Tolak Keputusan Pemerintah Tentang Kelanjutan Kegiatan Reklamasi di Jakarta

Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan bahwa keputusan untuk memberikan izin bagi kelanjutan  kembali kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta  melalui rapat bersama yang diadakan Kementerian Bidang Maritim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Pemprov DKI Jakarta di Kantor Kementerian ESDM pada 13 September 2016 merupakan keputusan yang berwatak anti rakyat dan anti demokrasi. Keputusan yang terkait dengan pembatalan izin reklamasi Pulau G berdasarkan hasil sidang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 31 Mei 2016 yang membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra menjadi bukti korupnya sistem hukum demi melayani kepentingan investasi asing dan korporasi besar yang mengeruk keuntungan besar terhadap proyek reklamasi.

Proyek reklamasi di Pantai  Utara Jakarta atau Teluk Jakarta dengan pembuatan pulau buatan dari Pulau A sampai Q merupakan bagian mega proyek yang terintegrasi dengan pembangunan tanggul raksasa Teluk Jakarta atau Giant Sea Wall yang bernilai sekitar 600 triliun rupiah. Proyek tersebut didanai lembaga keuangan internasional milik kapitalis monopoli asing, yang menggelontorkan dana bagi investasi mega proyek ini agar dapat menarik keuntungan besar di tengah krisis akut yang dialaminya.

Total luas 17 pulau ini ini sekitar 5.100 hektar yang untuk pembangunan property mewah, seperti hotel, apartemen, restoran, mall yang tidak berguna bagi mayoritas rakyat yang lebih membutuhkan tempat tinggal yang layak, jaminan pekerjaan yang layak dan kepastian kerja yang tetap, upah tetap yang sesuai kebutuhan hidup, dan jaminan sosial lainnya yang merupakan hak demokratis. Proyek ini telah memberikan kesempatan perusahaan-perusahaan besar diantaranya Agung Sedayu Grup (membangun pulau A.B,C,D,E)  dan PT Agung Podomoro Land melalui PT Muara Wisesa Samudra.

Proyek reklamasi 17 pulau di teluk Jakarta merupakan bagian dari mega proyek Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD) yang merupakan proyek Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat. Proyek yang dimulai tahun 2014 terdiri atas reklamasi pantai utara Jakarta (tahap I), konstruksi tanggul terluar (tahap II), dan tembok laut raksasa atau Giant Sea Wall (tahap III). Pemerintah selalu berdalih proyek NCICD mampu mengatasi masalah banjir, sanitasi, dan penyediaan air yang lebih baik, konektivitas yang lebih baik dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan sebagai pra-syarat pengembangan ekonomi berkelanjutan di ibukota negara Indonesia. Faktanya, pembangun pesisir ibu kota untuk:  Pemukiman dan kegiatan komersial,  Pusat perdagangan jasa skala internasional, Pusat distribusi barang, pelabuhan, industri dan, pergudangan.

Tujuan NCID adalah terbangunnya Smart City di ibukota yang merupakan program yang disponsori Bank Dunia. Program ini menjadikan banyak penggusuran yang dialami rakyat miskin karena dianggap kumuh, liar, dan menghambat pembangunan dan keindahan kota. Penggusuran di kota ini terintegrasi dengan program mega proyek reklamasi untuk mewujudkan pengembangan ekonomi berkelanjutan yang dikuasai oleh pemilik modal raksasa.

Oleh karena itu, keputusan tersebut hanya mengutamakan kepentingan kekuatan modal besar monopoli asing  dengan merampas hak demokratis rakyat dan menambah beban krisis di pundak rakyat. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim (Luhut B. Panjaitan) yang mengatakan tidak ada alasan untuk tidak melanjutkan reklamasi di Pantai Utara Jakarta telah menyakiti hati rakyat. Jelas, kelanjutan reklamasi telah menyesengsarakan nelayan, penduduk sekitar pesisir dan seluruh rakyat. Reklamasi telah menghancurkan ekonomi rakyat, menambah beban penghidupan massa, merusak lingkungan, memerosotkan kebudayaan massa akibat pembangunan yang lebih mengutamakan mega proyek yang tak berguna bagi rakyat. Artinya, keputusan tersebut bersifat korup dan tujuan-tujuan korup.

