukan oleh WTO melalui kebijakan liberalisasi, deregulasi dan privatisasi di berbagai sektor.

Setiap saat rakyat menghadapi teror yang semakin meningkat seperti penangkapan, kriminalisasi, kekerasan, bahkan pembunuhan. Perjuangan kaum tani mudah dikriminalkan jika mempertahankan hak yang dirampas untuk pembangunan infrastruktur, perkebunan, pertambangan besar, seperti: Pemenjaraan petani di Olak Olak Kabupaten Kubu raya Kalimantan Barat, Kriminalisasi petani Desa Sukamulya Kertajati Majalengka, di Gombong dan Kendeng melawan pembangunan perusahaan semen, petani Majalengka yang dikriminalisasi oleh Perhutani. Termasuk, teror dan penistaan negara melalui mesin ekonomi, politik, dan militer terhadap rakyat Papua yang mempertahankan tanahnya dan seluruh hak demokratisnya yang telah menyebabkan banyaknya kematian, penyiksaan, dan terampasnya hak-hak politik rakyat Papua.

FPR mendukung sepenuhnya seluruh perjuangan rakyat Papua yang mempertahankan hak-hak demokratisnya dan kebebasannya untuk menentukan masa depannya yang lebih baik sesuai aspirasi demokratis mayoritas rakyat Papua.

Berdasar pada kondisi tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap dan tuntutan:

  1. Hentikan seluruh perampasan hak demokratis rakyat dan kekerasan negara terhadap rakyat dalam bentuk kriminalisasi, penangkapan dan pemenjaraan, intimidasi, dan teror! Bebaskan segera seluruh aktivis yang dipenjara dalam memperjuangkan hak demokratis rakyat!
  2. Cabut PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan dan berikan upah layak sesuai kebutuhan hidup minimum!
  3. Hentikan seluruh penggusuran di Jakarta dan berikan ganti rugi kepada rakyat yang telah kehilangan harta bendanya akibat penggusuran yang dialaminya.
  4. Hentikan proses reklamasi yang berlangsung di berbagai daerah seperti Jakarta, Bali, Makassar dan berbagai provinsi lainnya. Khusus Jakarta, hentikan kelanjutan reklamasi pulau A sampai Q di Teluk Jakarta dan Cabut Keputusan Presiden no. 52 tahun 1995 tentang reklamasi. Berikan kompensasi (ganti rugi) terhadap warga (nelayan, pedagang kecil, produsen kecil) yang telah kehilangan pendapatannya akibat dampak reklamasi.
  5. Cabut segera izin PT. Semen Indonesia dan hentikan pembangunan tambang semen PT. Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang Jawa Tengah!
  6. Hentikan segala kekerasan negara terhadap Rakyat Papua dan operasi militer yang telah menyengsarakan rakyat Papua. Pemerintah harus segera menarik pasukannya dari daerah operasi tersebut.
  7. Berikan jaminan atas akses sarana produksi pertanian bagi petani dan perlindungan terhadap harga produksi pertanian.
  8. Cabut Undang-Undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, hentikan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan cash transfer, serta berikan perlindungan sejati bagi buruh migran Indonesia dan keluarganya.
  9. Hentikan privatisasi, liberalisasi, dan komersialisasi sektor pendidikan, kesehatan, dan sektor pelayanan publik vital lainnya.
  10. Hentikan monopoli obat-obatan dan sediakan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas bagi rakyat.
  11. Turunkan harga kebutuhan pokok dan Tolak Rencana Kenaikan Tarif Dasar Listrik tahun 2017
  12. Menolak Indonesia bergabung dalam segala bentuk perjanjian perdagangan dan ekonomi yang khianat dan menjual kedaulatan bangsa dan tanah air di bawah dominasi imperialisme,  seperti TPPA (Trans-Pacific Partnership Agreement) atau Perjanjian Kerjasama Trans-Pasifik yang dipimpin dan RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) atau Kerjasama Ekonomi Regional Menyeluruh.
  13. Laksanakan reforma agraria sejati dan industrialisasi nasional sebagai dasar pembangunan ekonomi dan kerjasama yang menjamin kemandirian secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara kebudayaan.

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman

Koordinator

081213172878

  1. GSBI – Gabungan Serikat Buruh Indonesia
  2. AGRA – Aliansi Gerakan Reforma Agraria
  3. FMN – Front Mahasiswa Nasional
  4. SERUNI – Serikat Perempuan Indonesia
  5. SPJ – Serikat Pemuda Jakarta
  6. JAPI – Jaringan Aksi Untuk Perubahan Indonesia
  7. Kabar Bumi – Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia
  8. SBMI – Serikat Buruh Migran Indonesia
  9. INDIES – Institute for National and Democratic Studies
  10. Mineral 7
Posted in Uncategorized | Leave a comment