FPR : Perppu Ormas, Instrumen Fasis Negara

“Cabut PERPPU Ormas, Hentikan Pemberangusan Demokrasi,  dan Perkuat Persatuan Rakyat Melawan Seluruh Tindakan Fasis Rezim Jokowi- JK”

IMG_20170816_124602

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya (2). Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat” (3).(Pasal 28E, UUD 1945)

Jakarta, 16 Agustus 2017. Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyelenggarakan aksi massa untuk menuntut pencabutan PERPPU Ormas dan melawan segala bentuk pemberangusan demokrasi dibawah rezim Jokowi-JK. Aksi ini diselenggarakan di depan DPR RI, mulai pukul 10.00 WIB. FPR juga mengkoordinasikan aksi nasional penolakan PERPPU Ormas secara serentak di 11 provinsi (16 kabupaten/kota) yang diikuti oleh massa buruh, tani, pemuda, mahasiswa, perempuan, dan kaum miskin kota. Aksi ini bertepatan dengan Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi tahun 2017.

Bertepatan dengan Pidato Kenegaraan Jokowi, FPR menilai bahwa kehidupan rakyat semakin merosot, yang paling utama disebabkan oleh pemberlakuan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) Jokowi untuk melayani investasi, khususnya investasi AS. Pada saat yang bersamaan, Jokowi terus semakin meningkatkan tindasannya terhadap rakyat, sebagai cara untuk mengatasi ketidakpercayaan rakyat yang semakin meluas terhadap pemerintahannya. Rakyat menuntut pelaksanaan reforma agraria (RA) sejati, sebagai harapan untuk perubahan hidup yang lebih baik dan terbebas dari berbagai bentuk penghisapan secara ekonomi, politik dan kebudayaan. Jokowi justru melaksanakan reforma agraria palsu untuk mengilusikan rakyat, sekaligus membebaskan kapitalis monopoli, borjuasi komprador dan tuan tanah besar dari tuntutan rakyat atas RA sejati. Ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak mau menjalankan reforma agraria sejati yang telah menjadi masalah pokok dan poros dari seluruh masalah di Indonesia; industri yang terbelakang, substitusi impor, upah buruh murah, buruknya akses dan pelayanan kesehatan, dan pendidikan yang terbelakang, dll.

IMG_20170816_114415

Di tengah kondisi tersebut, dimana gerakan rakyat terus tumbuh dan semakin meluas, Jokowi justru menerbitkan Perppu Ormas yang akan semakin merampas hak demokratis rakyat dan untuk mengamankan kepentingan imperialisme, borjuasi komprador dan tuan tanah atas nama “stabilitas politik dan keamanan”. Pada 10 Juli 2017, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No.2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pemerintah menilai bahwa keberlangsungan NKRI dalam bahaya karena keberadaan berbagai ormas yang dianggap anti Pancasila dan UUD 1945. Dalih ini menempatkan kondisi negara seolah-olah dalam “kegentingan yang memaksa” (darurat) yang mengharuskan terbitnya Perppu.

Dengan watak fasis rezim, penggunaan kewenangan berdasarkan Perppu Ormas akan memberangus hak berserikat dan berpendapat bagi rakyat yang dapat ditinjau dari dua penekanan: Pertama, Perppu Ormas melegitimasi kewenangan absolut Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan tudingan, tuduhan, hingga penjatuhan sanksi pada Ormas yang dinilai melanggar Perppu. Artinya, Pemerintah dapat memberikan penilaian dan menjatuhkan sanksi kepada Ormas tanpa harus melalui proses pengadilan. Kewenangan ini dapat menjadi jalan pintas bagi pemerintah untuk membubarkan Ormas yang dinilai sepihak sebagai anti pancasila, NKRI, tindakan permusuhan, dan menentang kebijakan pemerintah.