Selain itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyatakan Pemprov sudah mempersiapkan peta tematik untuk membangun tanggul dan rumah susun bagi para nelayan Teluk Jakarta. Rencana Gubernur akan dibangun  untuk mengakomodir sekitar 20 ribu warga dan menyewakan kepada nelayan dengan memberikan subsidi 80 persen dengan biaya sewa Rp 5.000 sampai Rp 15.000 per hari.

Gubernur DKI  ingin menjadikan dirinya orang suci dengan memberikan rumah susun yang faktanya telah merugikan banyak warga korban gusuran, karena fasilitas yang buruk dan harga sewa yang kenyataannya tidak mampu dibayar warga. Beban krisis yang mengurangi tingkat kualitas hidup dan kemiskinan telah membuat masa depan penghidupannya suram. Akibat reklamasi telah menjadikan pendapatan nelayan merosot lebih dari 70 persen dari hasil lautnya, sehingga meninggikan defisit pendapatannya. Demikian juga warga korban gusuran yang diantaranya korban penggusuran di Kampung Pulo, Kali Apuran Kapuk, Pinangsia, Bidara Cina, Luar Batang, Bukit Duri, Kalijodo, dan lain-lain.

Rencana pembangunan rumah susun atau rumah deret bagi nelayan dan korban gusuran bukan lah program mandiri pemerintah. Program pembangunan rusun tersebut merupakan proyek Bank Dunia yang dikontrol kekuatan modal raksasa monopoli asing. Proyek tersebut bukan bertujuan memperbaiki penghidupan rakyat melainkan cara meminggirkan rakyat dan merampas hak demokratis (ekonomi, politik, dan kebudayaan) secara halus. Tujuannya adalah memuluskan mega proyek bisnis. Sumber dana bagi proyek rumah susun ini diperoleh dari dana BPJS dan pinjaman yang diberikan Bank Dunia, Lembaga International Finance (IFC) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) sebagai hutang.

Front Perjuangan Rakyat (FPR) berpendirian bahwa keputusan pemerintah tersebut melegitimasi dan mengintensifkan perampasan tanah, mencabut hak hidup rakyat, dan merampas seluruh hak-hak demokratis rakyat. Keputusan tersebut pasti akan mengintensifkan tindasan melalui kekerasan, intimidasi, dan teror terhadap rakyat. Keputusan pemerintah tersebut telah menindas aspirasi dan hak demokratis rakyat. Keputusan pemerintah tersebut pasti akan menjadi acuan bagi pemerintah di berbagai daerah, sehingga akan mengintensifkan tindasan yang semakin menyesengsarakan rakyat.

Oleh karena itu, FPR menuntut:

  1. Batalkan segera keputusan pemerintah untuk melanjutkan seluruh reklamasi di Teluk Jakarta !
  2. Hentikan seluruh proyek reklamasi dan rencana pembangunan tanggul raksasa di Teluk Jakarta yang terbukti merugikan rakyat secara ekonomi, politik, kebudayaan, dan lingkungan!
  3. Berikan ganti rugi kepada rakyat akibat reklamasi dan penggusuran yang dialami sebelumnya!
  4. Hentikan seluruh proyek dan mega proyek di Jakarta bagi pembangunan property mewah, mall-mall, dan segala bentuk infrastruktur bagi keuntungan korporasi raksasa asing dan dalam negeri yang telah merampas tanah, tempat tinggal, dan hak hidup rakyat secara paksa!
  5. Hentikan seluruh bentuk kekerasan, intimidasi, dan pembodohan oleh aparat negara yang hakekatnya adalah teror terhadap rakyat!
  6. Berikan subsidi besar bagi rakyat (pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pokok rakyat, dan lain-lain) dan perbaikan upahnya agar dapat memperbaiki penghidupannya.
  7. Laksanakan land reform sejati sebagai jalan bagi tercitanya industri nasional yang mandiri!