“Yang dimaksud dengan tindakan permusuhan adalah ucapan, pernyataan, sikap atau aspirasi, baik secara lisan maupun tertulis, baik melalui media elektronik maupun tidak melalui media elektronik yang menimbulkan kebencian, baik terhadap kelompok tertentu maupun terhadap setiap orang termasuk ke penyelenggara negara” (pasal 59 ayat 3, Perppu No.2 2017)

Kedua, menerapkan sanksi pidana bagi pengurus/anggota Ormas yang tidak mengindahkan larangan Perppu berdasarkan subjektifitas dan otoritas pemerintah. Hal ini dapat memicu semakin banyaknya tindakan intimidasi dan kriminalisasi terhadap rakyat. Berbagai aktifitas politik rakyat yang berjuang akan terus dibenturkan dengan berbagai penangkapan hingga penahanan.

Rudi HB Daman, Koordinator FPR menyatakan, “Penerbitan Perppu ini justru menujukkan upaya rezim untuk menekan gelombang gerakan demokratis rakyat. Dalam konteks dan sasaran yang lebih luas, Perppu Ormas menguatkan instrumen fasisme negara untuk memukul rakyat dan organisasinya (Ormas); Buruh, tani, pemuda-mahasiswa, perempuan, suku bangsa minoritas, kaum profesional seperti wartawan, dokter, dosen, guru, pengacara, bidan, dan lain-lain.”

Era pemerintah Jokowi adalah masa dimana imperialisme dibawah pimpinan AS tengah semakin gencar melipatgandakan penindasan dan penghisapannya diberbagai negeri, agar segera keluar dari krisis kronis yang menggerogotinya. Dibawah dikte Amerika Serikat, Jokowi semakin memperkuat instrumen fasis-nya untuk menindak rakyat yang konsisten melakukan kritik dan perlawanan atas berbagai kebijakan anti rakyatnya.

“Mengintensifkan peran militer diseluruh aspek kehidupan sipil dengan dukungan anggaran terbesar dan persenjataan. Menerapkan regulasi dan kebijakan fasis terhadap rakyat dengan dalih menjaga stabilitas politik dan keamanan. Prakteknya, hanya melayani dan melindungi kelancaran investasi asing, khususnya AS sebagai investor terbesar di Indonesia. Di sisi lain, justru semakin agresif mengekang dan memberangus hak-hak demokratis rakyat, khususnya hak berserikat dan berpendapat.” pungkas Rudi.

Perppu Ormas bertalian erat dengan berbagai regulasi berwatak fasis pemerintahan Jokowi, saling menguatkan satu sama lain, seperti: UU Pengadan Tanah, UU Penanganan Konflik Sosial, UU Keamanan Nasional, UU Intelijen, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah memakan banyak korban dari pihak rakyat karena kritis menentang kebijakan Negara. Situasi ini justru memberikan keuntungan bagi imperialis melalui kaki tangannya (borjuasi komparador), tuan tanah, para kapitalis birokrat beserta partai-partainya karena lebih leluasa merampas keuntungan berlipat; memonopoli sumber daya alam, merampas tanah rakyat, menghisap dan menindas klas buruh dan rakyat Indonesia, serta mendikte secara ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama rakyat Indonesia secara tegas menyatakan MENOLAK PERPPU No. 2 Tahun 2017, dan menuntut:

  1. Segera cabut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 tahun 2017 tentang Perubahan atas UU 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
  2. Hentikan segala bentuk pembatasan hak atas kebebasan berorganisasi, berpendapat, dan ekspresi, serta segala bentuk kekerasan dan persekusi terhadap organisasi massa yang memperjuangkan hak-hak demokratis dan menentang kebijakan dan tindakan negara yang menindas rakyat.
  3. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, terror, kriminalisasi dan bentuk tindasan fasis lainnya yang dilakukan oleh rezim Jokowi termasuk penerbitan Perppu Ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM, serta merampas hak politik rakyat.

FPR menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu melawan seluruh kebijakan dan tindakan fasis yang memberangus demokrasi, dan merampas hak demokratis rakyat yang merupakan bagian dari skema imperialisme untuk semakin leluasa menghisap dan menindas rakyat dan menguasai seluruh kekayaan alam di Indonesia. Organisasi rakyat di seluruh sektor segera mengkonsolidasikan organisasi, membangun aliansi sektoral dan multisektor baik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman

Koordinator (Hp: +6281213172878)

Aksi Unjuk Rasa FPR Tolak Perppu Ormas

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gelar Aksi, Ini Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat Pontianak-Kal Bar

Fpr_benderaFPR-Pontianak, 25 Juli 2017. Massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalbar menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Digulist Untan Pontianak, pada Selasa (25/7) sore.
Dalam Aksi nya FPR mendesak Pemerintah mencabut Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas dan DPR RI untuk menolak Perppu ini untuk di sahkan menjadi Undang-undang.
Ada beberapa point pernyataan sikap yang disampaikan massa FPR dalam aksinya diantarnya; Mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencabut Perppu nomor 2 tahun 2017, dan memberikan kebebasan berorganisasi dan berpendapat bagi seluruh rakyat. Hentikan politik pecah belah rakyat. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Statement FPR tentang Perppu No. 2 tahun 2017

IMG_20160429_171039Statement FPR tentang Perppu No. 2 tahun 2017

HENTIKAN PEMBERANGUSAN DAN ANCAMAN TERHADAP ORGANISASI SERTA PEMBATASAN BERPENDAPAT BAGI RAKYAT!
CABUT SEGERA PERPPU NO.2 TAHUN 2017

Salam Demokrasi !!
Keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan UU Ormas tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 Juli lalu, merupakan ancaman nyata bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, terutama hak rakyat untuk berorganisasi dan berpendapat.
Kelahiran Perppu ini menjelaskan arah dan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK untuk memastikan kestabilan politik ditengah keadaan krisis, baik itu krisis di level internasional maupun dalam negeri. Dunia internasional saat ini masih dalam keadaan yang tidak menentu, akibat krisis terutama ledakan krisis properti tahun 2008 di AS yang dampaknya harus ditanggung oleh rakyat di berbagai negeri. Berbagai lembaga keuangan raksasa gulung tikar, meskipun telah menipu dan merampas uang milik rakyat dalam berbagai skema.
Keadaan tersebut kemudian justru membuat berbagai negeri besar seperti AS, Uni Eropa, Jepang hingga Tiongkok untuk semakin ekspansif terutama untuk menanamkan kapital mereka ke berbagai negeri jajahan, tergantung maupun setengah jajahan. Mereka tidak ingin akumulasi super kapital mereka mandeg. Melalui negara secara bilateral maupun berbagai lembaga keuangan dan pembiayaan pembangunan seperti WB, IMF, ADB hingga AIIB dan berbagai lembaga operator kapital finance milik TNC/MNc untuk mendanai perbagai proyek hutang, investasi dan pembangunan di berbagai negeri. Jika cara ini mentok, maka jalan lainnya adalah kriminalisasi dan isolasi sebuah negeri yang kemudian berujung perang agresi. Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kampanye Global Memperingati 5 Tahun Perjuangan Buruh Perempuan PDK

Siaran Pers 

GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA (GSBI) – FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) – INTERNATIONAL LEAGUE OF PEOPLES’ STRUGGLE (ILPS) INDONESIA

Insta-image-45

Kampanye Global Memperingati 5 Tahun Perjuangan Buruh PDK (Juli 2012 – Juli 2017)

“Solidaritas Internasional untuk Memperkuat 5 Tahun Perjuangan Buruh PT. PDK Indonesia Menuntut Hak dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Korporasi”

 

Jakarta, 12 Juli 2017. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap 1,300 buruh yang mayoritas adalah perempuan, dan pemberangusan serikat oleh PT. Panarub Dwikarya (PDK) adalah penindasan terhadap hak-hak buruh di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak melakukan upaya untuk melindungi hak-hak buruh dan memastikan tanggung jawab korporasi dalam penyelesaian masalah ini.