Front Perjuangan Rakyat menyerukan kepada seluruh rakyat, khususnya rakyat Jakarta agar bersatu untuk menolak seluruh kebijakan pemerintah Pusat dan pemprov DKI Jakarta, tentang reklamasi Teluk Jakarta yang anti rakyat dan anti demokrasi.

(Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Pemuda Jakarta (SPJ) Front Mahasiswa Nasional (FMN) Keluarga Besar Buruh Migran (KABARBUMI)  serikat perempuan indonesia (SERUNI)

Jakarta, 13 September 2016

 

Kordinator

 

Rudi HB. Daman

HP: +628121317878

Posted in Pernyataan Sikap | Leave a comment

Eni Lestari, Buruh Migrant Asal Indonesia terpilih menjadi Pembicara sidang tingkat tinggi Dewan PBB.

Eni

Foto bersama setelah konfrensi Pers selesai. Dok. By Yima

Setelah ditetapkan oleh ketua majelis PBB, Komite penghubung PBB dan lembaga non pemerintah dan masyarakat sipil atau The UN Non-Governmental Liaison Service (UN-NGLS), mengumumkan 9 pembicara yang telah dipilih sebagai pembicara utama dalam pertemuan tingkat tinggi PBB tentang migrant dan pengungsi, 19 September 2016 mendatang.
Eni Lestari, Ketua Aliansi Migrant Internasional (International Migrant Alliance-IMA) terpilih menjadi salah satu dari tiga pembicara pembuka mewakili migrant dan pengunsi di seluruh dunia. Ucapan selamat dan salut terus berdatangan dari berbagai pihak, baik nasional maupun Internasional, utamanya dari buruh migrant Indonesia diberbagai negeri. Sebab terpilihnya Eni sebagai pembicara, tentulah menjadi salah satu buah perjuangan yang sudah bertahun-tahun dijalankan oleh migrant diseluruh dunia, agar PBB mau mendengarkan suara dan tuntutan buruh migrant maupun kepentingan-kepentingan pengungsi diberbagai negeri atas tuntutan jaminan perlindungan dan kesejahteraan baik dari negeri asal maupun di negeri penempatan.
Dalam konferensi pers yang digelar jaringan buruh migrant Indonesia (JBMI) di Kantor lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta hari ini, 27/8/2016, Eni mengungkapkan bahwa, bertahun-tahun memperjuangkan agar PBB lebih tegas dan keras menyikapi problem krisis migrant dan pengungsi di dunia. Akhirnya setelah sekian lama, PBB menyikapinya dengan menjadikan isu migrant dan pengungsi sebagai isu utamanya dalam KTT kali ini. Saya terpilih sebagai salah satu pembicara, juga cermin bahwa PBB akhirnya memberi kesempatan dan mau mendengarkan migrant untuk berbicara atas namanya sendiri.
Saya bersyukur, terpilih menjadi pembicara dalam forum global tersebut, ini adalah kesempatan yang besar  dan luar biasa khusunya buat migrant, pengungsi dan rakyat terlantar lainnya diberbagai negeri, juga bagi para pegiat isu buruh migrant yang sudah merasa cukup frustasi bahwa mau dibawa kemana lagi isu dan kondisi yang diperjuangkan oleh Buruh migrant selama ini.  Terlebih lagi forum ini akan dihadiri oleh 1900 peserta dari Kepala Negara, para Menteri, jajaran Dewan PBB, Akademis, Tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh Dunia lainnya”, Ungkapnya.
Eni juga menyampaikan bahwa, sebagai perwakilan Migrant, dalam kesempatan tersebut, Saya ingin menekankan bahwa semua Negara saat ini punya Buruh Migrant dan, mayoritas Negara-negara tersebut bisa tumbuh dan berkembang karena eksistensi buruh migrant dan pengungsi. Karenanya, penting sekali bagi seluruh Negara untuk menghentikan system yang hanya mengorientasikan buruh migrant sebagai pijakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan orientasi keuntangan semata, tapi harus memperhatikan kepentingan, hak dan kesejahteraan buruh migrant, pengungsi dan orang-orang terbuang yang ada di Negara dan territory mereka.
Mereka harus mulai menghentikan orientasi kepentingan bisnis dan keuntungan mereka dibandingkan dengan perlindungan HAM bagi buruh migrant dan pengungsi. Karena selama ini dalam menyelesaikan masalah migrant diberbagai negeri, di Indonesia sekalipun hanya diorientasikan untuk mendapatkan keuntungan. Selama Buruh migrant selalu dibandingkan dengan profit, selama itu pula hak dan kesejahteraan buruh migrant dan pengungsi tidak akan pernah terealisasi, ini harus menjadi prinsip yang sangat fundamental bagi setiap Negara, tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Karsiwen, Ketua  Keluarga Besar Buruh Migrant Indonesia (KABAR BUMI), menyampaikan bahwa, Akar migrasi di Indonesi adalah akibat kemiskinan yang semakin akut dialami oleh rakyat, uatamanya keluargakaum tani dan masyarakat miskin dipedesaan.
Sudah begitu panjang perjuangan BMI dan rakyat luas atas deretan panjang masalah yang dialami oleh BMI selama ini, baik perdagangan manusia (human Trafficking), tindak kekerasan, perampasan upah dan berbagai pelanggaran lainnya yang bahkan menyebabkan banyaknya BMI yang meninggal dan terkena hukuman mati diluar negeri, seperti halnya BMI yang berasal dari NTT baru-baru ini.
Karsiwen melanjutkan, dengan kondisi kemiskinan yang semakin parah saat ini, BMI terpaksa meninggalkan keluarganya untuk dapat memperbaiki hidup. Namun kenyataannya, pengorbanan atas perasaan, waktu dan bahkan keselamatan yang dilepaskan oleh BMI sesunggguhnya tidak akan pernah sanggup terbayarkan dengan gaji yang begitu rendah. Bahkan berbagai masalah justeru terus bermunculan dihadapi BMI, selain masalah di negeri penempatan, BMI menghadapi berbagai masalah social, akibat kemiskinan yang tidak terpecahkan kemudian berujung perceraian, menjadi korban sindikat narkoba, penipuan dan lain sebagainya.
Atas seluruh kenyataan tersebut, BMI dan keluarganya harus paham bahwa kita punya hak dan harus berani menyuarakan kepentingannya sendiri. Hal ini harus dilindungi oleh Undang-undang, utamanya undang-undang perlindungan. Bukan seperti UU saat, sperti UU 39 yang tidak menjamin hak dan kesejahteraan bagi buruh migrant serta perlindungan di Negara penempatan, tegasnya.
Lebih jauh lagi, tegas Karsiwen, solusi utama untuk menyelesaikan masalah ini adalah, pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan merata, mengehntikan perampasan dan monopoli tanah skala luas, mengembalikan tanah-tanah rakyat yang selama ini dikuasai oleh pemodal-pemodal, utamanya pemodal asing, membangun Industri nasional.
Terakhir, Selamat dan salut kami sampaikan kepada Saudari Eni Lestrasi atas terpilihnya sebagai pembicara pembuka dalam pertemuan tinggi PBB. Pertanyaannya, jika PBB saja mau mendengarkan buruh migrant, lantas kenapa pemerintah Indonesia tidak? Tutup Karsiwen. (FPR)

Posted in Berita | Tagged , , , | Leave a comment

Speak Out – Speak Out ” Struggle Night ” 3 .

LBH

dokumentasi By: Rendy

Jakarta (20 / 08/2016 ) . Masih dalam Kegiatan Pentas Kebudayaan Rakyat. Algif selaku direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menyampaikan dalam speak outnya pada 20/08/2016 malam di depan Pelantaran Knator YLBHI Jakarta “rezim saat ini juga rezim penjajah kawan-kawan.kemerdekaan  bukan hanya bagi kita di indonesia dan bagi kita yang  di jawa, tapi kemerdekaan juga kita tunjukkan dan perjuangankan kepada kawan – kawan  kita di papua”.

 
“Dalam 4 bulan saja sekitra 5000 aktivis papua di tangkap oleh kepolisian. Di siksa dan dikirimalkan karena memiliki senjata tajam  yang ada di dapur dan mengibarkan bendera kemudian di ancam 12 tahun dengan pasal makar  atau pun harus di bunuh dan hilang. Kemerdekaan bukan hanya untuk kita tapi untuk kita semua”. Tambahnya

 
Solidaritas dan konsolidasi rakyat harus dijalankan, kami mengajak kawan kawan untuk bergabung dalam satu perjuangan bersama”. Ajaknya

Selanjutnya Jhon mewakili Forum Rakyat Bali (FORBALI) menyampaikan” persoalan lingkungan, persoal teluk bali, persoalan teluk jakarta, persoalan agraria dan persoalan buruh adalah persoal bersama seluruh rakyat indonesia. Sehingga kita harus berjuang bersama. (FR)

Posted in Berita | Tagged , | Leave a comment

Speak Out – Speak Out “Struggle Night” 2.

14037770_1334666919896513_2092265864_o

Kurniawan sabar selaku direktur INDES dalam kegiatan Speak Out menyampaikan “Negeri ini tidak akan pernah sejahtera atau  mengwujudkan kemerdekaan sejati.  jika tuan tanah dengan berbagai bentuknya tidak pernah di singkirkan atau di hancurkan dari negeri ini.

Maka sejatinya, rakyat indonesia di berbagai daerah yang saat ini masih berjuang untuk hak haknya, harus kita dukung dengan sepenuh hati, harus kita dukung dengan sekuat tenaga dimana pun mereka berada. Karena dukungan kita adalah bentuk solidaritas termaju dari rakyat indonesiap”. ujarnya

Kita harus melanjutkkan perjuangan ini, dengan  perjuangan yang lebih kuat.karena  Kita menyakini bahwa jalan satu satunya dalam mengwujudkan demokratisasi adalah dengan menjalankan reforma agraria sejati, menjamin hak-hak rakyat, menjamin hak rakyat atas tanah dan menghentikkan kriminalisasi oleh rakyat.  kita harus berjuang untuk itu” tegasnya

Selanjutnya speak Out juga di sampaikan oleh wahyusuf selaku ketua serikat pemuda Jakarta (SPJ) menyampaikan “kami memaknai  kemerdekaan indonesia sebagai kemerdekaan yang belum tuntas. Karena  sejak 17 agustus 1945 hingga sekarang   masih eksisnya monopoli tanah yang telah merampas kedaulatan rakyat atas tanah.

Saat ini kita lihat bagaimana berjalanya pengusuran rumah rakyat, berjalannya reklamasi tidak terlapas dari peran dari Kapitaslis monopoli asing, borjuasi besar komparador  dan tuan tanah  yang  di dukung penuh oleh rezim boneka Jokowi-JK”. ujarnya

Maka kita harus memperbesar dan memperluas perjuangan rakyat serta bersatu dalam mengwujudkan Land reform sejati dan industrialisasi nasional sebagai syarat pokok terwujudnya kesejahteraan dan kemerdekaan sejati bagi rakyat”. Tegasnya

 

 

Posted in Berita | Tagged | Leave a comment

Speak Out – Speak Out dalam Pentas Kebudayaan Rakyat ” Struggle Night”

Rahmat (1)Pukul 19.55 di tengah acara Panggung kebudayaan Rakyat yang di selenggarakan oleh Front Perjuangan Rakyat tidak hanya menampilkan kebudayan – kebudayaan progresif. namun didalamnya ada kegiatan Speak Out dari berbagai pimpinan organisasi yang hadir. Jakarta, (20/08/2016).

Rahmat P Panjaitan selaku Sekretaris Front Perjuangan Rakyat mengatakan dalam Speak Out bahwa  “kemerdekaan bukanlah pemberian tapi kemerdekaan adalah perjuangan rakyat indonesia, 71 Indonesia merdeka namun cita – cita mewujunkan Reforma Agraria dan Industrialisasi nasional yang Bebas dari Imperialisme dan feodalisme belum tercapai” sahutnya.

Terakhir Rahmat menambahkan, “ Maka dari itu kemerdekaan yang sejati hanya mampu di raih dengan persatuan dan perjuangan rakyat melawan tiga musuh rakyat.

Dewi dari KPA  juga menyampaikan “Land refrom mengalami degeradasi di bawah rezim populis jokowi jk. hingga saat ini konflik agraria mengalami peningkatan, sekitar  208 konflik agraria terjadi dalam pemerintah jokowi. dan ada 90 orang rakyat yang di tembak oleh polri dan TNI, Kami dari KPA mengajak kawan kawan untuk aksi dalam HTN. Kami dari KPA akan bergabung dengan AGRA dalam peringatan HTN,  menuntut pemerintahan rezim Jokowi – jk untuk menjalankan Reforma Agraria sejati dan hentikan kriminalisasi terhadap rakyat.”  Tegasnya.

Speak Out juga di sampaikan oleh perwakilan ILC  yakni, Erfan Faryadi  “Makna kemeredekaan itu sudah tidak ada,, sebagai mana yang telah disampaikan oleh pimpinan organisasi tadi. tuntut rakyat saat ini, adalah hak – hak rakyat yang di jamin oleh konstitusi negara serta keadilan secara menyeluruh.

Seluruh hak – hak rakyat tidak akan di dapatkan oleh rakyat tanpa perjuangan bersama. Perjuangan bersama yang dimaksud  adalah perjuangan seluruh sektor dan klas untuk memperjuangkan hak demokratis rakyat”.tegasnya

(FR)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Pentas Kebudayaan Rakyat Front Perjuangan Rakyat (FPR)

teater

Dokumentasi By : Badarudin FMN

Suasana mencekam seketika dan membuat bulu pundak para penonton merinding ketika Teater Buruh Indonesia ( TBI ) dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia ( GSBI ) Tanggerang melakukan teatrikal dengan kolaborasi narasi yang di bacakan salah satu anggotanya, pada saat pembukaan acara Pentas Kebudayaan Rakyat “ Strugle Night” yang di selenggarkan oleh FPR ( Front Perjuangan Rakyat ) dalam memperingati Proklamasi Indonesia yang ke 71 sekaligus menyongsong Hari Tani Nasional yang ke 56 mendatang. Sabtu ( 20/08/2016).
Acara yang di mulai pada pukul 19.00 tersebut di depan pelantaran kantor YLBHI Jakarta di lanjut dengan menyanyikan lagu wajib Indonesia raya bersama. Seluruh penonton mengambil sikap berdiri.

bahrain
Pukul 19.18 acar pun resmi di buka oleh perwakilan YLBHI Bahrain. “ saya meberikan apresiasi atas terlaksanaya kegiatan ini, karena bukan hanya seremonial semata tapi ini moment untuk mereview perjuangan kita  “ pungkas Bahrain dalam pembukaan acara Pentas Kebudayaan Rakyat .
Selain itu Bahrain berharap  perjuangan kita hari ini untuk terus konsisten dalam memperjuangan hak – hak rakyat dan YLBHI akan terlibat dalam perjuangan seluruh rakyat. (FR)

Posted in Berita | Tagged , , | Leave a comment

Pernyataan sikap FPR : Hentikan kekerasan dan kriminalisasi terhadap kaum tani Kubu Raya Kalbar

13658931_752019584941052_4335028844475332318_n Rakyat Berjuang untuk Reforma Agraria Sejati!