GSBI, FPR, dan ILPS Indonesia menginisiasi kampanye global untuk mendukung lima tahun perjuangan buruh PDK. Kampanye global dilaksanakan pada 12 hingga 18 Juli 2017 untuk memperkuat tekanan dari organisasi buruh, organisasi masyarakat sipil lainnya, serta masyarakat luas untuk memastikan tanggung jawab seluruh pihak (ILO, Pemerintah, PT. PDK dan PT. Panarub Industry, ADIDAS dan Mizuno) untuk segera menyelesaikan masalah buruh PDK. Kampanye ini juga diharapkan memperkuat solidaritas internasional bagi perjuangan buruh Indonesia dan seluruh dunia melawan perampasan hak-hak buruh yang dilakukan oleh korporasi kapitalis monopoli.

Kampanye ini melibatkan jaringan organisasi nasional dan internasional melalui beberapa kegiatan, seperti: Surat tekanan bersama kepada pemerintah Indonesia dan perusahaan, kampanye melalui media massa dan media sosial, penyampaian pesan solidaritas, dan mobilisasi massa serentak pada tanggal 18 Juli 2017. Mobilisasi massa akan dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja RI, Kedutaan Besar Indonesia, Kedutaan Besar Jerman dan Jepang sebagai representasi brand Adidas dan Mizuno, atau di kantor perwakilan Adidas dan Mizuno di berbagai negara, serta di pusat aktivitas publik.

5 tahun perjuangan buruh PDK menjadi gambaran bahwa di tengah krisis global, korporasi kapitalis monopoli semakin meningkatkan target produksi dan keuntungan melalui penghisapan dan penindasan terhadap buruh; beban kerja berlipat, PHK, upah tidak layak, kondisi kerja yang buruk, pemberangusan serikat, kekerasan, intimidasi, dan teror dengan menggunakan kekuatan militer dan kepolisian semakin massif. Pemerintah justru melindungi kepentingan korporasi sebagai bentuk implementasi kebijakan neoliberal globalisasi. Klas buruh di berbagai negeri telah mengalami tindasan serupa karena keserakahan korporasi kapitalis monopoli internasional. ILO sebagai badan PBB juga tidak memiliki kekuatan untuk memastikan rekomendasi mereka dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi internasional sekelas ILO berada di bawah dikte imperialis.

Pada Juli 2012, PT. Panarub Dwikarya di Tangerang (PT Panarub Industry Group), produsen sepatu brand Adidas dan Mizuno melakukan PHK sepihak karena buruh PDK membentuk serikat independen dan pemogokan untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja. Sebelumnya, buruh PDK mengerjakan satu jenis pekerjaan, namun perubahan sistem kerja mengakibatkan mereka harus bekerja untuk 2 atau 3 jenis pekerjaan. Perubahan tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan upah. PT PDK melipatgandakan beban kerja bagi buruh untuk meningkatkan target produksi dan keuntungan, namun merampas hak-hak buruh.

Buruh PDK telah mengalami banyak kerugian secara ekonomi dan politik. Mereka tidak mendapat upah dan pesangon, sulit mendapatkan pekerjaan baru akibat Blacklist yang dilakukan oleh perusahaan induk (PT. Panarub Industry). Mereka juga mengalami intimidasi, teror dan bentuk kekerasan lain yang diorganisasikan secara langsung oleh PT. PDK. Tindakan ini bertujuan untuk memberangus serikat dan meredam gejolak perlawanan buruh melalui pelibatan aparat kepolisian, militer, dan preman bayaran.

Hingga Juli 2017, berbagai upaya telah dilakukan buruh PDK dengan dukungan langsung dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI); aksi massa di Kedutaan Besar Jepang dan kantor Adidas, melapor ke Disnaker Kota Tangerang, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perempuan dan Anak, Kementerian Luar Negeri, DPR RI Komisi IX, hingga melaporkan kasus ke International Labor Organization (ILO)-PBB.

Komite ahli ILO telah menerbitkan rekomendasi No. 589 yang menegaskan pemerintah dan korporasi untuk segera menyelesiakan kasus ini dan membayarkan hak buruh PDK. Pemerintah Indonesia melaporkan kepada Komite Ahli ILO bahwa seluruh rekomendasi telah dijalankan. Faktanya, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan dan kasus ini belum terselesaikan.

Oleh karena itu, kampanye global ini mendukung sepenuhnya perjuangan buruh PDK dan menuntut:

  1. Pemerintah Indonesia segera laksanakan seluruh rekomendasi No.589 Komite Ahli ILO dan memastikan tanggung jawab seluruh perusahaan (PT. PDK-Panarub Industry, ADIDAS dan MIZUNO) untuk memenuhi hak-hak buruh PDK
  2. PT. PDK-Panarub Industry, ADIDAS dan MIZUNO segera bertanggung jawab atas hak buruh PDK
  3. Keadilan bagi Buruh PDK Indonesia
  4. Segera selesaikan kasus PDK dan penuhi seluruh hak buruh PDK
  5. Hentikan kekerasan, intimidasi, teror bagi buruh PDK, dan seluruh buruh di Indonesia
  6. Hormati kebebasan berserikat dan Hentikan Pemberangusan Serikat.

Kampanye ini juga menyerukan kepada seluruh rakyat untuk memperkuat solidaritas internasional untuk perjuangan buruh Indonesia dan seluruh dunia melawan segala bentuk penindasan dan penghisapan imperialisme di seluruh negeri.

Lawan Adidas dan Mizuno! Keadilan bagi Buruh PDK!

Jayalah Perjuangan Buruh! Jayalah Solidaritas Internasional!

 

 

Rudi HB Daman

Ketua GSBI/ILPS chapter Indonesia

Cp: 0812 1317 2878

 

Note:

Sejak tanggal 12 hingga 18 Juli 2017, masyarakat luas dapat berpartispasi melalui kampanye di media sosial (fb, twitter, instagram, dll.) dengan menyebarluaskan siaran pers ini, membuat poster/flyer yang berisikan poin tuntutan kampanye, membuat pesan solidaritas dalam bentuk foto atau video singkat. Publikasi dapat menggunakan hastag: #PunchMIZUNO-ADIDAS         #ImplementILOrecommendation      #JusticeforPDKworkers

Mention di twitter: @GSBIPusat @adidasoriginals @adidasindonesia @MIZUNO_FTB_jp @jokowi @hanifdhakiri @KemnakerRI @dedeyusuf_1

Posted in Berita, Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR) Atas Vonis Bersalah Terhadap Ahok

“Kekalahan Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta dan Vonis Bersalah dalam Kasus Penodaan Agama adalah Hukuman Rakyat”

09-Ahok-di-vonis-2-tahun-penjara-JOE5-681x460

Foto Sidang dan Pembacaan Vonis Bersalah terhadap Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Sumber:  Actual.com/Joanito De Saojoao

Kekalahan politik Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta  dan divonismya Ahok dalam kasus penodaan agama membuktikan bahwa mayoritas rakyat membenci seluruh pimpinan yang lebih melayani kepentingan pemilik modal besar asing dan dalam negeri (komprador) serta tuan tanah.