 
Reforma agraria yang menjadi program Nawa Cita oleh pemerintahan Jokowi-Jk belum juga menunjukkan keberpihakannya pada kaum tani. Monopoli dan perampasan tanah masih saja meluas di berbagai wilayah Indonesia. Pedesaan yang menjadi topangan utama pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat, masih menjadi mitos yang tidak pernah dijalankan oleh Jokowi-JK. Sejauh ini program reforma agraria Jokowi-JK hanya sebatas formalitas dengan membagi sertifikasi tanah kepada sebagain kecil kaum tani. Secara bersamaan kaum tani semakin dihadapkan dengan praktek monopoli dan perampasan tanah yang semakin intensif oleh perkebunan, pertambangan skla besar serta pembangunan megaproyek infrastuktur.

 
Monopoli dan perampasan tanah yang masih dilanggekan Jokowi-JK, berbanding lurus pula semakin tingginya konflik agraria di Indonesia. Dari berbagai sumber yang berhasil dihimpun FPR, tercatat sepanjang tahun 2015 telah terjadi sedikitnya 252 kejadian konflik agrarian di tanah-air, dengan luasan wilayah konflik mencapai 400,430 Ha. Konflik-konflik ini melibatkan sedikitnya 108.714 kepala keluarga (KK).

 
Sementara itu pada hari sabtu (23/07) 432 kaum tani 7 Desa (Desa Seruat Dua dan Tiga, Mangkalang, Mangkalang Jambu, olak  olak kubu,  Pelita Jaya, dan Dabong), Kabupaten kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat menghadapi kekerasan dan kriminalisasi oleh pihak keamanan dan sejumlah preman saat ingin melakukan aksi damai di depan kantor PT. Sintang Raya. Akibat kekerasan tersebut, menyebabkan 11 orang kaum tani Kubu Raya mengalami luka-luka memar. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari AGRA KALBAR, saat ini kepolisian resort Menpawah telah menahan 2 orang petani dan 4 menjadi tersangka.

 
Sementara hingga saat ini kaum tani Kubu Raya di 7 Desa  masih mendapatkan tindakan Intimidasi, pen-DPO dan ditambah lagi kondisi semakin mencekam akibat keberadaan posko keamanan polisi yang didirikan di desa.

 
Tentu perjuangan kaum tani yang tergabung dalam Serikat Tani Kubu Raya (STKR) ini dilandasi keputusan hukum Mahkamah Agung (MA) tertanggal 27 februai 2014 yang telah resmi membatalkan HGU PT. Sintang Raya dan berkewajiban mengembalikan lahan kepada kaum tani di 7 desa. Namun hingga saat ini, PT Sintang raya masih saja beroperasi di 7 desa tanpa menaati keputusaan MA tersebut. Dan tercatat sejak 2003 HGU PT Sintang Raya dikeluarkan, setiap tanhunnya selalu mengkriminalkan kaum tani melalui aparat keamanan hingga menggunakan preman bayaran.

 
Oleh karena itu, kami dari FRONT PERJUANGAN NASIONAL aliansi multisektoral yang berasal dari organisasi buruh, tani, pemuda mahasiswa, BMI, perempuan, kebudayaan, LSM dan NGO, menyampaikan sikap: mengutuk dan mengecam tindakan kekerasan terhadap Polres Menpawah serta PT. Sintang Raya. Kami juga menuntut kepada Polres Menpawah, Polda Kalbar, Polri dan Presiden Jokowi untuk segera membebaskan 2 petani yang ditahan dan mencabut status tersangka petani Kubu Raya Kalbar serta meminta kepada pemerintah segera merealisasikan tanah bagi kaum tani Kubu Raya Kalbar dan memberi sangsi bagi PT. Sintang Raya.

 
FPR juga menyerukan kepada FPR di Wilayah-wilayah dan Luar Negeri untuk memberikan berbagai bentuk dukungan atas perjuangan 7 Desa Kubu Raya Kalbar. Terima kasih, Jayalah perjuangan kaum tani, Hidup Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia.

 

 

 
26 Juli 2016
Hormat Kami,
FPR

RUDI HB DAMAN
Kordinator Nasional

Posted in Pernyataan Sikap | Tagged , , , , | Leave a comment