Keputusan pengadilan Jakarta Utara dalam sidang yang diselenggarakan di auditorium Kementerian Pertanian juga membuktikan Ahok telah melukai mayoritas kaum Muslim di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta. Ia telah menggunakan cara yang menyakitkan mayoritas kaum Muslim dengan secara sembrono dan arogan melakukan tafsir terhadap ayat suci Al-Qur’an yang menjadi hak eksklusif umat Islam dengan tujuan untuk dapat berkuasa kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta. Continue reading

Posted in Pernyataan Sikap | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

PERNYATAAN SIKAP FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) MELAWAN PEMBRANGUSAN DEMOKRASI

“LAWAN PEMBRANGUSAN DEMOKRASI PEMERINTAH JOKOWI-JK: PEMBUBARAN ORMAS DAN PEMBRANGUSAN KEBEBASAN BERPIKIR, BERKUMPUL DAN BERPENDAPAT”

Pengumuman Pembubaran HTI

Foto Pengumuman Pembubaran HTI. Sumber: Kompas.com

Pemerintah Jokowi-JK semakin menunjukkan wajah represif dan anti demokrasi. Setelah melakukan serangkaian pembiaran atas pembubaran paksa forum-forum publik seperti diskusi publik, bedah buku, pemutaran film, pertunjukan puisi dan lukisan, Pemerintah Jokowi-JK melalui Menkopolhukam Wiranto mengeluarkan keputusan tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada 8 Mei 2017. Ada tiga poin alasan Pemerintah Jokowi-JK membubarkan HTI yakni: Pertama, HTI tidak melaksanakan peran positif mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, Terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2013 tentang Ormas. Ketiga, Aktivitas yang dilakukan menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) memandang bahwa serangkaian pembrangusan demokrasi tersebut adalah Continue reading

Posted in Pernyataan Sikap | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sikap FPR dalam Peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2017

PERKUAT PERSATUAN BURUH DAN TANI SERTA SELURUH RAKYAT TERTINDAS MELAWAN KEBIJAKAN JOKOWI YANG SEMAKIN MEMEROSOTKAN DAN MENINDAS RAKYAT

Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR)dDalam Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2017.

poster FPR May day 2017_Ok Final 1

 

Memburuknya Krisis Imperialisme dan Meningkatnya Agresi Militer Amerika Serikat

Krisis ekonomi global yang semakin memburuk akibat sistem dalam kapitalisme monopoli (imperialisme) semakin memerosotkan seluruh negeri dalam penderitaan panjang. Amerika Serikat (AS) sebagai imperialis nomor satu bersama sekutu-sekutunya (Jerman, Inggris, Perancis, Kanada, Italia, dan Jepang) yang menguasai 70 persen kekayaan dunia mengalami krisis yang terus memburuk yang berakibat buruk pada buruh dan rakyat di negeri-negeri tersebut. Rakyat di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan menanggung beban semakin berat dan penghidupannya lebih buruk oleh krisis kronis dalam negerinya.

Kehancuran industri manufaktur Amerika Serikat telah menjadikan gelombang pengangguran yang besar, hancurnya tenaga produktif, meluasnya kemiskinanan, merosotnya standar hidup rakyat, meningkatnya kerusuhan rasial dan kriminalitas, menumpukknya utang pemerintah AS. Pada tahun 2015, angka pengangguran di AS mencapai 102,3 juta angkatan kerja, 41 persen usia pekerja memiliki masalah dalam pembayaran kesehatan, dan meningkatnya tunjangan  pengangguran dari 20 ribu menjadi 294.000 orang (Mei 2016). Upah buruh di AS sangat rendah yakni hanya US$ 7,5 per jam atau US$ 15.080 per tahun yang tidak mencukupi kebutuhan hidup minimum (living cost) sebesar US$ 15 per jam.

Di Eropa, kemerosotan ekonomi telah memukul sumber pendapatan klas pekerja di berbagai negeri. Buruh mengalami perampasan upah dan kerja karena defisit anggaran pemerintah yang membengkak akibat krisis. Klas pekerja terus kehilangan upahnya karena pemotongan subsidi (pendidikan, kesehatan, pensiun, dana sosial, tunjangan pengangguran, dan lain-lain), tidak adanya kenaikan upah, terus naiknya harga kebutuhan pokok. Keadaan ini yang telah menggerakkan jutaan rakyat pekerja dan rakyat tertindas lainnya melakukan perlawanan dengan aksi demonstrasi dan pemogokan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment